alexametrics
23.2 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

Bawaslu Berbuat Apa?

Kasus dugaan pelanggaran kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) terus berseliweran. Foto maupun video juga banyak yang beredar di media sosial, termasuk WhatsApp. Publik pun heran karena dugaan pelanggaran itu terkesan dibiarkan. Apakah Bawaslu mandul?

Mobile_AP_Rectangle 1

Sementara itu, temuan atas dugaan pelanggaran oleh pengawas, menurutnya, memiliki proses yang hampir sama. Bedanya, Bawaslu tidak membutuhkan laporan warga, tetapi langsung oleh pengawas. Berikutnya, tetap ada kajian, sampai ke tahapan eksekusi bagi yang terbukti melanggar. “Jadi, semua sudah kami tindaklanjuti sesuai peraturan Bawaslu,” ucapnya.

Endah juga mengklaim, dugaan pelanggaran yang beredar dalam bentuk foto dan video di medsos sudah ditindaklanjuti. Namun, dia tak memerinci bentuk tindakannya seperti apa dan apakah sudah ada keputusan atau tidak. “Foto atau video yang tersebar di medsos itu akan menjadi bahan pengawasan Bawaslu. Untuk itu, perlu penggalian informasi lebih lanjut. Harus ada penelusuran informasi awal sebelum diputuskan sebagai temuan dugaan pelanggaran atau bukan,” paparnya.

Dicecar bagaimana mekanisme dugaan pelanggaran untuk bisa menjadi temuan Bawaslu, Endah menjelaskan ada dua hal. Yaitu hasil pengawasan di lapangan dan informasi yang diperoleh Bawaslu. “Itu harus ditelusuri dan dituangkan dalam laporan hasil pengawasan. Selanjutnya, baru ditetapkan sebagai temuan atau bukan. Keputusannya dalam pleno komisioner,” paparnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Berdasar Peraturan Bawaslu itulah, Endah menyampaikan, eksekusi dugaan pelanggaran berbeda-beda. Hal itu disesuaikan dengan jenis dugaan pelanggarannya. Jika pidana, penanganannya lebih lama dibanding dengan dugaan pelanggaran yang lain. Seperti dugaan pelanggaran administrasi, kode etik, dan peraturan perundang-undangan. “Karena dugaan pelanggaran pidana melibatkan lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan,” jelasnya.

Kasus yang masuk ke dalam Gakkumdu, kata dia, membutuhkan waktu 21 hari. Dari jumlah itu, 14 harinya khusus untuk penyidikan. “Penanganan pelanggaran pidana di sentra Gakkumdu sedikitnya memerlukan waktu 21 hari, berbeda dengan pelanggaran lain yang relatif singkat,” urainya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka mengungkapkan, proses pengawasan dan penindakan Bawaslu memiliki mekanisme yang telah diatur. Menurutnya, apabila ada pelaksanaan kampanye yang melibatkan 50 orang lebih, maka akan ada peringatan sebelum dilakukan pembubaran. “Kalau ditemukan, pasti kami peringatkan. Jika tidak mau, maka sanksinya pembubaran. Itu setiap Minggu kami di Bawaslu ada evaluasi, terkait kejadian selama proses kampanye,” bebernya.

Dikatakannya, dugaan pelanggaran ASN, kades, perangkat desa, serta oknum yang memanfaatkan bantuan juga diproses. Sementara, terkait ASN yang tidak netral, juga sudah ada yang direkomendasi. “Salah satunya kami ke Pak Plt Bupati untuk menanyakan terkait dengan kasus camat, apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Plt menyatakan, satu dua hari ke depan akan ditindaklanjuti,” tuturnya.

Sementara itu, di lapangan juga sempat santer adanya oknum yang membagi-bagikan bantuan dari pemerintah, tetapi mengenakan atribut paslon tertentu. Dia pun berkoordinasi dengan Plt Bupati Jember agar memberi perhatian serius terhadap hal itu. “Makanya kami minta plt bupati agar menghentikan sementara program bantuan sampai pilkada selesai,” jelasnya.

