alexametrics
22.3 C
Jember
Friday, 19 August 2022

Desak Data Pendukung Dipublikasikan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejumlah orang mendesak data pendukung bakal calon perseorangan yang saat ini masih dalam tahap verifikasi faktual (verfak) dibuka. Menindaklanjuti tuntutan itu, DPRD Jember menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak di gedung dewan, kemarin (9/7). Pembahasan ini untuk mengetahui apakah identitas warga yang masuk ke dalam surat dukungan boleh dipublikasikan atau tidak.

RDP yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tersebut, melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember. Selain itu, sejumlah warga juga yang menyuarakan tuntutan itu.

Dalam rapat ini, ada tiga hal yang menjadi topik hangat. Yakni soal alasan KPU Jember tidak membuka data warga yang masuk ke dalam surat dukungan bakal calon perseorangan. Selain itu, mempertanyakan tindakan Bawaslu Jember saat ada kasus dugaan pemalsuan pembuatan surat dukungan. Termasuk bagaimana jika ada penyelenggara yang tidak netral.

Mobile_AP_Rectangle 2

Wakil Ketua Pansus Pilkada Tabroni menjelaskan, warga ingin mengetahui data pendukung. Sebab, mereka menilai nama-nama yang masuk ke dalam surat dukungan bukanlah sesuatu yang rahasia. “Data Silon (Sistem Informasi Pencalonan, Red) terkait surat dukungan, didesak agar dibuka ke publik,” katanya.

Tabroni menyebut, KPU Jember tidak berani membukanya. Padahal, kerahasiaan identitas pribadi tak bisa menjadi argumentasi. Sebab, saat ada bantuan, nomor induk kependudukan (NIK) warga, seluruhnya keluar dan tak lagi menjadi rahasia. “Menurut mereka (KPU, Red) data itu dianggap rahasia. Sehingga, KPU masih berkoordinasi, termasuk meminta petunjuk dari KPU pusat,” imbuh Tabroni, seusai memimpin rapat bersama Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim.

Tak hanya itu, di lapangan juga banyak informasi terkait adanya warga yang ketika diverfak menyatakan tidak pernah membuat surat dukungan, sehingga ada dugaan pemalsuan. Bahkan, 26 orang penyelenggara dan pengawas pilkada identitasnya juga ditemukan masuk ke dalam data dukungan. Karena itu, penyelenggara dan pengawas itu dinilai tidak netral.

“Pansus mendesak agar 26 orang yang namanya masuk ke dalam data dukungan calon perseorangan melapor. Buktikan kalau memang tanda tangannya dipalsu. Sebagai bagian bahwa mereka adalah penyelenggara dan pengawas yang netral. Kalau tidak melapor, penilaian tidak netral kepada mereka pasti terjadi,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Jember Muhammad Syaiin mengungkapkan, berkaitan dengan pemilu, menurutnya harus dilakukan sesuai tahapan berdasar jadwal yang ada. Termasuk pelaksanaan verfak terhadap surat dukungan calon perseorangan.

Sementara itu, desakan agar KPU membuka data atau identitas warga yang masuk ke dalam surat dukungan, pihaknya tak bisa menuruti hal itu. Sebab, kata dia, ada lembaga lain yang lebih berwenang. Kendati demikian, pihaknya akan meminta petunjuk kepada KPU pusat untuk mengetahui apakah mempublikasikan data warga yang ada di dalam Silon, boleh atau tidak. “Penafsiran kami, data itu hanya diberikan kepada Bawaslu dan LO dari tim pemenangan,” jelasnya.

Komisioner Bawaslu Jember Ali Rahmad Yanuardi menyampaikan, sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur secara jelas apakah data warga yang masuk ke Silon itu boleh dibuka atau tidak. Terlebih, menurut dia, data itu berkaitan dengan data pribadi seseorang. Untuk itu, pihaknya akan meminta petunjuk ke Bawaslu RI.

“Dalam peraturan perundang-undangan juga diatur informasi yang bisa diberikan apa saja. Dan apa saja yang tidak boleh diberikan. Tetapi, kami akan berkoordinasi lebih dulu dengan pimpinan,” ungkap pria yang akrab dipanggil Yayan tersebut.

