alexametrics
21.6 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Bawaslu Berbuat Apa?

Kasus dugaan pelanggaran kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) terus berseliweran. Foto maupun video juga banyak yang beredar di media sosial, termasuk WhatsApp. Publik pun heran karena dugaan pelanggaran itu terkesan dibiarkan. Apakah Bawaslu mandul?

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Contoh pelanggaran yang kerap terjadi adalah beredarnya foto dan video yang memperlihatkan kerumunan banyak orang saat calon berkampanye. Bahkan, sebagian terlihat abai terhadap protokol kesehatan. Peraturan kampanye yang membatasi maksimal peserta 50 orang, juga ditabrak. Namun sejauh ini, belum ada tindakan tegas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember dan perangkat di bawahnya terhadap dugaan pelanggaran itu. Misalnya pembubaran kampanye.

Tak hanya itu, foto yang beredar melalui WhatsApp juga menampilkan adanya calon yang kampanye di tempat terlarang. Salah satunya di tempat ibadah. Sama seperti sebelumnya, dugaan pelanggaran tempat kampanye ini juga tidak ada tindakan tegas. Termasuk juga tentang beredarnya video seseorang yang membagikan-bagikan uang dan stiker paslon tertentu. Aksi bagi-bagi duit itu ditengarai sebagai cara untuk memengaruhi calon pemilih agar mencoblos calon tertentu pada pilkada nanti.

Apalagi, juga muncul kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN), oknum kepala desa, serta perangkat desa. Juga oknum yang menyalurkan bantuan dari pemerintah didapati mengenakan atribut paslon. Melihat kondisi ini, Bawaslu menjadi tumpuan akhir agar penyelenggaraan pilkada berlangsung fair. Sebagai wasit, Bawaslu diminta bergerak cepat dan berlaku adil. Serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menanggapi hal itu, Komisioner Bawaslu Jember Endah Dwi Setyowati mengakui, dugaan pelanggaran yang berseliweran memang banyak macam. Akan tetapi, tidak semua dijadikan temuan atau dilaporkan ke Bawaslu. Menurutnya, untuk menindak dugaan pelanggaran tersebut, harus ada syarat formal dan materiel. Jika tidak, maka tidak bisa masuk ke dalam dugaan pelanggaran yang sifatnya administrasi atau pidana.

Endah menuturkan, berdasar Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, ada mekanisme untuk menindak dugaan pelanggaran pilkada. Pertama adalah temuan pengawas dan kedua laporan warga. Menurutnya, sejak tahapan pilkada berlangsung, sudah ada sejumlah kasus yang ditangani Bawaslu. Baik temuan maupun laporan.

Mekanisme temuan dan laporan tersebut, menurut Endah, memiliki batas-batas penindakan. Di mana pada saat dugaan pelanggaran diketahui, maka maksimal tujuh hari sudah harus dilaporkan. “Laporan tidak otomatis masuk ke dalam register. Ada kajian yang harus dilakukan selama dua hari,” katanya.

Selama kurun waktu dua hari tersebut, dikaji apakah bukti permulaan sudah lengkap atau tidak. Jika tidak, ada waktu sehari bagi pelapor untuk melengkapinya. “Kalau laporan tidak lengkap, tidak menyertakan dua bukti dan beberapa syarat lain, maka akan gugur,” imbuhnya.

Apabila syarat laporan lengkap, barulah masuk ke dalam register Bawaslu. Selanjutnya, ada tenggat tiga hari untuk proses klarifikasi dan kajian. Jika masih kurang, maka bisa ditambah dua hari lagi. Dalam waktu lima hari setelah laporan masuk register, maka sudah harus ada keputusan. “Kalau dugaan pelanggaran itu tidak terbukti ya gugur. Kalau terbukti melanggar administrasi, maka eksekusinya bisa direkomendasi Bawaslu,” paparnya.

