alexametrics
23.6 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Semrawut, Dewan Minta Tata Niaga Rabuk Diperbaiki

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID- Pemerintah perlu memetakan ujung pangkal permasalahan pupuk di Jember. Sebab, semrawutnya tata niaga rabuk tidak hanya merugikan petani, tapi juga pemilik kios. Kondisi ini yang mengakibatkan kios menggunakan banyak cara untuk memenuhi target penjualan. Salah satunya dengan menggunakan sistem paket. Menggabungkan penjualan pupuk subsidi dan nonsubsidi dengan harga khusus. Hal ini terungkap dalam hearing di Komisi B DPRD Jember, belum lama ini.

Samsul Arifin, pemilik kios pupuk Arashi di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, mengatakan, petani atau kelompok tani (poktan) di wilayahnya hanya ingin membeli urea subsidi saja, bukan yang nonsubsidi. Sedangkan dalam kontrak yang diteken antara kios dengan agen atau distributor, kios juga diwajibkan membeli pupuk nonsubsidi, serta rabuk subsidi selain urea. “Bulan ini saja, ZA itu ada 100 ton lebih di kios. Phonska dan Petroganik juga demikian. Masih banyak stoknya,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Jember, baru-baru ini

Dia mengaku, untuk mendapatkan urea subsidi, petani seharusnya juga membeli pupuk selain urea, termasuk ada ZA, Petroganik, dan NPK Phonska. “Saya paksa untuk beli yang lain itu tidak mau, hanya mau urea saja,” tuturnya. Karena petani di daerahnya tidak seratus persen pemilik lahan atau hanya petani sewa, maka dia tidak tega dan terpaksa menjual urea saja. “Gak mentolo, kasihan,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Walau petani lebih memilih urea, tapi sebagai pemilik kios pupuk, dirinya tetap mengambil dan membeli pupuk selain urea subsidi. Sebab, terikat kontrak dengan agen atau distributor. Menyiasati hal itu, Samsul mengaku, dia memakai sistem bayar belakangan. Dia menjual pupuk nonsubsidi dan subsidi selain urea dengan cara dibayar setelah panen. “Terpenting pupuk ini keluar,” jelasnya.

Walau begitu, masih ada saja pupuk yang tak kunjung laku. “SP 36 pernah 85 persen saya pakai sendiri. Karena tidak ada yang mau. Mau bagaimana lagi,” keluhnya.

Sekretaris Komisi B Budi Wicaksono mengungkapkan, model penjualan dengan sistem paketan itu bukan praktik baru, tapi terjadi cukup lama. Latar belakangnya juga beragam. Namun, sepengetahuan Budi, salah satu penyebab utama mengapa kios membuat paket subsidi dengan nonsubsidi, karena kios juga dibebani untuk membeli pupuk nonsubsidi dari agen atau distributor.

Menurut dia, kios memang tidak diwajibkan untuk membeli nonsubsidi. Namun, bila tidak membeli, mereka akan dipersulit. “Bukan tidak dikirim, tapi dipersulit untuk mendapatkan pupuk subsidinya,” terang politisi Partai NasDem tersebut.

Dia pun meminta agar sistem penjualan rabuk nonsubsidi dari distributor kepada kios diubah. Kios tidak lagi wajib membeli, tapi hanya dititipi saja. “Kalau titip, jika tidak laku kan bisa dikembalikan,” jelasnya.

- Advertisement -

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID- Pemerintah perlu memetakan ujung pangkal permasalahan pupuk di Jember. Sebab, semrawutnya tata niaga rabuk tidak hanya merugikan petani, tapi juga pemilik kios. Kondisi ini yang mengakibatkan kios menggunakan banyak cara untuk memenuhi target penjualan. Salah satunya dengan menggunakan sistem paket. Menggabungkan penjualan pupuk subsidi dan nonsubsidi dengan harga khusus. Hal ini terungkap dalam hearing di Komisi B DPRD Jember, belum lama ini.

Samsul Arifin, pemilik kios pupuk Arashi di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, mengatakan, petani atau kelompok tani (poktan) di wilayahnya hanya ingin membeli urea subsidi saja, bukan yang nonsubsidi. Sedangkan dalam kontrak yang diteken antara kios dengan agen atau distributor, kios juga diwajibkan membeli pupuk nonsubsidi, serta rabuk subsidi selain urea. “Bulan ini saja, ZA itu ada 100 ton lebih di kios. Phonska dan Petroganik juga demikian. Masih banyak stoknya,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Jember, baru-baru ini

Dia mengaku, untuk mendapatkan urea subsidi, petani seharusnya juga membeli pupuk selain urea, termasuk ada ZA, Petroganik, dan NPK Phonska. “Saya paksa untuk beli yang lain itu tidak mau, hanya mau urea saja,” tuturnya. Karena petani di daerahnya tidak seratus persen pemilik lahan atau hanya petani sewa, maka dia tidak tega dan terpaksa menjual urea saja. “Gak mentolo, kasihan,” katanya.