Thobrony mengaku, Bawaslu melakukan tugas pengawasan dan penindakan seperti diperintahkan Peraturan Bawaslu. Jika diketahui ada pelanggaran yang dilakukan oleh calon mana pun, Bawaslu juga tetap terbuka menerima laporan dari siapa pun. “Kalau Bawaslu menemukan, pasti akan diproses,” pungkasnya.

- Advertisement -

Sementara itu, temuan atas dugaan pelanggaran oleh pengawas, menurutnya, memiliki proses yang hampir sama. Bedanya, Bawaslu tidak membutuhkan laporan warga, tetapi langsung oleh pengawas. Berikutnya, tetap ada kajian, sampai ke tahapan eksekusi bagi yang terbukti melanggar. “Jadi, semua sudah kami tindaklanjuti sesuai peraturan Bawaslu,” ucapnya.

Endah juga mengklaim, dugaan pelanggaran yang beredar dalam bentuk foto dan video di medsos sudah ditindaklanjuti. Namun, dia tak memerinci bentuk tindakannya seperti apa dan apakah sudah ada keputusan atau tidak. “Foto atau video yang tersebar di medsos itu akan menjadi bahan pengawasan Bawaslu. Untuk itu, perlu penggalian informasi lebih lanjut. Harus ada penelusuran informasi awal sebelum diputuskan sebagai temuan dugaan pelanggaran atau bukan,” paparnya.

Dicecar bagaimana mekanisme dugaan pelanggaran untuk bisa menjadi temuan Bawaslu, Endah menjelaskan ada dua hal. Yaitu hasil pengawasan di lapangan dan informasi yang diperoleh Bawaslu. “Itu harus ditelusuri dan dituangkan dalam laporan hasil pengawasan. Selanjutnya, baru ditetapkan sebagai temuan atau bukan. Keputusannya dalam pleno komisioner,” paparnya.

Berdasar Peraturan Bawaslu itulah, Endah menyampaikan, eksekusi dugaan pelanggaran berbeda-beda. Hal itu disesuaikan dengan jenis dugaan pelanggarannya. Jika pidana, penanganannya lebih lama dibanding dengan dugaan pelanggaran yang lain. Seperti dugaan pelanggaran administrasi, kode etik, dan peraturan perundang-undangan. “Karena dugaan pelanggaran pidana melibatkan lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan,” jelasnya.

Kasus yang masuk ke dalam Gakkumdu, kata dia, membutuhkan waktu 21 hari. Dari jumlah itu, 14 harinya khusus untuk penyidikan. “Penanganan pelanggaran pidana di sentra Gakkumdu sedikitnya memerlukan waktu 21 hari, berbeda dengan pelanggaran lain yang relatif singkat,” urainya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka mengungkapkan, proses pengawasan dan penindakan Bawaslu memiliki mekanisme yang telah diatur. Menurutnya, apabila ada pelaksanaan kampanye yang melibatkan 50 orang lebih, maka akan ada peringatan sebelum dilakukan pembubaran. “Kalau ditemukan, pasti kami peringatkan. Jika tidak mau, maka sanksinya pembubaran. Itu setiap Minggu kami di Bawaslu ada evaluasi, terkait kejadian selama proses kampanye,” bebernya.

Dikatakannya, dugaan pelanggaran ASN, kades, perangkat desa, serta oknum yang memanfaatkan bantuan juga diproses. Sementara, terkait ASN yang tidak netral, juga sudah ada yang direkomendasi. “Salah satunya kami ke Pak Plt Bupati untuk menanyakan terkait dengan kasus camat, apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Plt menyatakan, satu dua hari ke depan akan ditindaklanjuti,” tuturnya.

Sementara itu, di lapangan juga sempat santer adanya oknum yang membagi-bagikan bantuan dari pemerintah, tetapi mengenakan atribut paslon tertentu. Dia pun berkoordinasi dengan Plt Bupati Jember agar memberi perhatian serius terhadap hal itu. “Makanya kami minta plt bupati agar menghentikan sementara program bantuan sampai pilkada selesai,” jelasnya.

Thobrony mengaku, Bawaslu melakukan tugas pengawasan dan penindakan seperti diperintahkan Peraturan Bawaslu. Jika diketahui ada pelanggaran yang dilakukan oleh calon mana pun, Bawaslu juga tetap terbuka menerima laporan dari siapa pun. “Kalau Bawaslu menemukan, pasti akan diproses,” pungkasnya.