Khusus kasus yang berbau pidana, lanjut Endah, sejak masuk register sudah didampingi oleh tim sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Apabila dalam kurun waktu lima hari tersebut diduga ada pelanggaran pidana, maka kasus itu statusnya dinaikkan ke penyidikan dan ditangani oleh Gakkumdu. “Gakkumdu punya waktu 14 hari untuk melakukan penyidikan. Kalau sudah selesai, maka jadwal sidangnya mengikuti pengadilan,” paparnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Contoh pelanggaran yang kerap terjadi adalah beredarnya foto dan video yang memperlihatkan kerumunan banyak orang saat calon berkampanye. Bahkan, sebagian terlihat abai terhadap protokol kesehatan. Peraturan kampanye yang membatasi maksimal peserta 50 orang, juga ditabrak. Namun sejauh ini, belum ada tindakan tegas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember dan perangkat di bawahnya terhadap dugaan pelanggaran itu. Misalnya pembubaran kampanye.

Tak hanya itu, foto yang beredar melalui WhatsApp juga menampilkan adanya calon yang kampanye di tempat terlarang. Salah satunya di tempat ibadah. Sama seperti sebelumnya, dugaan pelanggaran tempat kampanye ini juga tidak ada tindakan tegas. Termasuk juga tentang beredarnya video seseorang yang membagikan-bagikan uang dan stiker paslon tertentu. Aksi bagi-bagi duit itu ditengarai sebagai cara untuk memengaruhi calon pemilih agar mencoblos calon tertentu pada pilkada nanti.

Apalagi, juga muncul kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN), oknum kepala desa, serta perangkat desa. Juga oknum yang menyalurkan bantuan dari pemerintah didapati mengenakan atribut paslon. Melihat kondisi ini, Bawaslu menjadi tumpuan akhir agar penyelenggaraan pilkada berlangsung fair. Sebagai wasit, Bawaslu diminta bergerak cepat dan berlaku adil. Serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Menanggapi hal itu, Komisioner Bawaslu Jember Endah Dwi Setyowati mengakui, dugaan pelanggaran yang berseliweran memang banyak macam. Akan tetapi, tidak semua dijadikan temuan atau dilaporkan ke Bawaslu. Menurutnya, untuk menindak dugaan pelanggaran tersebut, harus ada syarat formal dan materiel. Jika tidak, maka tidak bisa masuk ke dalam dugaan pelanggaran yang sifatnya administrasi atau pidana.

Endah menuturkan, berdasar Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, ada mekanisme untuk menindak dugaan pelanggaran pilkada. Pertama adalah temuan pengawas dan kedua laporan warga. Menurutnya, sejak tahapan pilkada berlangsung, sudah ada sejumlah kasus yang ditangani Bawaslu. Baik temuan maupun laporan.

Mekanisme temuan dan laporan tersebut, menurut Endah, memiliki batas-batas penindakan. Di mana pada saat dugaan pelanggaran diketahui, maka maksimal tujuh hari sudah harus dilaporkan. “Laporan tidak otomatis masuk ke dalam register. Ada kajian yang harus dilakukan selama dua hari,” katanya.

Selama kurun waktu dua hari tersebut, dikaji apakah bukti permulaan sudah lengkap atau tidak. Jika tidak, ada waktu sehari bagi pelapor untuk melengkapinya. “Kalau laporan tidak lengkap, tidak menyertakan dua bukti dan beberapa syarat lain, maka akan gugur,” imbuhnya.

Apabila syarat laporan lengkap, barulah masuk ke dalam register Bawaslu. Selanjutnya, ada tenggat tiga hari untuk proses klarifikasi dan kajian. Jika masih kurang, maka bisa ditambah dua hari lagi. Dalam waktu lima hari setelah laporan masuk register, maka sudah harus ada keputusan. “Kalau dugaan pelanggaran itu tidak terbukti ya gugur. Kalau terbukti melanggar administrasi, maka eksekusinya bisa direkomendasi Bawaslu,” paparnya.