Yayan memaparkan, pihaknya bakal menindaklanjuti laporan PDIP ke Bawaslu Jember tentang masuknya 26 nama penyelenggara ke data dukungan calon perseorangan. Bawaslu akan melakukan klarifikasi.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejumlah orang mendesak data pendukung bakal calon perseorangan yang saat ini masih dalam tahap verifikasi faktual (verfak) dibuka. Menindaklanjuti tuntutan itu, DPRD Jember menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak di gedung dewan, kemarin (9/7). Pembahasan ini untuk mengetahui apakah identitas warga yang masuk ke dalam surat dukungan boleh dipublikasikan atau tidak.

RDP yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tersebut, melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember. Selain itu, sejumlah warga juga yang menyuarakan tuntutan itu.

Dalam rapat ini, ada tiga hal yang menjadi topik hangat. Yakni soal alasan KPU Jember tidak membuka data warga yang masuk ke dalam surat dukungan bakal calon perseorangan. Selain itu, mempertanyakan tindakan Bawaslu Jember saat ada kasus dugaan pemalsuan pembuatan surat dukungan. Termasuk bagaimana jika ada penyelenggara yang tidak netral.

Wakil Ketua Pansus Pilkada Tabroni menjelaskan, warga ingin mengetahui data pendukung. Sebab, mereka menilai nama-nama yang masuk ke dalam surat dukungan bukanlah sesuatu yang rahasia. “Data Silon (Sistem Informasi Pencalonan, Red) terkait surat dukungan, didesak agar dibuka ke publik,” katanya.

Tabroni menyebut, KPU Jember tidak berani membukanya. Padahal, kerahasiaan identitas pribadi tak bisa menjadi argumentasi. Sebab, saat ada bantuan, nomor induk kependudukan (NIK) warga, seluruhnya keluar dan tak lagi menjadi rahasia. “Menurut mereka (KPU, Red) data itu dianggap rahasia. Sehingga, KPU masih berkoordinasi, termasuk meminta petunjuk dari KPU pusat,” imbuh Tabroni, seusai memimpin rapat bersama Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim.

Tak hanya itu, di lapangan juga banyak informasi terkait adanya warga yang ketika diverfak menyatakan tidak pernah membuat surat dukungan, sehingga ada dugaan pemalsuan. Bahkan, 26 orang penyelenggara dan pengawas pilkada identitasnya juga ditemukan masuk ke dalam data dukungan. Karena itu, penyelenggara dan pengawas itu dinilai tidak netral.

“Pansus mendesak agar 26 orang yang namanya masuk ke dalam data dukungan calon perseorangan melapor. Buktikan kalau memang tanda tangannya dipalsu. Sebagai bagian bahwa mereka adalah penyelenggara dan pengawas yang netral. Kalau tidak melapor, penilaian tidak netral kepada mereka pasti terjadi,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Jember Muhammad Syaiin mengungkapkan, berkaitan dengan pemilu, menurutnya harus dilakukan sesuai tahapan berdasar jadwal yang ada. Termasuk pelaksanaan verfak terhadap surat dukungan calon perseorangan.

Sementara itu, desakan agar KPU membuka data atau identitas warga yang masuk ke dalam surat dukungan, pihaknya tak bisa menuruti hal itu. Sebab, kata dia, ada lembaga lain yang lebih berwenang. Kendati demikian, pihaknya akan meminta petunjuk kepada KPU pusat untuk mengetahui apakah mempublikasikan data warga yang ada di dalam Silon, boleh atau tidak. “Penafsiran kami, data itu hanya diberikan kepada Bawaslu dan LO dari tim pemenangan,” jelasnya.

Komisioner Bawaslu Jember Ali Rahmad Yanuardi menyampaikan, sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur secara jelas apakah data warga yang masuk ke Silon itu boleh dibuka atau tidak. Terlebih, menurut dia, data itu berkaitan dengan data pribadi seseorang. Untuk itu, pihaknya akan meminta petunjuk ke Bawaslu RI.

“Dalam peraturan perundang-undangan juga diatur informasi yang bisa diberikan apa saja. Dan apa saja yang tidak boleh diberikan. Tetapi, kami akan berkoordinasi lebih dulu dengan pimpinan,” ungkap pria yang akrab dipanggil Yayan tersebut.

