alexametrics
23.4 C
Jember
Monday, 27 June 2022

Program Dinilai Tak Optimal

ParipurnaLKPj, DPRD Rekomendasi Perbaikan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Paripurna pembacaan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jember Akhir Tahun Anggaran 2019, digelar di ruang sidang utama DPRD Jember, kemarin (8/6). Dalam rekomendasinya, DPRD menilai, banyak program tahun lalu yang gagal atau kurang optimal. Untuk itu, sejumlah rekomendasi diberikan agar Pemkab Jember melakukan tindak lanjut atau perbaikan-perbaikan.

Sidang yang dihadiri langsung oleh Bupati Jember dr Faida MMR dan Wakil Bupati Jember KH Muqit Arief dibuka sekitar pukul 14.00. Pimpinan sidang selanjutnya meminta empat juru bicara DPRD untuk membacakan rekomendasi terhadap LKPj.

Hafidi, politisi PKB yang didapuk menjadi juru bicara (jubir) perdana, menyebut, banyak program di Kabupaten Jember, capaian kinerja dan serapan anggarannya rendah, tidak maksimal, serta gagal dijalankan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurutnya, ada banyak faktor yang menjadi penyebab. Salah satunya sistem pengelolaan anggaran dan program yang cenderung sentralistis. Kegiatan-kegiatan harus didasarkan pada desk dan persetujuan bupati. “Dampaknya, sebagian besar realisasi program yang dijalankan sifatnya rutin atau buessnese as usual. Serapan anggaran rendah berdampak SILPA yang besar,” katanya.

Kinerja rendah pemerintah, menurut Hafidi, juga terjadi karena banyaknya mutasi pegawai. Hal itu berdampak pada sejumlah jabatan hingga mengalami kekosongan dan selanjutnya diisi oleh pelaksana tugas (Plt). “Beban kerja pejabat yang merangkap tinggi. Pejabat perlu melakukan penyesuaian kembali pada jabatan barunya serta memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan,” ulasnya.

Dilanjutkan, beberapa sektor yang seharusnya menjadi andalan justru banyak terabaikan. Mulai dari sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan yang menjadi andalan dinilai ditinggalkan. Sementara, sektor industri yang juga diandalkan tidak tumbuh signifikan. “Pemerintah gagal menyejahterakan GTT serta tenaga kesehatan. CPNS tahun 2019 diabaikan dan perintah Mendagri tidak dijalankan. Program tahun 2019 terindikasi menguntungkan diri sendiri dan kelompok,” cetusnya.

Jubir kedua, M Cahyo Purnomo melanjutkan, pada bidang pendidikan, target pemberian beasiswa dinilai melebihi pagu dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Yaitu dari yang semula ditargetkan 5.000 penerima, justru menjadi 12 ribu lebih penerima beasiswa. “Buka kriteria dan data penerima beasiswa,” ucapnya.

Masih bidang pendidikan, menurutnya, pembangunan di sekolah-sekolah harus ada terobosan baru. Sebab, realisasi pembangunan sekolah justru banyak yang ditemukan tidak maksimal. “Untuk perbaikan jalan tidak perlu acara seremonial. Kemudian, fasilitas olahraga, saat ini lapangan bolanya sempit-sempit.

Politisi PDIP ini juga menyinggung soal program Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) dan kemiskinan. Menurutnya, harus ada ketegasan untuk menentukan nama dan alamat sasaran penerima bantuan. “Bubarkan tim yang ketentuannya tidak diatur. Data kemiskinan diperbarui enam bulan sekali. Dan perlu transparansi terkait pemberian bantuan. Bubarkan satgas-satgas bentukan bupati, fungsikan kembali RT/RW,” paparnya.

