alexametrics
25.2 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Jember Terancam Sanksi Pengurangan Anggaran

Dampak Rendahnya Serapan DD 8 Persen

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Selama triwulan pertama di tahun ini, program pembangunan dan pemberdayaan di desa sangat minim. Ini bisa dilihat dari rendahnya serapan dana desa (DD) yang bersumber dari pemerintah pusat. Pada tiga bulan pertama tahun 2021 ini, Jember hanya mampu menyerap delapan persen atau Rp 24,9 miliar saja dari total DD se kabupaten yang tercatat sebesar Rp 312 miliar.

Kondisi ini terungkap dalam forum pertemuan dengan kepala desa (kades) di Aula PB Sudirman. Anggaran yang terserap itu rupanya hanya untuk penerapan posko pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro, sesuai instruksi pemerintah pusat. Bahkan, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, malah belum terserap sama sekali.

Kepala Seksi Bank dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyaluran DAK Fisik dan DD di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Jember Kaswiyono mengungkapkan, Jember memang mengalami banyak kendala yang mengakibatkan realisasi DAK Fisik dan DD belum maksimal. Rendahya penyerapan DD maupun DAK Fisik itu, disinyalir karena kekosongan bupati sebelumnya. “Mutasi besar-besaran di lingkungan pemda juga menjadi kendala lain dalam penyaluran DAK Fisik dan DD di Jember,” terangnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurutnya, Jember masih kalah dengan Kabupaten Lumajang yang sudah mampu menyerap anggaran sebesar Rp 37,2 miliar pada triwulan pertama. Padahal, total pagu anggaran Lumajang jauh lebih sedikit dari Jember. Hanya Rp 197,6 miliar. Lemahnya penyerapan DD tersebut, kata dia, berakibat dana bantuan langsung tunai (BLT) dan dana regular, belum tersalurkan ke masyarakat desa.

Kaswiyono menambahkan, jika Jember tidak bisa menyerap anggaran dengan baik, maka akan banyak kemungkinan yang terjadi. Misalnya mendapatkan sanksi hingga pengurangan anggaran pada tahun mendatang.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Selama triwulan pertama di tahun ini, program pembangunan dan pemberdayaan di desa sangat minim. Ini bisa dilihat dari rendahnya serapan dana desa (DD) yang bersumber dari pemerintah pusat. Pada tiga bulan pertama tahun 2021 ini, Jember hanya mampu menyerap delapan persen atau Rp 24,9 miliar saja dari total DD se kabupaten yang tercatat sebesar Rp 312 miliar.

Kondisi ini terungkap dalam forum pertemuan dengan kepala desa (kades) di Aula PB Sudirman. Anggaran yang terserap itu rupanya hanya untuk penerapan posko pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro, sesuai instruksi pemerintah pusat. Bahkan, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, malah belum terserap sama sekali.

Kepala Seksi Bank dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyaluran DAK Fisik dan DD di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Jember Kaswiyono mengungkapkan, Jember memang mengalami banyak kendala yang mengakibatkan realisasi DAK Fisik dan DD belum maksimal. Rendahya penyerapan DD maupun DAK Fisik itu, disinyalir karena kekosongan bupati sebelumnya. “Mutasi besar-besaran di lingkungan pemda juga menjadi kendala lain dalam penyaluran DAK Fisik dan DD di Jember,” terangnya.

Menurutnya, Jember masih kalah dengan Kabupaten Lumajang yang sudah mampu menyerap anggaran sebesar Rp 37,2 miliar pada triwulan pertama. Padahal, total pagu anggaran Lumajang jauh lebih sedikit dari Jember. Hanya Rp 197,6 miliar. Lemahnya penyerapan DD tersebut, kata dia, berakibat dana bantuan langsung tunai (BLT) dan dana regular, belum tersalurkan ke masyarakat desa.

Kaswiyono menambahkan, jika Jember tidak bisa menyerap anggaran dengan baik, maka akan banyak kemungkinan yang terjadi. Misalnya mendapatkan sanksi hingga pengurangan anggaran pada tahun mendatang.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Selama triwulan pertama di tahun ini, program pembangunan dan pemberdayaan di desa sangat minim. Ini bisa dilihat dari rendahnya serapan dana desa (DD) yang bersumber dari pemerintah pusat. Pada tiga bulan pertama tahun 2021 ini, Jember hanya mampu menyerap delapan persen atau Rp 24,9 miliar saja dari total DD se kabupaten yang tercatat sebesar Rp 312 miliar.

Kondisi ini terungkap dalam forum pertemuan dengan kepala desa (kades) di Aula PB Sudirman. Anggaran yang terserap itu rupanya hanya untuk penerapan posko pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro, sesuai instruksi pemerintah pusat. Bahkan, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, malah belum terserap sama sekali.

Kepala Seksi Bank dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyaluran DAK Fisik dan DD di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Jember Kaswiyono mengungkapkan, Jember memang mengalami banyak kendala yang mengakibatkan realisasi DAK Fisik dan DD belum maksimal. Rendahya penyerapan DD maupun DAK Fisik itu, disinyalir karena kekosongan bupati sebelumnya. “Mutasi besar-besaran di lingkungan pemda juga menjadi kendala lain dalam penyaluran DAK Fisik dan DD di Jember,” terangnya.

Menurutnya, Jember masih kalah dengan Kabupaten Lumajang yang sudah mampu menyerap anggaran sebesar Rp 37,2 miliar pada triwulan pertama. Padahal, total pagu anggaran Lumajang jauh lebih sedikit dari Jember. Hanya Rp 197,6 miliar. Lemahnya penyerapan DD tersebut, kata dia, berakibat dana bantuan langsung tunai (BLT) dan dana regular, belum tersalurkan ke masyarakat desa.

Kaswiyono menambahkan, jika Jember tidak bisa menyerap anggaran dengan baik, maka akan banyak kemungkinan yang terjadi. Misalnya mendapatkan sanksi hingga pengurangan anggaran pada tahun mendatang.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/