alexametrics
23.3 C
Jember
Thursday, 2 December 2021

Percepat Pembahasan Perda RPJMD

Kritik PDIP: Pola Keterlambatan Bisa Terus Terulang

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Konsultasi publik mengenai rencana pembangunan jangka panjang (RPJMD) menjadi tanda akan dimilikinya Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD Tahun 2021-2026. Namun demikian, jalan untuk menuju pengesahannya masih cukup panjang. Beberapa pihak berharap, proses pengerjaannya dilakukan dengan cepat. Sebab, jika sampai terlambat, akan memberi efek domino ke pembahasan yang lain. Misalnya Perubahan APBD 2021 maupun pembahasan APBD 2022 mendatang.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan, dewan mengharapkan agar Jember segera memiliki RPJMD. Untuk itu, proses pengerjaannya perlu dikebut oleh Pemkab Jember. “Ada tahapan yang dulu tidak dikerjakan pada tahun sebelumnya, sehingga dikerjakan di tahun ini. Kami pun berharap segera selesai,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Mantan Ketua KONI Jember ini menambahkan, RPJMD akan menjadi dasar dan rujukan untuk pembangunan selama lima tahun ke depan. Karena itu, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2021 nanti, normalnya juga merujuk RPJMD. “Normalnya begitu, penyusunan RAPBD 2022 juga merujuk ke situ,” jelasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dalam draf konsultasi publik, Pemkab Jember menjadikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai rujukan penyusunan RPJMD. Di sana disebut, penetapan Perda RPJMD diatur, yaitu paling lambat enam bulan setelah dilantiknya bupati. Jika merujuk ke pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jember pada medio Februari lalu, maka batas akhirnya adalah pertengahan Agustus nanti. Apakah pengesahan RPJMD Jember akan goal sesuai tenggat?

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Jember Mirfano ketika dikonfirmasi mengenai target ini belum memberikan jawaban. Kapan akan disampaikan ke dewan, serta bagaimana dengan tahapan-tahapan yang lain sebelum menjadi Perda RPJMD.

Sementara itu, Wakil DPC PDIP Jember Widarto mengungkapkan, Pemkab Jember sepatutnya memperhatikan setiap tahapan agar Jember memiliki RPJMD berkualitas. Apalagi, masih ada banyak tahapan yang harus dilalui. “Setelah konsultasi publik ini, prosesnya masih panjang. Ibarat pemilu, ada tahapan yang harus dilalui. Begitu pula dengan Perda RPJMD,” ungkapnya.

Widarto menjelaskan, dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 telah secara terperinci disebutkan tahapan-tahapannya. Termasuk pengajuan ke dewan disampaikan dua bulan pasca-dilantiknya pemimpin baru. “Memang paling lambat enam bulan. Tetapi, itu pengesahan Perda RPJMD-nya. Sebelum masuk diundangkan, tahapan-tahapan ini tidak boleh diabaikan,” imbuhnya.

Dikatakannya, pascatahapan konsultasi publik untuk rencana awal (ranwal), akan dilanjutkan dengan penyampaian kepada DPRD. Pada tahap ini, dewan memiliki waktu sepuluh hari untuk memberikan persetujuan. Selanjutnya, ranwal RPJMD harus diajukan dan dikonsultasikan ke gubernur untuk mendapat persetujuan. “Waktunya juga diberi sepuluh hari,” ulasnya.

Jalan panjang untuk bisa menuju pengundangan Perda RPJMD yaitu harus dilakukan penyempurnaan ranwal berdasarkan saran gubernur. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Jember, selanjutnya menyampaikan surat edaran bupati kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyempurnakan rencana strategis (renstra).

Renstra dibahas lintas OPD, hasilnya disempurnakan. Renstra selanjutnya diverifikasi Bappekab. Kemudian, masuk pada penyusunan rancangan RPJMD berupa penyempurnaan ranwal RPJMD berdasar renstra yang telah diverifikasi. “Setelah tahapan panjang itu, rancangan RPJMD itu baru dimusrenbangkan (musyawarah rencana pembangunan, Red),” jelas Widarto.

Hasil musrenbang mengenai rumusan RPJMD, selanjutnya menjadi Rancangan Perda RPJMD untuk disampaikan ke DPRD. Di sini, perda akan dibahas dan disetujui bersama DPRD. Sebagaimana umumnya perda, juga akan melewati evaluasi Kemendagri/gubernur. “Sebelum diundangkan, tahapan panjang tersebut selayaknya diperhatikan,” cetusnya.

Apabila terus dibiarkan, lanjut Widarto, pola keterlambatan ini akan berpengaruh pada keterlambatan yang lain. Dia mencontohkan, keinginan bersama, yaitu refocusing anggaran Rp 150 miliar pada Perubahan APBD 2021, terancam molor. “Termasuk KUA PPAS dan RAPBD 2022, juga berpotensi terlambat. Pola keterlambatan akan terus terulang jika tahapan diabaikan,” pungkasnya.

