alexametrics
21.8 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Alokasikan Rp 400 Miliar

- Untuk Penangangan Covid-19 - Sumber Anggaran Dinilai Belum Jelas

Mobile_AP_Rectangle 1

 

Rencana Rp 400 miliar yang dialokasikan Pemkab Jember untuk penanganan Covid-19 benar-benar menyedot perhatian. Nilai fantastis itu dipandang kurang logis, di tengah gagalnya Kota Santri menyelesaikan APBD 2020. Bisa jadi, rencana itu sekadar pemberi harapan palsu (PHP) kepada masyarakat, guna menggugurkan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Pakar Administrasi Negara Universitas Jember Hermanto Rohman memandang, anggaran yang telah menyebar kepada khalayak umum itu cukup ugal-ugalan. Menurutnya, Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Keuangan telah memberi peringatan agar pemerintah daerah merealokasi anggaran demi penanganan Covid-19.

Mobile_AP_Rectangle 2

Anggaran Rp 400 miliar bisa saja diambilkan dari dana darurat. Akan tetapi, jika dana darurat di dalam APBD tidak mencukupi, bisa pula diambilkan dari realokasi anggaran APBD. Sementara Jember, sampai saat ini masih belum mampu menuntaskan APBD 2020, sehingga tetap memakai Perkada sebesar seperdua belas dari APBD 2019.

Hermanto mengungkapkan, mekanisme realokasi anggaran hanya bisa dilakukan melalui APBD. Tentu, ini melalui hasil pembahasan bersama DPRD. Besaran pendanaan untuk penanganan Covid-19 juga yang menjadi bagian dari realokasi, menurutnya, harus disetujui melalui jalur perubahan APBD. “Sumber pendanaan dari Dana Insentif Daerah (DID), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan optimalisasi anggaran urusan wajib kesehatan,” katanya.

Untuk itulah, dosen FISIP Unej ini juga mempertanyakan besaran anggaran Covid-19 sebesar Rp 400 miliar bersumber dari mana. Sementara itu, bupati dan DPRD Jember sejauh ini masih gagal membahas APBD 2020. Mencermati hal itu, Hermanto memandang bisa saja rencana kebijakan Covid-19 sekadar PHP belaka. “Saya gak paham asumsi perhitungan Rp 400 miliar dari mana,” tuturnya.

Hermanto menyebut, pada 2 April 2020 lalu, Mendagri telah mengeluarkan Surat Instruksi Nomor 1 Tahun 2020. Isinya mewajibkan pemerintah daerah menyelesaikan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Surat instruksi itu memberi batas waktu paling lambat 9 April 2020. “Kalau tidak, ini kan hanya klaim hitungan saja, untuk memenuhi deadline tujuh hari agar segera bisa melaporkan (ke Mendagri, Red),” tudingnya.

Kendati demikian, Hermanto mengingatkan, rencana anggaran Rp 400 miliar tersebut harus didasari oleh payung hukum yang jelas. Instruksi untuk melakukan realokasi secara jelas bisa dilakukan oleh kabupaten yang sudah menyelesaikan APBD-nya. Sementara, untuk Jember yang belum membahas dan belum menyelesaikan APBD 2020, belum memiliki kejelasan apakah itu merupakan bagian dari APBD 2020 yang belum diselesaikan. “Pemerintah tidak bisa merealokasi anggaran dengan melewati jalur seperti daerah lain yang merealokasi Perda APBD 2020,” ulasnya.

Untuk itu, Jember yang belum menyelesaikan APBD dan masih menggunakan Perkada APBD harus tetap dipastikan payung hukumnya. Kalau menyangkut instruksi Mendagri, kata dia, harus masuk bagian dari APBD 2020. “Payung hukum yang memungkinkan, segera dipastikan dengan Raperbup yang memuat dana tersebut. Konsultasikan pada gubernur untuk bisa disetujui dan ditetapkan sebagai Perbup APBD 2020,” pungkasnya.

- Advertisement -

 

Rencana Rp 400 miliar yang dialokasikan Pemkab Jember untuk penanganan Covid-19 benar-benar menyedot perhatian. Nilai fantastis itu dipandang kurang logis, di tengah gagalnya Kota Santri menyelesaikan APBD 2020. Bisa jadi, rencana itu sekadar pemberi harapan palsu (PHP) kepada masyarakat, guna menggugurkan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Pakar Administrasi Negara Universitas Jember Hermanto Rohman memandang, anggaran yang telah menyebar kepada khalayak umum itu cukup ugal-ugalan. Menurutnya, Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Keuangan telah memberi peringatan agar pemerintah daerah merealokasi anggaran demi penanganan Covid-19.

Anggaran Rp 400 miliar bisa saja diambilkan dari dana darurat. Akan tetapi, jika dana darurat di dalam APBD tidak mencukupi, bisa pula diambilkan dari realokasi anggaran APBD. Sementara Jember, sampai saat ini masih belum mampu menuntaskan APBD 2020, sehingga tetap memakai Perkada sebesar seperdua belas dari APBD 2019.

Hermanto mengungkapkan, mekanisme realokasi anggaran hanya bisa dilakukan melalui APBD. Tentu, ini melalui hasil pembahasan bersama DPRD. Besaran pendanaan untuk penanganan Covid-19 juga yang menjadi bagian dari realokasi, menurutnya, harus disetujui melalui jalur perubahan APBD. “Sumber pendanaan dari Dana Insentif Daerah (DID), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan optimalisasi anggaran urusan wajib kesehatan,” katanya.

