Serapan APBD Dinilai Lemah

RADAR JEMBER.ID – Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menjadi sorotan utama fraksi-fraksi di DPRD Jember, kemarin (9/7). Seluruh fraksi, kecuali Nasdem, mengkritisi turunnya audit dari wajar tanpa pengecualian (WTP), menjadi wajar dengan pengecualian (WDP). Ada fraksi yang menilai administrasi serapan anggaran tahun 2018 lemah serta kurang tertib.

Sikap kritis tersebut terungkap dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo dan Wakil Ketua DPRD Yuli Priyanto. Setelah dibuka, di hadapan Bupati Jember Faida, masing-masing fraksi langsung menyampaikan Pemandangan terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda PPAPBD) tahun 2018.

Pada kesempatan itu, juru bicara (jubir) Fraksi Gerindra, Siswono, menyatakan prihatin terhadap besarnya Silpa yang mencapai Rp 700 miliar lebih. Selain itu, keprihatinan disampaikan karena audit BPK untuk APBD 2017 mendapat penilaian WTP, sedangkan pelaksanaan APBD 2018 turun dengan nilai WDP. “Ke depan, dari WDP harus kembali lagi ke WTP,” ucapnya.

Sikap kritis terhadap turunnya pelaksanaan APBD 2018 dengan catatan WDP juga disampaikan Pardi, dari PKB. Begitu pula dengan jubir PDIP, Indrijati. PDIP menilai Silpa anggaran Rp 700 miliar lebih terlalu besar. Hal itu karena banyak hal, termasuk tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan yang ada di Jember.

Dia menambahkan, pendapatan di Jember sudah baik. Namun, dalam merealisasikan anggarannya masih minim, karena tak terserap seluruhnya. “Serapan anggaran lemah dalam pelaksanaan, ke depan harus diperbaiki,” tegas Indrijati.

Sikap kritis serupa juga ditunjukkan jubir PKS, Nur Hasan. Menurutnya, WTP yang turun menjadi WDP harus jadi perhatian bersama. Fraksinya menilai, besarnya Silpa disebabkan oleh kegiatan di OPD yang tidak terlaksana seluruhnya. “Pengelolaan anggaran kurang tertib administrasi. Untuk itu, pemkab harus melaksanakan rekomendasi BPK,” ucapnya.

Untuk Fraksi Nasdem dengan jubir Winti Isnaini menyatakan, pelaksanaan APBD 2019 masih terdapat program yang belum dilaksanakan. Untuk itu, ke depan harus ada peningkatan kinerja lagi. “Idealnya APBD dihabiskan dengan peraturan yang ada,” ucapnya.

Sementara itu, Fraksi Hanura-Demokrat dengan jubir Masrur, Fraksi Golkar dengan Kholil Asyari, serta Fraksi PPP-PAN dengan jubir Agus Widianto sama-sama menyoroti tentang turunnya WTP menjadi WDP. Ketiga fraksi ini meminta agar ke depan ada perbaikan. “Kami meminta agar pemerintah mengisi jabatan-jabatan kosong agar kinerja bisa maksimal,” kata Kholil Asyari.

Penelusuran wartawan Radarjember.id, turunnya WTP menjadi WDP karena terdapat banyak temuan dari hasil audit BPK RI. Di antara temuan tersebut, pembangunan pasar tahun 2018 menjadi salah satu yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti. Sayangnya, pada pemandangan fraksi-fraksi tidak sampai diperinci mengapa Jember mendapat penilaian WDP.

Ketika dikonfirmasi, Bupati Faida menjelaskan, pendapatan menurutnya sudah luar biasa, karena banyak yang melampaui target. Namun demikian, dari sisi belanja masih ada beberapa kegiatan yang belum memenuhi target, sehingga Silpa mencapai Rp 700 miliar lebih. “Tetapi setelah saya evaluasi, itu bukan tidak terbelanjakan, tapi tidak ter-SPJ-kan sampai tuntas. Artinya, ketika Silpa itu kita urai, sudah ada plotnya. Begitu nanti di PAPBD didok (disahkan) itu langsung berjalan semua,” ucapnya.

Faida menegaskan, besarnya Silpa pada pelaksanaan APBD 2018 bukan karena tidak terlaksananya pembangunan atau hal lain. Akan tetapi, bersifat administrasi yang penyelesaiannya terlambat. “Artinya, itu hanya kegagalan administrasi dari pengelola anggaran, sehingga anggaran yang mestinya tersalur, tidak tersalurkan. Terbukti, ketika saya minta laporan diurai, itu semua sudah ada plot-plotnya. Tinggal sisa sedikit begitu didok PAPBD langsung berangkat duitnya,” jelas Faida.