 

Masih Banyak PRMa

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Konsultasi publik mengenai rencana pembangunan jangka panjang (RPJMD) menjadi tanda akan dimilikinya Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD Tahun 2021-2026. Namun demikian, jalan untuk menuju pengesahannya masih cukup panjang. Beberapa pihak berharap, proses pengerjaannya dilakukan dengan cepat. Sebab, jika sampai terlambat, akan memberi efek domino ke pembahasan yang lain. Misalnya Perubahan APBD 2021 maupun pembahasan APBD 2022 mendatang.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan, dewan mengharapkan agar Jember segera memiliki RPJMD. Untuk itu, proses pengerjaannya perlu dikebut oleh Pemkab Jember. “Ada tahapan yang dulu tidak dikerjakan pada tahun sebelumnya, sehingga dikerjakan di tahun ini. Kami pun berharap segera selesai,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Mantan Ketua KONI Jember ini menambahkan, RPJMD akan menjadi dasar dan rujukan untuk pembangunan selama lima tahun ke depan. Karena itu, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2021 nanti, normalnya juga merujuk RPJMD. “Normalnya begitu, penyusunan RAPBD 2022 juga merujuk ke situ,” jelasnya.

Dalam draf konsultasi publik, Pemkab Jember menjadikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai rujukan penyusunan RPJMD. Di sana disebut, penetapan Perda RPJMD diatur, yaitu paling lambat enam bulan setelah dilantiknya bupati. Jika merujuk ke pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jember pada medio Februari lalu, maka batas akhirnya adalah pertengahan Agustus nanti. Apakah pengesahan RPJMD Jember akan goal sesuai tenggat?

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Jember Mirfano ketika dikonfirmasi mengenai target ini belum memberikan jawaban. Kapan akan disampaikan ke dewan, serta bagaimana dengan tahapan-tahapan yang lain sebelum menjadi Perda RPJMD.

Sementara itu, Wakil DPC PDIP Jember Widarto mengungkapkan, Pemkab Jember sepatutnya memperhatikan setiap tahapan agar Jember memiliki RPJMD berkualitas. Apalagi, masih ada banyak tahapan yang harus dilalui. “Setelah konsultasi publik ini, prosesnya masih panjang. Ibarat pemilu, ada tahapan yang harus dilalui. Begitu pula dengan Perda RPJMD,” ungkapnya.

Widarto menjelaskan, dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 telah secara terperinci disebutkan tahapan-tahapannya. Termasuk pengajuan ke dewan disampaikan dua bulan pasca-dilantiknya pemimpin baru. “Memang paling lambat enam bulan. Tetapi, itu pengesahan Perda RPJMD-nya. Sebelum masuk diundangkan, tahapan-tahapan ini tidak boleh diabaikan,” imbuhnya.

Dikatakannya, pascatahapan konsultasi publik untuk rencana awal (ranwal), akan dilanjutkan dengan penyampaian kepada DPRD. Pada tahap ini, dewan memiliki waktu sepuluh hari untuk memberikan persetujuan. Selanjutnya, ranwal RPJMD harus diajukan dan dikonsultasikan ke gubernur untuk mendapat persetujuan. “Waktunya juga diberi sepuluh hari,” ulasnya.

Jalan panjang untuk bisa menuju pengundangan Perda RPJMD yaitu harus dilakukan penyempurnaan ranwal berdasarkan saran gubernur. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Jember, selanjutnya menyampaikan surat edaran bupati kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyempurnakan rencana strategis (renstra).

Renstra dibahas lintas OPD, hasilnya disempurnakan. Renstra selanjutnya diverifikasi Bappekab. Kemudian, masuk pada penyusunan rancangan RPJMD berupa penyempurnaan ranwal RPJMD berdasar renstra yang telah diverifikasi. “Setelah tahapan panjang itu, rancangan RPJMD itu baru dimusrenbangkan (musyawarah rencana pembangunan, Red),” jelas Widarto.

Hasil musrenbang mengenai rumusan RPJMD, selanjutnya menjadi Rancangan Perda RPJMD untuk disampaikan ke DPRD. Di sini, perda akan dibahas dan disetujui bersama DPRD. Sebagaimana umumnya perda, juga akan melewati evaluasi Kemendagri/gubernur. “Sebelum diundangkan, tahapan panjang tersebut selayaknya diperhatikan,” cetusnya.

Apabila terus dibiarkan, lanjut Widarto, pola keterlambatan ini akan berpengaruh pada keterlambatan yang lain. Dia mencontohkan, keinginan bersama, yaitu refocusing anggaran Rp 150 miliar pada Perubahan APBD 2021, terancam molor. “Termasuk KUA PPAS dan RAPBD 2022, juga berpotensi terlambat. Pola keterlambatan akan terus terulang jika tahapan diabaikan,” pungkasnya.