Untuk itulah, dosen FISIP Unej ini juga mempertanyakan besaran anggaran Covid-19 sebesar Rp 400 miliar bersumber dari mana. Sementara itu, bupati dan DPRD Jember sejauh ini masih gagal membahas APBD 2020. Mencermati hal itu, Hermanto memandang bisa saja rencana kebijakan Covid-19 sekadar PHP belaka. “Saya gak paham asumsi perhitungan Rp 400 miliar dari mana,” tuturnya.

Hermanto menyebut, pada 2 April 2020 lalu, Mendagri telah mengeluarkan Surat Instruksi Nomor 1 Tahun 2020. Isinya mewajibkan pemerintah daerah menyelesaikan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Surat instruksi itu memberi batas waktu paling lambat 9 April 2020. “Kalau tidak, ini kan hanya klaim hitungan saja, untuk memenuhi deadline tujuh hari agar segera bisa melaporkan (ke Mendagri, Red),” tudingnya.

Kendati demikian, Hermanto mengingatkan, rencana anggaran Rp 400 miliar tersebut harus didasari oleh payung hukum yang jelas. Instruksi untuk melakukan realokasi secara jelas bisa dilakukan oleh kabupaten yang sudah menyelesaikan APBD-nya. Sementara, untuk Jember yang belum membahas dan belum menyelesaikan APBD 2020, belum memiliki kejelasan apakah itu merupakan bagian dari APBD 2020 yang belum diselesaikan. “Pemerintah tidak bisa merealokasi anggaran dengan melewati jalur seperti daerah lain yang merealokasi Perda APBD 2020,” ulasnya.

Untuk itu, Jember yang belum menyelesaikan APBD dan masih menggunakan Perkada APBD harus tetap dipastikan payung hukumnya. Kalau menyangkut instruksi Mendagri, kata dia, harus masuk bagian dari APBD 2020. “Payung hukum yang memungkinkan, segera dipastikan dengan Raperbup yang memuat dana tersebut. Konsultasikan pada gubernur untuk bisa disetujui dan ditetapkan sebagai Perbup APBD 2020,” pungkasnya.

 

Rencana Rp 400 miliar yang dialokasikan Pemkab Jember untuk penanganan Covid-19 benar-benar menyedot perhatian. Nilai fantastis itu dipandang kurang logis, di tengah gagalnya Kota Santri menyelesaikan APBD 2020. Bisa jadi, rencana itu sekadar pemberi harapan palsu (PHP) kepada masyarakat, guna menggugurkan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Pakar Administrasi Negara Universitas Jember Hermanto Rohman memandang, anggaran yang telah menyebar kepada khalayak umum itu cukup ugal-ugalan. Menurutnya, Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Keuangan telah memberi peringatan agar pemerintah daerah merealokasi anggaran demi penanganan Covid-19.

Anggaran Rp 400 miliar bisa saja diambilkan dari dana darurat. Akan tetapi, jika dana darurat di dalam APBD tidak mencukupi, bisa pula diambilkan dari realokasi anggaran APBD. Sementara Jember, sampai saat ini masih belum mampu menuntaskan APBD 2020, sehingga tetap memakai Perkada sebesar seperdua belas dari APBD 2019.

Hermanto mengungkapkan, mekanisme realokasi anggaran hanya bisa dilakukan melalui APBD. Tentu, ini melalui hasil pembahasan bersama DPRD. Besaran pendanaan untuk penanganan Covid-19 juga yang menjadi bagian dari realokasi, menurutnya, harus disetujui melalui jalur perubahan APBD. “Sumber pendanaan dari Dana Insentif Daerah (DID), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan optimalisasi anggaran urusan wajib kesehatan,” katanya.

Untuk itulah, dosen FISIP Unej ini juga mempertanyakan besaran anggaran Covid-19 sebesar Rp 400 miliar bersumber dari mana. Sementara itu, bupati dan DPRD Jember sejauh ini masih gagal membahas APBD 2020. Mencermati hal itu, Hermanto memandang bisa saja rencana kebijakan Covid-19 sekadar PHP belaka. “Saya gak paham asumsi perhitungan Rp 400 miliar dari mana,” tuturnya.

Hermanto menyebut, pada 2 April 2020 lalu, Mendagri telah mengeluarkan Surat Instruksi Nomor 1 Tahun 2020. Isinya mewajibkan pemerintah daerah menyelesaikan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Surat instruksi itu memberi batas waktu paling lambat 9 April 2020. “Kalau tidak, ini kan hanya klaim hitungan saja, untuk memenuhi deadline tujuh hari agar segera bisa melaporkan (ke Mendagri, Red),” tudingnya.

Kendati demikian, Hermanto mengingatkan, rencana anggaran Rp 400 miliar tersebut harus didasari oleh payung hukum yang jelas. Instruksi untuk melakukan realokasi secara jelas bisa dilakukan oleh kabupaten yang sudah menyelesaikan APBD-nya. Sementara, untuk Jember yang belum membahas dan belum menyelesaikan APBD 2020, belum memiliki kejelasan apakah itu merupakan bagian dari APBD 2020 yang belum diselesaikan. “Pemerintah tidak bisa merealokasi anggaran dengan melewati jalur seperti daerah lain yang merealokasi Perda APBD 2020,” ulasnya.

Untuk itu, Jember yang belum menyelesaikan APBD dan masih menggunakan Perkada APBD harus tetap dipastikan payung hukumnya. Kalau menyangkut instruksi Mendagri, kata dia, harus masuk bagian dari APBD 2020. “Payung hukum yang memungkinkan, segera dipastikan dengan Raperbup yang memuat dana tersebut. Konsultasikan pada gubernur untuk bisa disetujui dan ditetapkan sebagai Perbup APBD 2020,” pungkasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

Kelola Stres Jadi Produktif

Tiang Listrik Roboh, Ganggu Lalin

Bincang Bareng Band Kotak

/