Agar hal itu tidak terulang di tahun 2019 ini, pihaknya akan mengawal semua pembangunan supaya bisa selesai tepat waktu. “(Sebagai evaluasi, Red) Kita sedang kawal dan serius supaya keterlambatan di tahun-tahun sebelumnya tidak terulang kembali,” pungkasnya. (*)

RADAR JEMBER.ID – Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menjadi sorotan utama fraksi-fraksi di DPRD Jember, kemarin (9/7). Seluruh fraksi, kecuali Nasdem, mengkritisi turunnya audit dari wajar tanpa pengecualian (WTP), menjadi wajar dengan pengecualian (WDP). Ada fraksi yang menilai administrasi serapan anggaran tahun 2018 lemah serta kurang tertib.

Sikap kritis tersebut terungkap dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo dan Wakil Ketua DPRD Yuli Priyanto. Setelah dibuka, di hadapan Bupati Jember Faida, masing-masing fraksi langsung menyampaikan Pemandangan terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda PPAPBD) tahun 2018.

Pada kesempatan itu, juru bicara (jubir) Fraksi Gerindra, Siswono, menyatakan prihatin terhadap besarnya Silpa yang mencapai Rp 700 miliar lebih. Selain itu, keprihatinan disampaikan karena audit BPK untuk APBD 2017 mendapat penilaian WTP, sedangkan pelaksanaan APBD 2018 turun dengan nilai WDP. “Ke depan, dari WDP harus kembali lagi ke WTP,” ucapnya.

Sikap kritis terhadap turunnya pelaksanaan APBD 2018 dengan catatan WDP juga disampaikan Pardi, dari PKB. Begitu pula dengan jubir PDIP, Indrijati. PDIP menilai Silpa anggaran Rp 700 miliar lebih terlalu besar. Hal itu karena banyak hal, termasuk tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan yang ada di Jember.

Dia menambahkan, pendapatan di Jember sudah baik. Namun, dalam merealisasikan anggarannya masih minim, karena tak terserap seluruhnya. “Serapan anggaran lemah dalam pelaksanaan, ke depan harus diperbaiki,” tegas Indrijati.

Sikap kritis serupa juga ditunjukkan jubir PKS, Nur Hasan. Menurutnya, WTP yang turun menjadi WDP harus jadi perhatian bersama. Fraksinya menilai, besarnya Silpa disebabkan oleh kegiatan di OPD yang tidak terlaksana seluruhnya. “Pengelolaan anggaran kurang tertib administrasi. Untuk itu, pemkab harus melaksanakan rekomendasi BPK,” ucapnya.

Untuk Fraksi Nasdem dengan jubir Winti Isnaini menyatakan, pelaksanaan APBD 2019 masih terdapat program yang belum dilaksanakan. Untuk itu, ke depan harus ada peningkatan kinerja lagi. “Idealnya APBD dihabiskan dengan peraturan yang ada,” ucapnya.

Sementara itu, Fraksi Hanura-Demokrat dengan jubir Masrur, Fraksi Golkar dengan Kholil Asyari, serta Fraksi PPP-PAN dengan jubir Agus Widianto sama-sama menyoroti tentang turunnya WTP menjadi WDP. Ketiga fraksi ini meminta agar ke depan ada perbaikan. “Kami meminta agar pemerintah mengisi jabatan-jabatan kosong agar kinerja bisa maksimal,” kata Kholil Asyari.

Penelusuran wartawan Radarjember.id, turunnya WTP menjadi WDP karena terdapat banyak temuan dari hasil audit BPK RI. Di antara temuan tersebut, pembangunan pasar tahun 2018 menjadi salah satu yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti. Sayangnya, pada pemandangan fraksi-fraksi tidak sampai diperinci mengapa Jember mendapat penilaian WDP.

Ketika dikonfirmasi, Bupati Faida menjelaskan, pendapatan menurutnya sudah luar biasa, karena banyak yang melampaui target. Namun demikian, dari sisi belanja masih ada beberapa kegiatan yang belum memenuhi target, sehingga Silpa mencapai Rp 700 miliar lebih. “Tetapi setelah saya evaluasi, itu bukan tidak terbelanjakan, tapi tidak ter-SPJ-kan sampai tuntas. Artinya, ketika Silpa itu kita urai, sudah ada plotnya. Begitu nanti di PAPBD didok (disahkan) itu langsung berjalan semua,” ucapnya.

Faida menegaskan, besarnya Silpa pada pelaksanaan APBD 2018 bukan karena tidak terlaksananya pembangunan atau hal lain. Akan tetapi, bersifat administrasi yang penyelesaiannya terlambat. “Artinya, itu hanya kegagalan administrasi dari pengelola anggaran, sehingga anggaran yang mestinya tersalur, tidak tersalurkan. Terbukti, ketika saya minta laporan diurai, itu semua sudah ada plot-plotnya. Tinggal sisa sedikit begitu didok PAPBD langsung berangkat duitnya,” jelas Faida.