Walau petani lebih memilih urea, tapi sebagai pemilik kios pupuk, dirinya tetap mengambil dan membeli pupuk selain urea subsidi. Sebab, terikat kontrak dengan agen atau distributor. Menyiasati hal itu, Samsul mengaku, dia memakai sistem bayar belakangan. Dia menjual pupuk nonsubsidi dan subsidi selain urea dengan cara dibayar setelah panen. “Terpenting pupuk ini keluar,” jelasnya.

Walau begitu, masih ada saja pupuk yang tak kunjung laku. “SP 36 pernah 85 persen saya pakai sendiri. Karena tidak ada yang mau. Mau bagaimana lagi,” keluhnya.

Sekretaris Komisi B Budi Wicaksono mengungkapkan, model penjualan dengan sistem paketan itu bukan praktik baru, tapi terjadi cukup lama. Latar belakangnya juga beragam. Namun, sepengetahuan Budi, salah satu penyebab utama mengapa kios membuat paket subsidi dengan nonsubsidi, karena kios juga dibebani untuk membeli pupuk nonsubsidi dari agen atau distributor.

Menurut dia, kios memang tidak diwajibkan untuk membeli nonsubsidi. Namun, bila tidak membeli, mereka akan dipersulit. “Bukan tidak dikirim, tapi dipersulit untuk mendapatkan pupuk subsidinya,” terang politisi Partai NasDem tersebut.

Dia pun meminta agar sistem penjualan rabuk nonsubsidi dari distributor kepada kios diubah. Kios tidak lagi wajib membeli, tapi hanya dititipi saja. “Kalau titip, jika tidak laku kan bisa dikembalikan,” jelasnya.

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID- Pemerintah perlu memetakan ujung pangkal permasalahan pupuk di Jember. Sebab, semrawutnya tata niaga rabuk tidak hanya merugikan petani, tapi juga pemilik kios. Kondisi ini yang mengakibatkan kios menggunakan banyak cara untuk memenuhi target penjualan. Salah satunya dengan menggunakan sistem paket. Menggabungkan penjualan pupuk subsidi dan nonsubsidi dengan harga khusus. Hal ini terungkap dalam hearing di Komisi B DPRD Jember, belum lama ini.

Samsul Arifin, pemilik kios pupuk Arashi di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, mengatakan, petani atau kelompok tani (poktan) di wilayahnya hanya ingin membeli urea subsidi saja, bukan yang nonsubsidi. Sedangkan dalam kontrak yang diteken antara kios dengan agen atau distributor, kios juga diwajibkan membeli pupuk nonsubsidi, serta rabuk subsidi selain urea. “Bulan ini saja, ZA itu ada 100 ton lebih di kios. Phonska dan Petroganik juga demikian. Masih banyak stoknya,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Jember, baru-baru ini

Dia mengaku, untuk mendapatkan urea subsidi, petani seharusnya juga membeli pupuk selain urea, termasuk ada ZA, Petroganik, dan NPK Phonska. “Saya paksa untuk beli yang lain itu tidak mau, hanya mau urea saja,” tuturnya. Karena petani di daerahnya tidak seratus persen pemilik lahan atau hanya petani sewa, maka dia tidak tega dan terpaksa menjual urea saja. “Gak mentolo, kasihan,” katanya.

Walau petani lebih memilih urea, tapi sebagai pemilik kios pupuk, dirinya tetap mengambil dan membeli pupuk selain urea subsidi. Sebab, terikat kontrak dengan agen atau distributor. Menyiasati hal itu, Samsul mengaku, dia memakai sistem bayar belakangan. Dia menjual pupuk nonsubsidi dan subsidi selain urea dengan cara dibayar setelah panen. “Terpenting pupuk ini keluar,” jelasnya.

Walau begitu, masih ada saja pupuk yang tak kunjung laku. “SP 36 pernah 85 persen saya pakai sendiri. Karena tidak ada yang mau. Mau bagaimana lagi,” keluhnya.

Sekretaris Komisi B Budi Wicaksono mengungkapkan, model penjualan dengan sistem paketan itu bukan praktik baru, tapi terjadi cukup lama. Latar belakangnya juga beragam. Namun, sepengetahuan Budi, salah satu penyebab utama mengapa kios membuat paket subsidi dengan nonsubsidi, karena kios juga dibebani untuk membeli pupuk nonsubsidi dari agen atau distributor.

Menurut dia, kios memang tidak diwajibkan untuk membeli nonsubsidi. Namun, bila tidak membeli, mereka akan dipersulit. “Bukan tidak dikirim, tapi dipersulit untuk mendapatkan pupuk subsidinya,” terang politisi Partai NasDem tersebut.

Dia pun meminta agar sistem penjualan rabuk nonsubsidi dari distributor kepada kios diubah. Kios tidak lagi wajib membeli, tapi hanya dititipi saja. “Kalau titip, jika tidak laku kan bisa dikembalikan,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/