alexametrics
24.1 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

Alokasikan Rp 400 Miliar

- Untuk Penangangan Covid-19 - Sumber Anggaran Dinilai Belum Jelas

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan (rencana) kebijakan anggaran yang cukup mengejutkan publik. Betapa tidak, dana penanganan Covid-19 yang beberapa pekan lalu belum jelas, kemarin diumumkan sebesar Rp 400 miliar. Kendati demikian, sumber dananya belum dijelaskan secara detail. Apakah dari Perkada APBD, dari sumber lain, atau seperti disampaikan bupati sebelumnya yang diambilkan dari masing-masing dinas dan puskesmas.

Anggaran fantastis senilai Rp 400 miliar disampaikan Bupati Faida dan Wakil Bupati KH A Muqit Arief di Pendapa Wahyawibawagraha, Rabu (8/4). Secara terperinci, anggaran itu dijelaskan untuk percepatan penanganan Covid-19. “Ada sekitar Rp 400 miliar yang disediakan untuk penanganan Covid-19,” kata Muqit.

Menurutnya, penganggaran itu sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan kebijakan ini disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. “Harus tetap efektif, efisien, sesuai dengan kebutuhan, dan harus tetap tepat sasaran,” papar Muqit, yang selanjutnya menyebut penggunaan anggaran penanganan Covid-19 tetap dipertanggungjawabkan. Administrasinya diperhatikan dan langkah penganggaran, menurutnya, berlaku bagi kabupaten/kota se-Indonesia dalam memerangi wabah korona.

Mobile_AP_Rectangle 2

Proses penganggaran yang dilakukan pemkab hingga ditemukan angka Rp 400 miliar, sejauh ini belum ada penjelasan detail dari mana saja sumbernya. Hanya saja, Bupati Faida sempat menyampaikan kepada Jawa Pos Radar Jember beberapa waktu sebelumnya, bahwa dana penanganan Covid-19 di Jember diambilkan dari beberapa pos anggaran.

Menurut Faida, beberapa dana penanganan wabah korona diambilkan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di masing-masing puskesmas. Ada pula dana dari operasional di Dinas Kesehatan (Dinkes), dan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab. Selain itu, ada pula dari donasi dan gotong royong berbagai pihak. “Juga dari anggaran BPBD dan Dinsos untuk kebencanaan,” jelas Faida.

Terpisah, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyebut, dana Rp 400 miliar untuk penanganan Covid-19 memang sempat disampaikan bupati. Akan tetapi, Itqon tidak mengetahui secara pasti dari mana sumber dana tersebut. Menurutnya, kebijakan itu kebijakan pemkab sendiri, karena DPRD tidak pernah dilibatkan dalam pembahasannya. “Jadi, kalau ditanya dari mana sumbernya, saya tidak tahu. Saya dengar itu dari pergeseran anggaran di masing-masing SKPD, itu saja,” tuturnya.

Penelusuran Jawa Pos Radar Jember menyebutkan, kekuatan anggaran Pemkab Jember sampai hari ini masih menggunakan Perkada APBD tertanggal 3 Januari 2020. Penggunaan Perkada ini masih tetap menggunakan anggaran seperdua belas dari APBD tahun 2019 lalu. Sedangkan APBD 2019 diketahui setelah perubahan, yakni mencapai Rp 4,3 triliun.

Apabila dihitung lagi, Perkada APBD yang menggunakan seperdua belas dari total APBD 2019 sebesar Rp 4,3 triliun, maka hasilnya sebesar Rp 358,3 miliar. Mungkinkah dana sebesar Rp 400 miliar untuk penanganan Covid-19 diambilkan atau merupakan dana Perkada seperdua belas persen tersebut? Wajar jika publik mempertanyakan kemungkinan adanya sumber dana lain dari pemerintah pusat, provinsi, atau dana Rp 400 miliar itu sumbernya merupakan sumbangan dari pihak ketiga. Sebab, sejauh ini memang masih belum jelas.

 

Perlu Payung Hukum

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan (rencana) kebijakan anggaran yang cukup mengejutkan publik. Betapa tidak, dana penanganan Covid-19 yang beberapa pekan lalu belum jelas, kemarin diumumkan sebesar Rp 400 miliar. Kendati demikian, sumber dananya belum dijelaskan secara detail. Apakah dari Perkada APBD, dari sumber lain, atau seperti disampaikan bupati sebelumnya yang diambilkan dari masing-masing dinas dan puskesmas.

Anggaran fantastis senilai Rp 400 miliar disampaikan Bupati Faida dan Wakil Bupati KH A Muqit Arief di Pendapa Wahyawibawagraha, Rabu (8/4). Secara terperinci, anggaran itu dijelaskan untuk percepatan penanganan Covid-19. “Ada sekitar Rp 400 miliar yang disediakan untuk penanganan Covid-19,” kata Muqit.

Menurutnya, penganggaran itu sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan kebijakan ini disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. “Harus tetap efektif, efisien, sesuai dengan kebutuhan, dan harus tetap tepat sasaran,” papar Muqit, yang selanjutnya menyebut penggunaan anggaran penanganan Covid-19 tetap dipertanggungjawabkan. Administrasinya diperhatikan dan langkah penganggaran, menurutnya, berlaku bagi kabupaten/kota se-Indonesia dalam memerangi wabah korona.

Proses penganggaran yang dilakukan pemkab hingga ditemukan angka Rp 400 miliar, sejauh ini belum ada penjelasan detail dari mana saja sumbernya. Hanya saja, Bupati Faida sempat menyampaikan kepada Jawa Pos Radar Jember beberapa waktu sebelumnya, bahwa dana penanganan Covid-19 di Jember diambilkan dari beberapa pos anggaran.