 

Masih Banyak PRMa

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Konsultasi publik mengenai rencana pembangunan jangka panjang (RPJMD) menjadi tanda akan dimilikinya Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD Tahun 2021-2026. Namun demikian, jalan untuk menuju pengesahannya masih cukup panjang. Beberapa pihak berharap, proses pengerjaannya dilakukan dengan cepat. Sebab, jika sampai terlambat, akan memberi efek domino ke pembahasan yang lain. Misalnya Perubahan APBD 2021 maupun pembahasan APBD 2022 mendatang.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan, dewan mengharapkan agar Jember segera memiliki RPJMD. Untuk itu, proses pengerjaannya perlu dikebut oleh Pemkab Jember. “Ada tahapan yang dulu tidak dikerjakan pada tahun sebelumnya, sehingga dikerjakan di tahun ini. Kami pun berharap segera selesai,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Mantan Ketua KONI Jember ini menambahkan, RPJMD akan menjadi dasar dan rujukan untuk pembangunan selama lima tahun ke depan. Karena itu, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2021 nanti, normalnya juga merujuk RPJMD. “Normalnya begitu, penyusunan RAPBD 2022 juga merujuk ke situ,” jelasnya.

Dalam draf konsultasi publik, Pemkab Jember menjadikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai rujukan penyusunan RPJMD. Di sana disebut, penetapan Perda RPJMD diatur, yaitu paling lambat enam bulan setelah dilantiknya bupati. Jika merujuk ke pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jember pada medio Februari lalu, maka batas akhirnya adalah pertengahan Agustus nanti. Apakah pengesahan RPJMD Jember akan goal sesuai tenggat?

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Jember Mirfano ketika dikonfirmasi mengenai target ini belum memberikan jawaban. Kapan akan disampaikan ke dewan, serta bagaimana dengan tahapan-tahapan yang lain sebelum menjadi Perda RPJMD.

Sementara itu, Wakil DPC PDIP Jember Widarto mengungkapkan, Pemkab Jember sepatutnya memperhatikan setiap tahapan agar Jember memiliki RPJMD berkualitas. Apalagi, masih ada banyak tahapan yang harus dilalui. “Setelah konsultasi publik ini, prosesnya masih panjang. Ibarat pemilu, ada tahapan yang harus dilalui. Begitu pula dengan Perda RPJMD,” ungkapnya.

Widarto menjelaskan, dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 telah secara terperinci disebutkan tahapan-tahapannya. Termasuk pengajuan ke dewan disampaikan dua bulan pasca-dilantiknya pemimpin baru. “Memang paling lambat enam bulan. Tetapi, itu pengesahan Perda RPJMD-nya. Sebelum masuk diundangkan, tahapan-tahapan ini tidak boleh diabaikan,” imbuhnya.

Dikatakannya, pascatahapan konsultasi publik untuk rencana awal (ranwal), akan dilanjutkan dengan penyampaian kepada DPRD. Pada tahap ini, dewan memiliki waktu sepuluh hari untuk memberikan persetujuan. Selanjutnya, ranwal RPJMD harus diajukan dan dikonsultasikan ke gubernur untuk mendapat persetujuan. “Waktunya juga diberi sepuluh hari,” ulasnya.

Jalan panjang untuk bisa menuju pengundangan Perda RPJMD yaitu harus dilakukan penyempurnaan ranwal berdasarkan saran gubernur. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Jember, selanjutnya menyampaikan surat edaran bupati kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyempurnakan rencana strategis (renstra).

Renstra dibahas lintas OPD, hasilnya disempurnakan. Renstra selanjutnya diverifikasi Bappekab. Kemudian, masuk pada penyusunan rancangan RPJMD berupa penyempurnaan ranwal RPJMD berdasar renstra yang telah diverifikasi. “Setelah tahapan panjang itu, rancangan RPJMD itu baru dimusrenbangkan (musyawarah rencana pembangunan, Red),” jelas Widarto.

Hasil musrenbang mengenai rumusan RPJMD, selanjutnya menjadi Rancangan Perda RPJMD untuk disampaikan ke DPRD. Di sini, perda akan dibahas dan disetujui bersama DPRD. Sebagaimana umumnya perda, juga akan melewati evaluasi Kemendagri/gubernur. “Sebelum diundangkan, tahapan panjang tersebut selayaknya diperhatikan,” cetusnya.

Apabila terus dibiarkan, lanjut Widarto, pola keterlambatan ini akan berpengaruh pada keterlambatan yang lain. Dia mencontohkan, keinginan bersama, yaitu refocusing anggaran Rp 150 miliar pada Perubahan APBD 2021, terancam molor. “Termasuk KUA PPAS dan RAPBD 2022, juga berpotensi terlambat. Pola keterlambatan akan terus terulang jika tahapan diabaikan,” pungkasnya.

 

Masih Banyak PRMa

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca