alexametrics
23.4 C
Jember
Sunday, 26 June 2022

Darurat Pencemaran Sungai Bedadung, Spesies Ikan Mulai Langka

Belasan Spesies Ikan Mulai Langka

Mobile_AP_Rectangle 1

Selain itu, pemerintah kabupaten juga diminta menyediakan sarana pengolahan sampah dan pengendalian sumber pencemaran. Dan setiap kegiatan usaha yang membuang limbah di Kali Bedadung, wajib mendapatkan izin pemerintah kabupaten. Dengan begitu, masalah temuan fosfat yang tinggi dapat diurai dan dikendalikan.

Terpisah, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember Nurul Hidayah mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah masih dalam proses. Setelah perda itu rampung, pihaknya akan mendorong adanya peraturan bupati (perbup). “Jadi, ada beberapa aturan bupati yang akan kami usulkan,” jelasnya.

Perda itu tak hanya mengatur tentang pengendalian dan pengurangan sampah, utamanya plastik sekali pakai, tapi juga memuat sanksi bagi pihak yang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, perbup bakal mengatur kewajiban permukiman memiliki tempat pengolahan sampah sendiri. Dan setiap desa diwajibkan untuk memiliki satu unit pengelolaan sampah. “Ke depan, peraturan bupati itu tidak hanya pada perumahan yang baru, tapi perumahan yang lama juga kami dorong,” tuturnya. (ani/c2/rus)

- Advertisement -

Selain itu, pemerintah kabupaten juga diminta menyediakan sarana pengolahan sampah dan pengendalian sumber pencemaran. Dan setiap kegiatan usaha yang membuang limbah di Kali Bedadung, wajib mendapatkan izin pemerintah kabupaten. Dengan begitu, masalah temuan fosfat yang tinggi dapat diurai dan dikendalikan.

Terpisah, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember Nurul Hidayah mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah masih dalam proses. Setelah perda itu rampung, pihaknya akan mendorong adanya peraturan bupati (perbup). “Jadi, ada beberapa aturan bupati yang akan kami usulkan,” jelasnya.

Perda itu tak hanya mengatur tentang pengendalian dan pengurangan sampah, utamanya plastik sekali pakai, tapi juga memuat sanksi bagi pihak yang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, perbup bakal mengatur kewajiban permukiman memiliki tempat pengolahan sampah sendiri. Dan setiap desa diwajibkan untuk memiliki satu unit pengelolaan sampah. “Ke depan, peraturan bupati itu tidak hanya pada perumahan yang baru, tapi perumahan yang lama juga kami dorong,” tuturnya. (ani/c2/rus)

Selain itu, pemerintah kabupaten juga diminta menyediakan sarana pengolahan sampah dan pengendalian sumber pencemaran. Dan setiap kegiatan usaha yang membuang limbah di Kali Bedadung, wajib mendapatkan izin pemerintah kabupaten. Dengan begitu, masalah temuan fosfat yang tinggi dapat diurai dan dikendalikan.

Terpisah, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember Nurul Hidayah mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah masih dalam proses. Setelah perda itu rampung, pihaknya akan mendorong adanya peraturan bupati (perbup). “Jadi, ada beberapa aturan bupati yang akan kami usulkan,” jelasnya.

Perda itu tak hanya mengatur tentang pengendalian dan pengurangan sampah, utamanya plastik sekali pakai, tapi juga memuat sanksi bagi pihak yang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, perbup bakal mengatur kewajiban permukiman memiliki tempat pengolahan sampah sendiri. Dan setiap desa diwajibkan untuk memiliki satu unit pengelolaan sampah. “Ke depan, peraturan bupati itu tidak hanya pada perumahan yang baru, tapi perumahan yang lama juga kami dorong,” tuturnya. (ani/c2/rus)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/