Menurut Faida, beberapa dana penanganan wabah korona diambilkan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di masing-masing puskesmas. Ada pula dana dari operasional di Dinas Kesehatan (Dinkes), dan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab. Selain itu, ada pula dari donasi dan gotong royong berbagai pihak. “Juga dari anggaran BPBD dan Dinsos untuk kebencanaan,” jelas Faida.

Terpisah, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyebut, dana Rp 400 miliar untuk penanganan Covid-19 memang sempat disampaikan bupati. Akan tetapi, Itqon tidak mengetahui secara pasti dari mana sumber dana tersebut. Menurutnya, kebijakan itu kebijakan pemkab sendiri, karena DPRD tidak pernah dilibatkan dalam pembahasannya. “Jadi, kalau ditanya dari mana sumbernya, saya tidak tahu. Saya dengar itu dari pergeseran anggaran di masing-masing SKPD, itu saja,” tuturnya.

Penelusuran Jawa Pos Radar Jember menyebutkan, kekuatan anggaran Pemkab Jember sampai hari ini masih menggunakan Perkada APBD tertanggal 3 Januari 2020. Penggunaan Perkada ini masih tetap menggunakan anggaran seperdua belas dari APBD tahun 2019 lalu. Sedangkan APBD 2019 diketahui setelah perubahan, yakni mencapai Rp 4,3 triliun.

Apabila dihitung lagi, Perkada APBD yang menggunakan seperdua belas dari total APBD 2019 sebesar Rp 4,3 triliun, maka hasilnya sebesar Rp 358,3 miliar. Mungkinkah dana sebesar Rp 400 miliar untuk penanganan Covid-19 diambilkan atau merupakan dana Perkada seperdua belas persen tersebut? Wajar jika publik mempertanyakan kemungkinan adanya sumber dana lain dari pemerintah pusat, provinsi, atau dana Rp 400 miliar itu sumbernya merupakan sumbangan dari pihak ketiga. Sebab, sejauh ini memang masih belum jelas.

 

Perlu Payung Hukum

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan (rencana) kebijakan anggaran yang cukup mengejutkan publik. Betapa tidak, dana penanganan Covid-19 yang beberapa pekan lalu belum jelas, kemarin diumumkan sebesar Rp 400 miliar. Kendati demikian, sumber dananya belum dijelaskan secara detail. Apakah dari Perkada APBD, dari sumber lain, atau seperti disampaikan bupati sebelumnya yang diambilkan dari masing-masing dinas dan puskesmas.

Anggaran fantastis senilai Rp 400 miliar disampaikan Bupati Faida dan Wakil Bupati KH A Muqit Arief di Pendapa Wahyawibawagraha, Rabu (8/4). Secara terperinci, anggaran itu dijelaskan untuk percepatan penanganan Covid-19. “Ada sekitar Rp 400 miliar yang disediakan untuk penanganan Covid-19,” kata Muqit.

Menurutnya, penganggaran itu sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan kebijakan ini disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. “Harus tetap efektif, efisien, sesuai dengan kebutuhan, dan harus tetap tepat sasaran,” papar Muqit, yang selanjutnya menyebut penggunaan anggaran penanganan Covid-19 tetap dipertanggungjawabkan. Administrasinya diperhatikan dan langkah penganggaran, menurutnya, berlaku bagi kabupaten/kota se-Indonesia dalam memerangi wabah korona.

Proses penganggaran yang dilakukan pemkab hingga ditemukan angka Rp 400 miliar, sejauh ini belum ada penjelasan detail dari mana saja sumbernya. Hanya saja, Bupati Faida sempat menyampaikan kepada Jawa Pos Radar Jember beberapa waktu sebelumnya, bahwa dana penanganan Covid-19 di Jember diambilkan dari beberapa pos anggaran.

Menurut Faida, beberapa dana penanganan wabah korona diambilkan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di masing-masing puskesmas. Ada pula dana dari operasional di Dinas Kesehatan (Dinkes), dan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab. Selain itu, ada pula dari donasi dan gotong royong berbagai pihak. “Juga dari anggaran BPBD dan Dinsos untuk kebencanaan,” jelas Faida.

Terpisah, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyebut, dana Rp 400 miliar untuk penanganan Covid-19 memang sempat disampaikan bupati. Akan tetapi, Itqon tidak mengetahui secara pasti dari mana sumber dana tersebut. Menurutnya, kebijakan itu kebijakan pemkab sendiri, karena DPRD tidak pernah dilibatkan dalam pembahasannya. “Jadi, kalau ditanya dari mana sumbernya, saya tidak tahu. Saya dengar itu dari pergeseran anggaran di masing-masing SKPD, itu saja,” tuturnya.

Penelusuran Jawa Pos Radar Jember menyebutkan, kekuatan anggaran Pemkab Jember sampai hari ini masih menggunakan Perkada APBD tertanggal 3 Januari 2020. Penggunaan Perkada ini masih tetap menggunakan anggaran seperdua belas dari APBD tahun 2019 lalu. Sedangkan APBD 2019 diketahui setelah perubahan, yakni mencapai Rp 4,3 triliun.

Apabila dihitung lagi, Perkada APBD yang menggunakan seperdua belas dari total APBD 2019 sebesar Rp 4,3 triliun, maka hasilnya sebesar Rp 358,3 miliar. Mungkinkah dana sebesar Rp 400 miliar untuk penanganan Covid-19 diambilkan atau merupakan dana Perkada seperdua belas persen tersebut? Wajar jika publik mempertanyakan kemungkinan adanya sumber dana lain dari pemerintah pusat, provinsi, atau dana Rp 400 miliar itu sumbernya merupakan sumbangan dari pihak ketiga. Sebab, sejauh ini memang masih belum jelas.

 

Perlu Payung Hukum

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/