30.4 C
Jember
Friday, 24 March 2023

Jangan Terjebak Spiral Kegagalan

APBD Tak Jelas, Warga Datangi DPRD

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejumlah warga datang ke Komisi A DPRD Jember, kemarin (9/2). Mereka mempertanyakan nasib Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember tahun 2021 yang hingga kini tak kunjung ada kabar. Tiadanya APBD ini membuat warga khawatir, jika pemerintahan di Jember bakal terjebak pada spiral kegagalan. Eksekutif dan legislatif akan mengulangi kesalahan yang dilakukan sebelumnya, Jember tanpa APBD.

Ahmad Subhan, salah seorang perwakilan warga, menyatakan, belum disahkannya APBD Jember sangat merugikan masyarakat Kota Suwar-Suwir secara umum. “Kami datang menanyakan mengapa Jember tidak punya APBD sampai sekarang,” ucapnya.

Tidak selesainya APBD Jember hingga memasuki Februari ini, menurut Subhan, telah banyak merugikan rakyat Jember. Kerugian bukan saja materi, tetapi juga nonmateri. Paling bisa dilihat adalah banyaknya korban kecelakaan tunggal di jalan-jalan berlubang. “Kami ingin Jember ini punya APBD. Jika tidak, masyarakat yang paling dirugikan,” bebernya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Subhan pun menyampaikan, pihaknya juga mempertimbangkan langkah hukum. “Kami akan lakukan class action kepada Bupati Jember,” imbuhnya.

Ditanya mengapa baru kali ini datang ke dewan, menurut Subhan, ini dilakukan lantaran banyaknya akumulasi masalah yang terjadi di Jember. “Ini sudah tidak bisa dibiarkan dan kesabaran warga sudah memuncak. Kalau Jember sampai tidak punya Perda APBD lagi, ini harus ada yang bertanggung jawab,” ulasnya.

Menanggapi kedatangan sejumlah warga tersebut, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menjelentrehkan banyak hal. Mulai dari hangusnya jatah CPNS, buruknya komunikasi bupati dan dewan, ketidakmauan eksekutif membahas anggaran bersama, sampai pada Jember 2020 tidak punya Perda APBD. Tak hanya itu, dewan juga menyampaikan penggunaan hak-haknya hingga sampai pemakzulan.

Pada awal tahun 2021 ini pun, insiden Jember tidak punya APBD masih terulang. “Eksekutif, dalam hal ini bupati, tidak mau mematuhi peraturan yang ada. Akibatnya belum punya Perda APBD 2021,” ucap Tabroni.

Perjuangan dewan, menurut dia, akan dilakukan agar APBD Jember bisa segera disahkan. “Tahun 2021, Jember harus punya Perda APBD,” pungkas Tabroni.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejumlah warga datang ke Komisi A DPRD Jember, kemarin (9/2). Mereka mempertanyakan nasib Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember tahun 2021 yang hingga kini tak kunjung ada kabar. Tiadanya APBD ini membuat warga khawatir, jika pemerintahan di Jember bakal terjebak pada spiral kegagalan. Eksekutif dan legislatif akan mengulangi kesalahan yang dilakukan sebelumnya, Jember tanpa APBD.

Ahmad Subhan, salah seorang perwakilan warga, menyatakan, belum disahkannya APBD Jember sangat merugikan masyarakat Kota Suwar-Suwir secara umum. “Kami datang menanyakan mengapa Jember tidak punya APBD sampai sekarang,” ucapnya.

Tidak selesainya APBD Jember hingga memasuki Februari ini, menurut Subhan, telah banyak merugikan rakyat Jember. Kerugian bukan saja materi, tetapi juga nonmateri. Paling bisa dilihat adalah banyaknya korban kecelakaan tunggal di jalan-jalan berlubang. “Kami ingin Jember ini punya APBD. Jika tidak, masyarakat yang paling dirugikan,” bebernya.