Khusus kasus yang berbau pidana, lanjut Endah, sejak masuk register sudah didampingi oleh tim sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Apabila dalam kurun waktu lima hari tersebut diduga ada pelanggaran pidana, maka kasus itu statusnya dinaikkan ke penyidikan dan ditangani oleh Gakkumdu. “Gakkumdu punya waktu 14 hari untuk melakukan penyidikan. Kalau sudah selesai, maka jadwal sidangnya mengikuti pengadilan,” paparnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Contoh pelanggaran yang kerap terjadi adalah beredarnya foto dan video yang memperlihatkan kerumunan banyak orang saat calon berkampanye. Bahkan, sebagian terlihat abai terhadap protokol kesehatan. Peraturan kampanye yang membatasi maksimal peserta 50 orang, juga ditabrak. Namun sejauh ini, belum ada tindakan tegas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember dan perangkat di bawahnya terhadap dugaan pelanggaran itu. Misalnya pembubaran kampanye.

Tak hanya itu, foto yang beredar melalui WhatsApp juga menampilkan adanya calon yang kampanye di tempat terlarang. Salah satunya di tempat ibadah. Sama seperti sebelumnya, dugaan pelanggaran tempat kampanye ini juga tidak ada tindakan tegas. Termasuk juga tentang beredarnya video seseorang yang membagikan-bagikan uang dan stiker paslon tertentu. Aksi bagi-bagi duit itu ditengarai sebagai cara untuk memengaruhi calon pemilih agar mencoblos calon tertentu pada pilkada nanti.

Apalagi, juga muncul kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN), oknum kepala desa, serta perangkat desa. Juga oknum yang menyalurkan bantuan dari pemerintah didapati mengenakan atribut paslon. Melihat kondisi ini, Bawaslu menjadi tumpuan akhir agar penyelenggaraan pilkada berlangsung fair. Sebagai wasit, Bawaslu diminta bergerak cepat dan berlaku adil. Serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Menanggapi hal itu, Komisioner Bawaslu Jember Endah Dwi Setyowati mengakui, dugaan pelanggaran yang berseliweran memang banyak macam. Akan tetapi, tidak semua dijadikan temuan atau dilaporkan ke Bawaslu. Menurutnya, untuk menindak dugaan pelanggaran tersebut, harus ada syarat formal dan materiel. Jika tidak, maka tidak bisa masuk ke dalam dugaan pelanggaran yang sifatnya administrasi atau pidana.

Endah menuturkan, berdasar Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, ada mekanisme untuk menindak dugaan pelanggaran pilkada. Pertama adalah temuan pengawas dan kedua laporan warga. Menurutnya, sejak tahapan pilkada berlangsung, sudah ada sejumlah kasus yang ditangani Bawaslu. Baik temuan maupun laporan.

Mekanisme temuan dan laporan tersebut, menurut Endah, memiliki batas-batas penindakan. Di mana pada saat dugaan pelanggaran diketahui, maka maksimal tujuh hari sudah harus dilaporkan. “Laporan tidak otomatis masuk ke dalam register. Ada kajian yang harus dilakukan selama dua hari,” katanya.

Selama kurun waktu dua hari tersebut, dikaji apakah bukti permulaan sudah lengkap atau tidak. Jika tidak, ada waktu sehari bagi pelapor untuk melengkapinya. “Kalau laporan tidak lengkap, tidak menyertakan dua bukti dan beberapa syarat lain, maka akan gugur,” imbuhnya.

Apabila syarat laporan lengkap, barulah masuk ke dalam register Bawaslu. Selanjutnya, ada tenggat tiga hari untuk proses klarifikasi dan kajian. Jika masih kurang, maka bisa ditambah dua hari lagi. Dalam waktu lima hari setelah laporan masuk register, maka sudah harus ada keputusan. “Kalau dugaan pelanggaran itu tidak terbukti ya gugur. Kalau terbukti melanggar administrasi, maka eksekusinya bisa direkomendasi Bawaslu,” paparnya.

Khusus kasus yang berbau pidana, lanjut Endah, sejak masuk register sudah didampingi oleh tim sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Apabila dalam kurun waktu lima hari tersebut diduga ada pelanggaran pidana, maka kasus itu statusnya dinaikkan ke penyidikan dan ditangani oleh Gakkumdu. “Gakkumdu punya waktu 14 hari untuk melakukan penyidikan. Kalau sudah selesai, maka jadwal sidangnya mengikuti pengadilan,” paparnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/