alexametrics
23.2 C
Jember
Friday, 19 August 2022

 Ibarat Macan Ompong

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kabar lemahnya kinerja Bawaslu semakin santer di masyarakat. Apalagi sejak ditetapkannya beberapa kasus netralitas aparatur sipil negara (ASN), serta oknum kepala desa dan perangkat desa yang ditengarai mendukung salah satu kontestan pilkada. Sebab, penanganan kasus ini dinilai berjalan lambat. Bahkan, ada yang berakhir tanpa keputusan jelas.

Akademisi Universitas Jember (Unej) Honest Dody Molasi menilai, hal tersebut ditengarai oleh tumpulnya peraturan perundang-undangan. Karenanya, selama ini Bawaslu yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, namun tidak diberi power untuk menindak. “Ibaratnya, Bawaslu itu macan ompong. Macan tapi tidak punya gigi, sehingga tidak bisa menggigit,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unej itu, kemarin (8/11).

Dalam komunikasi politik dan psikologi politik, Honest memandang, fenomena ini memiringkan eksistensi dan fungsi Bawaslu. Imbasnya, pengawasan yang dilakukan Bawaslu dianggap tidak berdampak bagi para calon atau pelanggar aturan pilkada. Para pelaku pelanggaran justru lebih khawatir pengawasan publik serta pers, ketimbang lembaga pengawas tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurutnya, hal ini tidak lepas dari pengaruh jumlah personel Bawaslu yang terbatas. Lalu, kewenangan yang juga sangat dibatasi untuk menetapkan pelanggaran. Apalagi, tidak ada sanksi tegas yang diberikan kepada para pelanggar.

Di sisi lain, di tingkat pengawasan lapangan, juga ada keterbatasan sumber daya. Di level panitia pengawas kecamatan (panwascam) misalnya, jumlah pengawas yang hanya tiga orang, dan satu personel untuk tiap desa atau kelurahan, disebutnya menjadi masalah krusial.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kabar lemahnya kinerja Bawaslu semakin santer di masyarakat. Apalagi sejak ditetapkannya beberapa kasus netralitas aparatur sipil negara (ASN), serta oknum kepala desa dan perangkat desa yang ditengarai mendukung salah satu kontestan pilkada. Sebab, penanganan kasus ini dinilai berjalan lambat. Bahkan, ada yang berakhir tanpa keputusan jelas.

Akademisi Universitas Jember (Unej) Honest Dody Molasi menilai, hal tersebut ditengarai oleh tumpulnya peraturan perundang-undangan. Karenanya, selama ini Bawaslu yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, namun tidak diberi power untuk menindak. “Ibaratnya, Bawaslu itu macan ompong. Macan tapi tidak punya gigi, sehingga tidak bisa menggigit,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unej itu, kemarin (8/11).

Dalam komunikasi politik dan psikologi politik, Honest memandang, fenomena ini memiringkan eksistensi dan fungsi Bawaslu. Imbasnya, pengawasan yang dilakukan Bawaslu dianggap tidak berdampak bagi para calon atau pelanggar aturan pilkada. Para pelaku pelanggaran justru lebih khawatir pengawasan publik serta pers, ketimbang lembaga pengawas tersebut.

Menurutnya, hal ini tidak lepas dari pengaruh jumlah personel Bawaslu yang terbatas. Lalu, kewenangan yang juga sangat dibatasi untuk menetapkan pelanggaran. Apalagi, tidak ada sanksi tegas yang diberikan kepada para pelanggar.

Di sisi lain, di tingkat pengawasan lapangan, juga ada keterbatasan sumber daya. Di level panitia pengawas kecamatan (panwascam) misalnya, jumlah pengawas yang hanya tiga orang, dan satu personel untuk tiap desa atau kelurahan, disebutnya menjadi masalah krusial.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kabar lemahnya kinerja Bawaslu semakin santer di masyarakat. Apalagi sejak ditetapkannya beberapa kasus netralitas aparatur sipil negara (ASN), serta oknum kepala desa dan perangkat desa yang ditengarai mendukung salah satu kontestan pilkada. Sebab, penanganan kasus ini dinilai berjalan lambat. Bahkan, ada yang berakhir tanpa keputusan jelas.

Akademisi Universitas Jember (Unej) Honest Dody Molasi menilai, hal tersebut ditengarai oleh tumpulnya peraturan perundang-undangan. Karenanya, selama ini Bawaslu yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, namun tidak diberi power untuk menindak. “Ibaratnya, Bawaslu itu macan ompong. Macan tapi tidak punya gigi, sehingga tidak bisa menggigit,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unej itu, kemarin (8/11).

Dalam komunikasi politik dan psikologi politik, Honest memandang, fenomena ini memiringkan eksistensi dan fungsi Bawaslu. Imbasnya, pengawasan yang dilakukan Bawaslu dianggap tidak berdampak bagi para calon atau pelanggar aturan pilkada. Para pelaku pelanggaran justru lebih khawatir pengawasan publik serta pers, ketimbang lembaga pengawas tersebut.

Menurutnya, hal ini tidak lepas dari pengaruh jumlah personel Bawaslu yang terbatas. Lalu, kewenangan yang juga sangat dibatasi untuk menetapkan pelanggaran. Apalagi, tidak ada sanksi tegas yang diberikan kepada para pelanggar.

Di sisi lain, di tingkat pengawasan lapangan, juga ada keterbatasan sumber daya. Di level panitia pengawas kecamatan (panwascam) misalnya, jumlah pengawas yang hanya tiga orang, dan satu personel untuk tiap desa atau kelurahan, disebutnya menjadi masalah krusial.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/