Sementara itu, temuan atas dugaan pelanggaran oleh pengawas, menurutnya, memiliki proses yang hampir sama. Bedanya, Bawaslu tidak membutuhkan laporan warga, tetapi langsung oleh pengawas. Berikutnya, tetap ada kajian, sampai ke tahapan eksekusi bagi yang terbukti melanggar. “Jadi, semua sudah kami tindaklanjuti sesuai peraturan Bawaslu,” ucapnya.

Endah juga mengklaim, dugaan pelanggaran yang beredar dalam bentuk foto dan video di medsos sudah ditindaklanjuti. Namun, dia tak memerinci bentuk tindakannya seperti apa dan apakah sudah ada keputusan atau tidak. “Foto atau video yang tersebar di medsos itu akan menjadi bahan pengawasan Bawaslu. Untuk itu, perlu penggalian informasi lebih lanjut. Harus ada penelusuran informasi awal sebelum diputuskan sebagai temuan dugaan pelanggaran atau bukan,” paparnya.

Dicecar bagaimana mekanisme dugaan pelanggaran untuk bisa menjadi temuan Bawaslu, Endah menjelaskan ada dua hal. Yaitu hasil pengawasan di lapangan dan informasi yang diperoleh Bawaslu. “Itu harus ditelusuri dan dituangkan dalam laporan hasil pengawasan. Selanjutnya, baru ditetapkan sebagai temuan atau bukan. Keputusannya dalam pleno komisioner,” paparnya.

Berdasar Peraturan Bawaslu itulah, Endah menyampaikan, eksekusi dugaan pelanggaran berbeda-beda. Hal itu disesuaikan dengan jenis dugaan pelanggarannya. Jika pidana, penanganannya lebih lama dibanding dengan dugaan pelanggaran yang lain. Seperti dugaan pelanggaran administrasi, kode etik, dan peraturan perundang-undangan. “Karena dugaan pelanggaran pidana melibatkan lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan,” jelasnya.

Kasus yang masuk ke dalam Gakkumdu, kata dia, membutuhkan waktu 21 hari. Dari jumlah itu, 14 harinya khusus untuk penyidikan. “Penanganan pelanggaran pidana di sentra Gakkumdu sedikitnya memerlukan waktu 21 hari, berbeda dengan pelanggaran lain yang relatif singkat,” urainya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka mengungkapkan, proses pengawasan dan penindakan Bawaslu memiliki mekanisme yang telah diatur. Menurutnya, apabila ada pelaksanaan kampanye yang melibatkan 50 orang lebih, maka akan ada peringatan sebelum dilakukan pembubaran. “Kalau ditemukan, pasti kami peringatkan. Jika tidak mau, maka sanksinya pembubaran. Itu setiap Minggu kami di Bawaslu ada evaluasi, terkait kejadian selama proses kampanye,” bebernya.

Dikatakannya, dugaan pelanggaran ASN, kades, perangkat desa, serta oknum yang memanfaatkan bantuan juga diproses. Sementara, terkait ASN yang tidak netral, juga sudah ada yang direkomendasi. “Salah satunya kami ke Pak Plt Bupati untuk menanyakan terkait dengan kasus camat, apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Plt menyatakan, satu dua hari ke depan akan ditindaklanjuti,” tuturnya.

Sementara itu, di lapangan juga sempat santer adanya oknum yang membagi-bagikan bantuan dari pemerintah, tetapi mengenakan atribut paslon tertentu. Dia pun berkoordinasi dengan Plt Bupati Jember agar memberi perhatian serius terhadap hal itu. “Makanya kami minta plt bupati agar menghentikan sementara program bantuan sampai pilkada selesai,” jelasnya.

Thobrony mengaku, Bawaslu melakukan tugas pengawasan dan penindakan seperti diperintahkan Peraturan Bawaslu. Jika diketahui ada pelanggaran yang dilakukan oleh calon mana pun, Bawaslu juga tetap terbuka menerima laporan dari siapa pun. “Kalau Bawaslu menemukan, pasti akan diproses,” pungkasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/