alexametrics
26.5 C
Jember
Tuesday, 17 May 2022

Loh, Sido Dilarang Rek?

Pemerintah terkesan tidak siap menerapkan pembatasan arus mudik. Sebab, belum genap sepekan, kebijakan tersebut terus berubah. Dari awalnya mendirikan dua pos pantau, kemudian diralat dan ditiadakan, hingga keputusan terbaru: pendirian lima pos pantau di wilayah perbatasan. Loh, sido dilarang ta, rek?

Mobile_AP_Rectangle 1

Namun, pihaknya belum tahu bagaimana jika banyak pengendara yang diketahui positif. Apakah tetap dibawa ke rumah sakit, atau ada tindakan lain. “Soalnya, kalau dulu kan ada JSG sebagai tempat karantina, sedangkan sekarang tidak ada,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Karena itu, Lilik menerangkan, pihaknya bakal mengikuti apa pun yang ditugaskan berdasar keputusan Polres Jember. “Soalnya, leading sector didirikannya pos pantau itu polres,” ulasnya. Jadi, tindak lanjut apa pun yang terjadi kepada pengendara yang kedapatan positif Covid-19 akan mengikuti ketentuan kepolisian.

Hal serupa juga disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Plt Kepala BPBD Jamil menerangkan, pihaknya bakal melakukan empat hal dalam menanggulangi Covid-19 menjelang Lebaran ini. “Pertama, terlibat dalam penanganan untuk penerapan protokol kesehatan,” lanjutnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selanjutnya, melakukan upaya penekanan penularan Covid-19 dengan melakukan pemantauan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Ini untuk mewaspadai gelombang Covid-19 susulan. “Sesuai tupoksi yang melekat di BPBD, kami siap siaga terhadap berbagai kemungkinan yang mengganggu kekhidmatan Idul Fitri,” terangnya.

Bagaimana peran BPBD dalam posko pemantauan di perbatasan? “Kalau terkait dengan penyekatan, langsung dengan polres saja. Kami hanya pendukung,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Isnein Purnomo
Fotografer : Grafis reza
Redaktur : Mahrus Sholih

- Advertisement -

Namun, pihaknya belum tahu bagaimana jika banyak pengendara yang diketahui positif. Apakah tetap dibawa ke rumah sakit, atau ada tindakan lain. “Soalnya, kalau dulu kan ada JSG sebagai tempat karantina, sedangkan sekarang tidak ada,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Karena itu, Lilik menerangkan, pihaknya bakal mengikuti apa pun yang ditugaskan berdasar keputusan Polres Jember. “Soalnya, leading sector didirikannya pos pantau itu polres,” ulasnya. Jadi, tindak lanjut apa pun yang terjadi kepada pengendara yang kedapatan positif Covid-19 akan mengikuti ketentuan kepolisian.

Hal serupa juga disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Plt Kepala BPBD Jamil menerangkan, pihaknya bakal melakukan empat hal dalam menanggulangi Covid-19 menjelang Lebaran ini. “Pertama, terlibat dalam penanganan untuk penerapan protokol kesehatan,” lanjutnya.

Selanjutnya, melakukan upaya penekanan penularan Covid-19 dengan melakukan pemantauan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Ini untuk mewaspadai gelombang Covid-19 susulan. “Sesuai tupoksi yang melekat di BPBD, kami siap siaga terhadap berbagai kemungkinan yang mengganggu kekhidmatan Idul Fitri,” terangnya.

Bagaimana peran BPBD dalam posko pemantauan di perbatasan? “Kalau terkait dengan penyekatan, langsung dengan polres saja. Kami hanya pendukung,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Isnein Purnomo
Fotografer : Grafis reza
Redaktur : Mahrus Sholih

Namun, pihaknya belum tahu bagaimana jika banyak pengendara yang diketahui positif. Apakah tetap dibawa ke rumah sakit, atau ada tindakan lain. “Soalnya, kalau dulu kan ada JSG sebagai tempat karantina, sedangkan sekarang tidak ada,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Karena itu, Lilik menerangkan, pihaknya bakal mengikuti apa pun yang ditugaskan berdasar keputusan Polres Jember. “Soalnya, leading sector didirikannya pos pantau itu polres,” ulasnya. Jadi, tindak lanjut apa pun yang terjadi kepada pengendara yang kedapatan positif Covid-19 akan mengikuti ketentuan kepolisian.

Hal serupa juga disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Plt Kepala BPBD Jamil menerangkan, pihaknya bakal melakukan empat hal dalam menanggulangi Covid-19 menjelang Lebaran ini. “Pertama, terlibat dalam penanganan untuk penerapan protokol kesehatan,” lanjutnya.

Selanjutnya, melakukan upaya penekanan penularan Covid-19 dengan melakukan pemantauan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Ini untuk mewaspadai gelombang Covid-19 susulan. “Sesuai tupoksi yang melekat di BPBD, kami siap siaga terhadap berbagai kemungkinan yang mengganggu kekhidmatan Idul Fitri,” terangnya.

Bagaimana peran BPBD dalam posko pemantauan di perbatasan? “Kalau terkait dengan penyekatan, langsung dengan polres saja. Kami hanya pendukung,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Isnein Purnomo
Fotografer : Grafis reza
Redaktur : Mahrus Sholih

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/