Dia kemudian menunjukkan adanya dugaan satgas yang justru melakukan kampanye di lapangan. Dalam penyampaiannya, Cahyo juga meminta agar pemerintah serius memprogramkan pemberdayaan kepada masyarakat termasuk kepada warga yang menjadi penyandang disabilitas.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Paripurna pembacaan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jember Akhir Tahun Anggaran 2019, digelar di ruang sidang utama DPRD Jember, kemarin (8/6). Dalam rekomendasinya, DPRD menilai, banyak program tahun lalu yang gagal atau kurang optimal. Untuk itu, sejumlah rekomendasi diberikan agar Pemkab Jember melakukan tindak lanjut atau perbaikan-perbaikan.

Sidang yang dihadiri langsung oleh Bupati Jember dr Faida MMR dan Wakil Bupati Jember KH Muqit Arief dibuka sekitar pukul 14.00. Pimpinan sidang selanjutnya meminta empat juru bicara DPRD untuk membacakan rekomendasi terhadap LKPj.

Hafidi, politisi PKB yang didapuk menjadi juru bicara (jubir) perdana, menyebut, banyak program di Kabupaten Jember, capaian kinerja dan serapan anggarannya rendah, tidak maksimal, serta gagal dijalankan.

Menurutnya, ada banyak faktor yang menjadi penyebab. Salah satunya sistem pengelolaan anggaran dan program yang cenderung sentralistis. Kegiatan-kegiatan harus didasarkan pada desk dan persetujuan bupati. “Dampaknya, sebagian besar realisasi program yang dijalankan sifatnya rutin atau buessnese as usual. Serapan anggaran rendah berdampak SILPA yang besar,” katanya.

Kinerja rendah pemerintah, menurut Hafidi, juga terjadi karena banyaknya mutasi pegawai. Hal itu berdampak pada sejumlah jabatan hingga mengalami kekosongan dan selanjutnya diisi oleh pelaksana tugas (Plt). “Beban kerja pejabat yang merangkap tinggi. Pejabat perlu melakukan penyesuaian kembali pada jabatan barunya serta memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan,” ulasnya.

Dilanjutkan, beberapa sektor yang seharusnya menjadi andalan justru banyak terabaikan. Mulai dari sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan yang menjadi andalan dinilai ditinggalkan. Sementara, sektor industri yang juga diandalkan tidak tumbuh signifikan. “Pemerintah gagal menyejahterakan GTT serta tenaga kesehatan. CPNS tahun 2019 diabaikan dan perintah Mendagri tidak dijalankan. Program tahun 2019 terindikasi menguntungkan diri sendiri dan kelompok,” cetusnya.

Jubir kedua, M Cahyo Purnomo melanjutkan, pada bidang pendidikan, target pemberian beasiswa dinilai melebihi pagu dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Yaitu dari yang semula ditargetkan 5.000 penerima, justru menjadi 12 ribu lebih penerima beasiswa. “Buka kriteria dan data penerima beasiswa,” ucapnya.

Masih bidang pendidikan, menurutnya, pembangunan di sekolah-sekolah harus ada terobosan baru. Sebab, realisasi pembangunan sekolah justru banyak yang ditemukan tidak maksimal. “Untuk perbaikan jalan tidak perlu acara seremonial. Kemudian, fasilitas olahraga, saat ini lapangan bolanya sempit-sempit.

Politisi PDIP ini juga menyinggung soal program Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) dan kemiskinan. Menurutnya, harus ada ketegasan untuk menentukan nama dan alamat sasaran penerima bantuan. “Bubarkan tim yang ketentuannya tidak diatur. Data kemiskinan diperbarui enam bulan sekali. Dan perlu transparansi terkait pemberian bantuan. Bubarkan satgas-satgas bentukan bupati, fungsikan kembali RT/RW,” paparnya.

Dia kemudian menunjukkan adanya dugaan satgas yang justru melakukan kampanye di lapangan. Dalam penyampaiannya, Cahyo juga meminta agar pemerintah serius memprogramkan pemberdayaan kepada masyarakat termasuk kepada warga yang menjadi penyandang disabilitas.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Paripurna pembacaan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jember Akhir Tahun Anggaran 2019, digelar di ruang sidang utama DPRD Jember, kemarin (8/6). Dalam rekomendasinya, DPRD menilai, banyak program tahun lalu yang gagal atau kurang optimal. Untuk itu, sejumlah rekomendasi diberikan agar Pemkab Jember melakukan tindak lanjut atau perbaikan-perbaikan.

Sidang yang dihadiri langsung oleh Bupati Jember dr Faida MMR dan Wakil Bupati Jember KH Muqit Arief dibuka sekitar pukul 14.00. Pimpinan sidang selanjutnya meminta empat juru bicara DPRD untuk membacakan rekomendasi terhadap LKPj.

Hafidi, politisi PKB yang didapuk menjadi juru bicara (jubir) perdana, menyebut, banyak program di Kabupaten Jember, capaian kinerja dan serapan anggarannya rendah, tidak maksimal, serta gagal dijalankan.

Menurutnya, ada banyak faktor yang menjadi penyebab. Salah satunya sistem pengelolaan anggaran dan program yang cenderung sentralistis. Kegiatan-kegiatan harus didasarkan pada desk dan persetujuan bupati. “Dampaknya, sebagian besar realisasi program yang dijalankan sifatnya rutin atau buessnese as usual. Serapan anggaran rendah berdampak SILPA yang besar,” katanya.

Kinerja rendah pemerintah, menurut Hafidi, juga terjadi karena banyaknya mutasi pegawai. Hal itu berdampak pada sejumlah jabatan hingga mengalami kekosongan dan selanjutnya diisi oleh pelaksana tugas (Plt). “Beban kerja pejabat yang merangkap tinggi. Pejabat perlu melakukan penyesuaian kembali pada jabatan barunya serta memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan,” ulasnya.

Dilanjutkan, beberapa sektor yang seharusnya menjadi andalan justru banyak terabaikan. Mulai dari sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan yang menjadi andalan dinilai ditinggalkan. Sementara, sektor industri yang juga diandalkan tidak tumbuh signifikan. “Pemerintah gagal menyejahterakan GTT serta tenaga kesehatan. CPNS tahun 2019 diabaikan dan perintah Mendagri tidak dijalankan. Program tahun 2019 terindikasi menguntungkan diri sendiri dan kelompok,” cetusnya.

Jubir kedua, M Cahyo Purnomo melanjutkan, pada bidang pendidikan, target pemberian beasiswa dinilai melebihi pagu dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Yaitu dari yang semula ditargetkan 5.000 penerima, justru menjadi 12 ribu lebih penerima beasiswa. “Buka kriteria dan data penerima beasiswa,” ucapnya.

Masih bidang pendidikan, menurutnya, pembangunan di sekolah-sekolah harus ada terobosan baru. Sebab, realisasi pembangunan sekolah justru banyak yang ditemukan tidak maksimal. “Untuk perbaikan jalan tidak perlu acara seremonial. Kemudian, fasilitas olahraga, saat ini lapangan bolanya sempit-sempit.

Politisi PDIP ini juga menyinggung soal program Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) dan kemiskinan. Menurutnya, harus ada ketegasan untuk menentukan nama dan alamat sasaran penerima bantuan. “Bubarkan tim yang ketentuannya tidak diatur. Data kemiskinan diperbarui enam bulan sekali. Dan perlu transparansi terkait pemberian bantuan. Bubarkan satgas-satgas bentukan bupati, fungsikan kembali RT/RW,” paparnya.

Dia kemudian menunjukkan adanya dugaan satgas yang justru melakukan kampanye di lapangan. Dalam penyampaiannya, Cahyo juga meminta agar pemerintah serius memprogramkan pemberdayaan kepada masyarakat termasuk kepada warga yang menjadi penyandang disabilitas.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/