Agar hal itu tidak terulang di tahun 2019 ini, pihaknya akan mengawal semua pembangunan supaya bisa selesai tepat waktu. “(Sebagai evaluasi, Red) Kita sedang kawal dan serius supaya keterlambatan di tahun-tahun sebelumnya tidak terulang kembali,” pungkasnya. (*)

RADAR JEMBER.ID – Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menjadi sorotan utama fraksi-fraksi di DPRD Jember, kemarin (9/7). Seluruh fraksi, kecuali Nasdem, mengkritisi turunnya audit dari wajar tanpa pengecualian (WTP), menjadi wajar dengan pengecualian (WDP). Ada fraksi yang menilai administrasi serapan anggaran tahun 2018 lemah serta kurang tertib.

Sikap kritis tersebut terungkap dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo dan Wakil Ketua DPRD Yuli Priyanto. Setelah dibuka, di hadapan Bupati Jember Faida, masing-masing fraksi langsung menyampaikan Pemandangan terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda PPAPBD) tahun 2018.

Pada kesempatan itu, juru bicara (jubir) Fraksi Gerindra, Siswono, menyatakan prihatin terhadap besarnya Silpa yang mencapai Rp 700 miliar lebih. Selain itu, keprihatinan disampaikan karena audit BPK untuk APBD 2017 mendapat penilaian WTP, sedangkan pelaksanaan APBD 2018 turun dengan nilai WDP. “Ke depan, dari WDP harus kembali lagi ke WTP,” ucapnya.

Sikap kritis terhadap turunnya pelaksanaan APBD 2018 dengan catatan WDP juga disampaikan Pardi, dari PKB. Begitu pula dengan jubir PDIP, Indrijati. PDIP menilai Silpa anggaran Rp 700 miliar lebih terlalu besar. Hal itu karena banyak hal, termasuk tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan yang ada di Jember.

Dia menambahkan, pendapatan di Jember sudah baik. Namun, dalam merealisasikan anggarannya masih minim, karena tak terserap seluruhnya. “Serapan anggaran lemah dalam pelaksanaan, ke depan harus diperbaiki,” tegas Indrijati.

Sikap kritis serupa juga ditunjukkan jubir PKS, Nur Hasan. Menurutnya, WTP yang turun menjadi WDP harus jadi perhatian bersama. Fraksinya menilai, besarnya Silpa disebabkan oleh kegiatan di OPD yang tidak terlaksana seluruhnya. “Pengelolaan anggaran kurang tertib administrasi. Untuk itu, pemkab harus melaksanakan rekomendasi BPK,” ucapnya.

Untuk Fraksi Nasdem dengan jubir Winti Isnaini menyatakan, pelaksanaan APBD 2019 masih terdapat program yang belum dilaksanakan. Untuk itu, ke depan harus ada peningkatan kinerja lagi. “Idealnya APBD dihabiskan dengan peraturan yang ada,” ucapnya.

Sementara itu, Fraksi Hanura-Demokrat dengan jubir Masrur, Fraksi Golkar dengan Kholil Asyari, serta Fraksi PPP-PAN dengan jubir Agus Widianto sama-sama menyoroti tentang turunnya WTP menjadi WDP. Ketiga fraksi ini meminta agar ke depan ada perbaikan. “Kami meminta agar pemerintah mengisi jabatan-jabatan kosong agar kinerja bisa maksimal,” kata Kholil Asyari.

Penelusuran wartawan Radarjember.id, turunnya WTP menjadi WDP karena terdapat banyak temuan dari hasil audit BPK RI. Di antara temuan tersebut, pembangunan pasar tahun 2018 menjadi salah satu yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti. Sayangnya, pada pemandangan fraksi-fraksi tidak sampai diperinci mengapa Jember mendapat penilaian WDP.

Ketika dikonfirmasi, Bupati Faida menjelaskan, pendapatan menurutnya sudah luar biasa, karena banyak yang melampaui target. Namun demikian, dari sisi belanja masih ada beberapa kegiatan yang belum memenuhi target, sehingga Silpa mencapai Rp 700 miliar lebih. “Tetapi setelah saya evaluasi, itu bukan tidak terbelanjakan, tapi tidak ter-SPJ-kan sampai tuntas. Artinya, ketika Silpa itu kita urai, sudah ada plotnya. Begitu nanti di PAPBD didok (disahkan) itu langsung berjalan semua,” ucapnya.

Faida menegaskan, besarnya Silpa pada pelaksanaan APBD 2018 bukan karena tidak terlaksananya pembangunan atau hal lain. Akan tetapi, bersifat administrasi yang penyelesaiannya terlambat. “Artinya, itu hanya kegagalan administrasi dari pengelola anggaran, sehingga anggaran yang mestinya tersalur, tidak tersalurkan. Terbukti, ketika saya minta laporan diurai, itu semua sudah ada plot-plotnya. Tinggal sisa sedikit begitu didok PAPBD langsung berangkat duitnya,” jelas Faida.

Agar hal itu tidak terulang di tahun 2019 ini, pihaknya akan mengawal semua pembangunan supaya bisa selesai tepat waktu. “(Sebagai evaluasi, Red) Kita sedang kawal dan serius supaya keterlambatan di tahun-tahun sebelumnya tidak terulang kembali,” pungkasnya. (*)