alexametrics
21.3 C
Jember
Monday, 23 May 2022

Tanpa Gaji sampai Berhenti

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sampai hari ini, Jember masih tetap menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penggunaan APBD 2020. Kondisi tersebut membuat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengambil tindakan tegas. Sanksi pun akhirnya dijatuhkan kepada Bupati Jember dr Faida MMR. Yaitu, bupati tidak digaji selama enam bulan atau mulai September 2020 hingga Februari 2021. Apabila dihitung, maka bupati tidak digaji sampai masa jabatannya habis.

Sanksi ini diterbitkan Khofifah pada 2 September lalu. Alasannya, kepala daerah yang terlambat mengajukan Rancangan Perda APBD, artinya telah melakukan pelanggaran administratif, dan harus disanksi administratif pula. Dalam surat gubernur dengan nomor 700/1713/060/2020, sanksi administratif yang dimaksud adalah tidak mendapatkan sejumlah hak-hak keuangan seperti gaji bupati. Ada pula tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya, honorarium, biaya penunjang operasional, dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat berisi sanksi yang diteken Khofifah juga diberikan kepada bupati, serta ditembuskan kepada sejumlah pejabat atau lembaga negara. Masing-masing adalah kepada Mendagri, Ketua DPRD Jember, Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Inspektur Pemprov Jatim, dan Kepala BPKA Pemprov Jatim. Surat ini juga ditembuskan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengungkapkan, surat berisi sanksi tersebut telah dia terima. Itqon mengaku, secara kelembagaan, DPRD Jember akan tetap melakukan pengawasan terkait dijatuhkannya sanksi oleh gubernur kepada bupati tersebut. “Fungsi pengawasan harus tetap kami lakukan. Apalagi, ini menyangkut uang negara. Jangan sampai ada penyelewengan,” paparnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sampai hari ini, Jember masih tetap menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penggunaan APBD 2020. Kondisi tersebut membuat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengambil tindakan tegas. Sanksi pun akhirnya dijatuhkan kepada Bupati Jember dr Faida MMR. Yaitu, bupati tidak digaji selama enam bulan atau mulai September 2020 hingga Februari 2021. Apabila dihitung, maka bupati tidak digaji sampai masa jabatannya habis.

Sanksi ini diterbitkan Khofifah pada 2 September lalu. Alasannya, kepala daerah yang terlambat mengajukan Rancangan Perda APBD, artinya telah melakukan pelanggaran administratif, dan harus disanksi administratif pula. Dalam surat gubernur dengan nomor 700/1713/060/2020, sanksi administratif yang dimaksud adalah tidak mendapatkan sejumlah hak-hak keuangan seperti gaji bupati. Ada pula tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya, honorarium, biaya penunjang operasional, dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat berisi sanksi yang diteken Khofifah juga diberikan kepada bupati, serta ditembuskan kepada sejumlah pejabat atau lembaga negara. Masing-masing adalah kepada Mendagri, Ketua DPRD Jember, Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Inspektur Pemprov Jatim, dan Kepala BPKA Pemprov Jatim. Surat ini juga ditembuskan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Jember.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengungkapkan, surat berisi sanksi tersebut telah dia terima. Itqon mengaku, secara kelembagaan, DPRD Jember akan tetap melakukan pengawasan terkait dijatuhkannya sanksi oleh gubernur kepada bupati tersebut. “Fungsi pengawasan harus tetap kami lakukan. Apalagi, ini menyangkut uang negara. Jangan sampai ada penyelewengan,” paparnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sampai hari ini, Jember masih tetap menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penggunaan APBD 2020. Kondisi tersebut membuat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengambil tindakan tegas. Sanksi pun akhirnya dijatuhkan kepada Bupati Jember dr Faida MMR. Yaitu, bupati tidak digaji selama enam bulan atau mulai September 2020 hingga Februari 2021. Apabila dihitung, maka bupati tidak digaji sampai masa jabatannya habis.

Sanksi ini diterbitkan Khofifah pada 2 September lalu. Alasannya, kepala daerah yang terlambat mengajukan Rancangan Perda APBD, artinya telah melakukan pelanggaran administratif, dan harus disanksi administratif pula. Dalam surat gubernur dengan nomor 700/1713/060/2020, sanksi administratif yang dimaksud adalah tidak mendapatkan sejumlah hak-hak keuangan seperti gaji bupati. Ada pula tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya, honorarium, biaya penunjang operasional, dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat berisi sanksi yang diteken Khofifah juga diberikan kepada bupati, serta ditembuskan kepada sejumlah pejabat atau lembaga negara. Masing-masing adalah kepada Mendagri, Ketua DPRD Jember, Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Inspektur Pemprov Jatim, dan Kepala BPKA Pemprov Jatim. Surat ini juga ditembuskan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Jember.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengungkapkan, surat berisi sanksi tersebut telah dia terima. Itqon mengaku, secara kelembagaan, DPRD Jember akan tetap melakukan pengawasan terkait dijatuhkannya sanksi oleh gubernur kepada bupati tersebut. “Fungsi pengawasan harus tetap kami lakukan. Apalagi, ini menyangkut uang negara. Jangan sampai ada penyelewengan,” paparnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/