alexametrics
20.1 C
Jember
Wednesday, 29 June 2022

Terganjal SKB Empat Menteri

Rencana Pengaktifan KBM di Sekolah

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kegiatan belajar mengajar (KBM) daring masih menjadi pilihan utama di masa pandemi. Hingga kini pemerintah belum memastikan kapan sekolah bakal dibuka kembali. Sebab, selain butuh kesiapan yang matang dari pemerintah dan lembaga pendidikan, pengaktifan belajar tatap muka juga perlu jaminan keamanan sesuai yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember menyebutkan, sebenarnya sekolah yang berada di dalam lingkungan pesantren sudah memulai aktivitas pembelajaran tatap muka. Pemerintah daerah mem-back up pelaksanaan itu dengan program Pesantren Tangguh. Namun, bagi sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama, sepertinya masih enggan menanggung risiko. Jika sekolah itu dibuka, dikhawatirkan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

“Memang banyak hal yang jadi pertimbangan saat sekolah kembali dibuka. Bukan hanya soal kesiapan, tapi juga keamanan,” ujar Supriyono, Ketua PGRI Jember. Menurutnya, pengaktifan sekolah itu perlu upaya cukup ketat. Meski di beberapa daerah lain sudah mulai melakukan uji coba pembukaan sekolah, namun upaya itu sepertinya cukup sulit diterapkan di Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Apalagi, berdasar SKB Empat Menteri yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri itu, sekolah bisa dibuka dengan empat syarat. Pertama, satuan pendidikan berada di zona hijau. Kedua, mendapatkan rekomendasi dari tim gugus tugas kabupaten. Ketiga, telah memiliki kesiapan sarana prasarana yang memadai protokol kesehatan. Keempat, telah mendapatkan persetujuan atau dukungan dari komite sekolah atau wali murid.

Sebenarnya, dukungan dari sebagian komite sekolah dan wali murid di Jember mulai mengalir. Mereka sudah sepakat sekolah diaktifkan kembali. Hal itu diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Edy Budi Susilo. “Ada sebagian yang mendukung dibuka, tapi ada juga yang tidak. Hal itu dikuatkan dengan sarana prasarana kita sudah hampir selesai,” katanya.

Edy menilai, kedua persyaratan tersebut tergolong bisa dipenuhi dan diupayakan. Selain itu, juga akan didukung dengan dikeluarkannya surat rekomendasi dari tim gugus tugas kabupaten. Namun, yang tetap jadi kendala terbesar adalah persyaratan pertama, yakni sekolah harus masuk wilayah tidak terdampak atau zona hijau. “Rekomendasi akan dikeluarkan jika sudah masuk zona hijau. Itu yang sulit. Jadi, kiranya kita bisa bersabar dan tetap mengupayakan yang terbaik untuk pembelajaran jarak jauh,” jelasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kegiatan belajar mengajar (KBM) daring masih menjadi pilihan utama di masa pandemi. Hingga kini pemerintah belum memastikan kapan sekolah bakal dibuka kembali. Sebab, selain butuh kesiapan yang matang dari pemerintah dan lembaga pendidikan, pengaktifan belajar tatap muka juga perlu jaminan keamanan sesuai yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember menyebutkan, sebenarnya sekolah yang berada di dalam lingkungan pesantren sudah memulai aktivitas pembelajaran tatap muka. Pemerintah daerah mem-back up pelaksanaan itu dengan program Pesantren Tangguh. Namun, bagi sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama, sepertinya masih enggan menanggung risiko. Jika sekolah itu dibuka, dikhawatirkan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

“Memang banyak hal yang jadi pertimbangan saat sekolah kembali dibuka. Bukan hanya soal kesiapan, tapi juga keamanan,” ujar Supriyono, Ketua PGRI Jember. Menurutnya, pengaktifan sekolah itu perlu upaya cukup ketat. Meski di beberapa daerah lain sudah mulai melakukan uji coba pembukaan sekolah, namun upaya itu sepertinya cukup sulit diterapkan di Jember.