Yayan memaparkan, pihaknya bakal menindaklanjuti laporan PDIP ke Bawaslu Jember tentang masuknya 26 nama penyelenggara ke data dukungan calon perseorangan. Bawaslu akan melakukan klarifikasi.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejumlah orang mendesak data pendukung bakal calon perseorangan yang saat ini masih dalam tahap verifikasi faktual (verfak) dibuka. Menindaklanjuti tuntutan itu, DPRD Jember menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak di gedung dewan, kemarin (9/7). Pembahasan ini untuk mengetahui apakah identitas warga yang masuk ke dalam surat dukungan boleh dipublikasikan atau tidak.

RDP yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tersebut, melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember. Selain itu, sejumlah warga juga yang menyuarakan tuntutan itu.

Dalam rapat ini, ada tiga hal yang menjadi topik hangat. Yakni soal alasan KPU Jember tidak membuka data warga yang masuk ke dalam surat dukungan bakal calon perseorangan. Selain itu, mempertanyakan tindakan Bawaslu Jember saat ada kasus dugaan pemalsuan pembuatan surat dukungan. Termasuk bagaimana jika ada penyelenggara yang tidak netral.

Wakil Ketua Pansus Pilkada Tabroni menjelaskan, warga ingin mengetahui data pendukung. Sebab, mereka menilai nama-nama yang masuk ke dalam surat dukungan bukanlah sesuatu yang rahasia. “Data Silon (Sistem Informasi Pencalonan, Red) terkait surat dukungan, didesak agar dibuka ke publik,” katanya.

Tabroni menyebut, KPU Jember tidak berani membukanya. Padahal, kerahasiaan identitas pribadi tak bisa menjadi argumentasi. Sebab, saat ada bantuan, nomor induk kependudukan (NIK) warga, seluruhnya keluar dan tak lagi menjadi rahasia. “Menurut mereka (KPU, Red) data itu dianggap rahasia. Sehingga, KPU masih berkoordinasi, termasuk meminta petunjuk dari KPU pusat,” imbuh Tabroni, seusai memimpin rapat bersama Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim.

Tak hanya itu, di lapangan juga banyak informasi terkait adanya warga yang ketika diverfak menyatakan tidak pernah membuat surat dukungan, sehingga ada dugaan pemalsuan. Bahkan, 26 orang penyelenggara dan pengawas pilkada identitasnya juga ditemukan masuk ke dalam data dukungan. Karena itu, penyelenggara dan pengawas itu dinilai tidak netral.

“Pansus mendesak agar 26 orang yang namanya masuk ke dalam data dukungan calon perseorangan melapor. Buktikan kalau memang tanda tangannya dipalsu. Sebagai bagian bahwa mereka adalah penyelenggara dan pengawas yang netral. Kalau tidak melapor, penilaian tidak netral kepada mereka pasti terjadi,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Jember Muhammad Syaiin mengungkapkan, berkaitan dengan pemilu, menurutnya harus dilakukan sesuai tahapan berdasar jadwal yang ada. Termasuk pelaksanaan verfak terhadap surat dukungan calon perseorangan.

Sementara itu, desakan agar KPU membuka data atau identitas warga yang masuk ke dalam surat dukungan, pihaknya tak bisa menuruti hal itu. Sebab, kata dia, ada lembaga lain yang lebih berwenang. Kendati demikian, pihaknya akan meminta petunjuk kepada KPU pusat untuk mengetahui apakah mempublikasikan data warga yang ada di dalam Silon, boleh atau tidak. “Penafsiran kami, data itu hanya diberikan kepada Bawaslu dan LO dari tim pemenangan,” jelasnya.

Komisioner Bawaslu Jember Ali Rahmad Yanuardi menyampaikan, sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur secara jelas apakah data warga yang masuk ke Silon itu boleh dibuka atau tidak. Terlebih, menurut dia, data itu berkaitan dengan data pribadi seseorang. Untuk itu, pihaknya akan meminta petunjuk ke Bawaslu RI.

“Dalam peraturan perundang-undangan juga diatur informasi yang bisa diberikan apa saja. Dan apa saja yang tidak boleh diberikan. Tetapi, kami akan berkoordinasi lebih dulu dengan pimpinan,” ungkap pria yang akrab dipanggil Yayan tersebut.

Yayan memaparkan, pihaknya bakal menindaklanjuti laporan PDIP ke Bawaslu Jember tentang masuknya 26 nama penyelenggara ke data dukungan calon perseorangan. Bawaslu akan melakukan klarifikasi.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/