Subhan pun menyampaikan, pihaknya juga mempertimbangkan langkah hukum. “Kami akan lakukan class action kepada Bupati Jember,” imbuhnya.

Ditanya mengapa baru kali ini datang ke dewan, menurut Subhan, ini dilakukan lantaran banyaknya akumulasi masalah yang terjadi di Jember. “Ini sudah tidak bisa dibiarkan dan kesabaran warga sudah memuncak. Kalau Jember sampai tidak punya Perda APBD lagi, ini harus ada yang bertanggung jawab,” ulasnya.

Menanggapi kedatangan sejumlah warga tersebut, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menjelentrehkan banyak hal. Mulai dari hangusnya jatah CPNS, buruknya komunikasi bupati dan dewan, ketidakmauan eksekutif membahas anggaran bersama, sampai pada Jember 2020 tidak punya Perda APBD. Tak hanya itu, dewan juga menyampaikan penggunaan hak-haknya hingga sampai pemakzulan.

Pada awal tahun 2021 ini pun, insiden Jember tidak punya APBD masih terulang. “Eksekutif, dalam hal ini bupati, tidak mau mematuhi peraturan yang ada. Akibatnya belum punya Perda APBD 2021,” ucap Tabroni.

Perjuangan dewan, menurut dia, akan dilakukan agar APBD Jember bisa segera disahkan. “Tahun 2021, Jember harus punya Perda APBD,” pungkas Tabroni.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejumlah warga datang ke Komisi A DPRD Jember, kemarin (9/2). Mereka mempertanyakan nasib Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember tahun 2021 yang hingga kini tak kunjung ada kabar. Tiadanya APBD ini membuat warga khawatir, jika pemerintahan di Jember bakal terjebak pada spiral kegagalan. Eksekutif dan legislatif akan mengulangi kesalahan yang dilakukan sebelumnya, Jember tanpa APBD.

Ahmad Subhan, salah seorang perwakilan warga, menyatakan, belum disahkannya APBD Jember sangat merugikan masyarakat Kota Suwar-Suwir secara umum. “Kami datang menanyakan mengapa Jember tidak punya APBD sampai sekarang,” ucapnya.

Tidak selesainya APBD Jember hingga memasuki Februari ini, menurut Subhan, telah banyak merugikan rakyat Jember. Kerugian bukan saja materi, tetapi juga nonmateri. Paling bisa dilihat adalah banyaknya korban kecelakaan tunggal di jalan-jalan berlubang. “Kami ingin Jember ini punya APBD. Jika tidak, masyarakat yang paling dirugikan,” bebernya.

Subhan pun menyampaikan, pihaknya juga mempertimbangkan langkah hukum. “Kami akan lakukan class action kepada Bupati Jember,” imbuhnya.

Ditanya mengapa baru kali ini datang ke dewan, menurut Subhan, ini dilakukan lantaran banyaknya akumulasi masalah yang terjadi di Jember. “Ini sudah tidak bisa dibiarkan dan kesabaran warga sudah memuncak. Kalau Jember sampai tidak punya Perda APBD lagi, ini harus ada yang bertanggung jawab,” ulasnya.

Menanggapi kedatangan sejumlah warga tersebut, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menjelentrehkan banyak hal. Mulai dari hangusnya jatah CPNS, buruknya komunikasi bupati dan dewan, ketidakmauan eksekutif membahas anggaran bersama, sampai pada Jember 2020 tidak punya Perda APBD. Tak hanya itu, dewan juga menyampaikan penggunaan hak-haknya hingga sampai pemakzulan.

Pada awal tahun 2021 ini pun, insiden Jember tidak punya APBD masih terulang. “Eksekutif, dalam hal ini bupati, tidak mau mematuhi peraturan yang ada. Akibatnya belum punya Perda APBD 2021,” ucap Tabroni.

Perjuangan dewan, menurut dia, akan dilakukan agar APBD Jember bisa segera disahkan. “Tahun 2021, Jember harus punya Perda APBD,” pungkas Tabroni.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca