alexametrics
21.8 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Tanpa Gaji sampai Berhenti

Mobile_AP_Rectangle 1

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jember Gatot Triyono mengaku belum bisa memberikan keterangan terkait turunnya surat gubernur tersebut. Pihaknya akan meminta keterangan terlebih dahulu. “Saya harus tanyakan dulu,” ucap Gatot, yang juga merupakan Humas Pemkab Jember tersebut.

Di sisi lain, Bupati Jember dr Faida MMR belum memberikan keterangan terkait sanksi yang diberikan Gubernur Khofifah tersebut. Informasinya, bupati sedang menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Syaful Anwar, Malang, sebagai persyaratan pencalonan Pilkada 2020.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyebut, akhir drama dari polemik APBD yang selama ini sudah terlihat. Yakni dengan surat gubernur yang memberi sanksi atas keterlambatan pengajuannya. “Warga sudah tidak perlu berpolemik lagi karena kesalahannya sudah jelas dan sanksinya sudah turun,” kata Halim.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurutnya, ada hal yang tak kalah penting untuk dibahas. Yaitu nasib APBD Jember tahun 2020 dan 2021. Apakah 2020 ini masih bisa membahas APBD 2020, dan bagaimana untuk APBD 2021. “Kami akan melakukan koordinasi dengan pemprov bagaimana nasib APBD 2020, termasuk APBD 2021 nanti,” tegasnya.

- Advertisement -

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jember Gatot Triyono mengaku belum bisa memberikan keterangan terkait turunnya surat gubernur tersebut. Pihaknya akan meminta keterangan terlebih dahulu. “Saya harus tanyakan dulu,” ucap Gatot, yang juga merupakan Humas Pemkab Jember tersebut.

Di sisi lain, Bupati Jember dr Faida MMR belum memberikan keterangan terkait sanksi yang diberikan Gubernur Khofifah tersebut. Informasinya, bupati sedang menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Syaful Anwar, Malang, sebagai persyaratan pencalonan Pilkada 2020.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyebut, akhir drama dari polemik APBD yang selama ini sudah terlihat. Yakni dengan surat gubernur yang memberi sanksi atas keterlambatan pengajuannya. “Warga sudah tidak perlu berpolemik lagi karena kesalahannya sudah jelas dan sanksinya sudah turun,” kata Halim.

Menurutnya, ada hal yang tak kalah penting untuk dibahas. Yaitu nasib APBD Jember tahun 2020 dan 2021. Apakah 2020 ini masih bisa membahas APBD 2020, dan bagaimana untuk APBD 2021. “Kami akan melakukan koordinasi dengan pemprov bagaimana nasib APBD 2020, termasuk APBD 2021 nanti,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jember Gatot Triyono mengaku belum bisa memberikan keterangan terkait turunnya surat gubernur tersebut. Pihaknya akan meminta keterangan terlebih dahulu. “Saya harus tanyakan dulu,” ucap Gatot, yang juga merupakan Humas Pemkab Jember tersebut.

Di sisi lain, Bupati Jember dr Faida MMR belum memberikan keterangan terkait sanksi yang diberikan Gubernur Khofifah tersebut. Informasinya, bupati sedang menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Syaful Anwar, Malang, sebagai persyaratan pencalonan Pilkada 2020.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyebut, akhir drama dari polemik APBD yang selama ini sudah terlihat. Yakni dengan surat gubernur yang memberi sanksi atas keterlambatan pengajuannya. “Warga sudah tidak perlu berpolemik lagi karena kesalahannya sudah jelas dan sanksinya sudah turun,” kata Halim.

Menurutnya, ada hal yang tak kalah penting untuk dibahas. Yaitu nasib APBD Jember tahun 2020 dan 2021. Apakah 2020 ini masih bisa membahas APBD 2020, dan bagaimana untuk APBD 2021. “Kami akan melakukan koordinasi dengan pemprov bagaimana nasib APBD 2020, termasuk APBD 2021 nanti,” tegasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/