Apalagi, berdasar SKB Empat Menteri yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri itu, sekolah bisa dibuka dengan empat syarat. Pertama, satuan pendidikan berada di zona hijau. Kedua, mendapatkan rekomendasi dari tim gugus tugas kabupaten. Ketiga, telah memiliki kesiapan sarana prasarana yang memadai protokol kesehatan. Keempat, telah mendapatkan persetujuan atau dukungan dari komite sekolah atau wali murid.

Sebenarnya, dukungan dari sebagian komite sekolah dan wali murid di Jember mulai mengalir. Mereka sudah sepakat sekolah diaktifkan kembali. Hal itu diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Edy Budi Susilo. “Ada sebagian yang mendukung dibuka, tapi ada juga yang tidak. Hal itu dikuatkan dengan sarana prasarana kita sudah hampir selesai,” katanya.

Edy menilai, kedua persyaratan tersebut tergolong bisa dipenuhi dan diupayakan. Selain itu, juga akan didukung dengan dikeluarkannya surat rekomendasi dari tim gugus tugas kabupaten. Namun, yang tetap jadi kendala terbesar adalah persyaratan pertama, yakni sekolah harus masuk wilayah tidak terdampak atau zona hijau. “Rekomendasi akan dikeluarkan jika sudah masuk zona hijau. Itu yang sulit. Jadi, kiranya kita bisa bersabar dan tetap mengupayakan yang terbaik untuk pembelajaran jarak jauh,” jelasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kegiatan belajar mengajar (KBM) daring masih menjadi pilihan utama di masa pandemi. Hingga kini pemerintah belum memastikan kapan sekolah bakal dibuka kembali. Sebab, selain butuh kesiapan yang matang dari pemerintah dan lembaga pendidikan, pengaktifan belajar tatap muka juga perlu jaminan keamanan sesuai yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember menyebutkan, sebenarnya sekolah yang berada di dalam lingkungan pesantren sudah memulai aktivitas pembelajaran tatap muka. Pemerintah daerah mem-back up pelaksanaan itu dengan program Pesantren Tangguh. Namun, bagi sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama, sepertinya masih enggan menanggung risiko. Jika sekolah itu dibuka, dikhawatirkan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

“Memang banyak hal yang jadi pertimbangan saat sekolah kembali dibuka. Bukan hanya soal kesiapan, tapi juga keamanan,” ujar Supriyono, Ketua PGRI Jember. Menurutnya, pengaktifan sekolah itu perlu upaya cukup ketat. Meski di beberapa daerah lain sudah mulai melakukan uji coba pembukaan sekolah, namun upaya itu sepertinya cukup sulit diterapkan di Jember.

Apalagi, berdasar SKB Empat Menteri yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri itu, sekolah bisa dibuka dengan empat syarat. Pertama, satuan pendidikan berada di zona hijau. Kedua, mendapatkan rekomendasi dari tim gugus tugas kabupaten. Ketiga, telah memiliki kesiapan sarana prasarana yang memadai protokol kesehatan. Keempat, telah mendapatkan persetujuan atau dukungan dari komite sekolah atau wali murid.

Sebenarnya, dukungan dari sebagian komite sekolah dan wali murid di Jember mulai mengalir. Mereka sudah sepakat sekolah diaktifkan kembali. Hal itu diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Edy Budi Susilo. “Ada sebagian yang mendukung dibuka, tapi ada juga yang tidak. Hal itu dikuatkan dengan sarana prasarana kita sudah hampir selesai,” katanya.

Edy menilai, kedua persyaratan tersebut tergolong bisa dipenuhi dan diupayakan. Selain itu, juga akan didukung dengan dikeluarkannya surat rekomendasi dari tim gugus tugas kabupaten. Namun, yang tetap jadi kendala terbesar adalah persyaratan pertama, yakni sekolah harus masuk wilayah tidak terdampak atau zona hijau. “Rekomendasi akan dikeluarkan jika sudah masuk zona hijau. Itu yang sulit. Jadi, kiranya kita bisa bersabar dan tetap mengupayakan yang terbaik untuk pembelajaran jarak jauh,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/