JEMBER, RADARJEMBER.ID – Selama triwulan pertama di tahun ini, program pembangunan dan pemberdayaan di desa sangat minim. Ini bisa dilihat dari rendahnya serapan dana desa (DD) yang bersumber dari pemerintah pusat. Pada tiga bulan pertama tahun 2021 ini, Jember hanya mampu menyerap delapan persen atau Rp 24,9 miliar saja dari total DD se kabupaten yang tercatat sebesar Rp 312 miliar.
Kondisi ini terungkap dalam forum pertemuan dengan kepala desa (kades) di Aula PB Sudirman. Anggaran yang terserap itu rupanya hanya untuk penerapan posko pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro, sesuai instruksi pemerintah pusat. Bahkan, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, malah belum terserap sama sekali.
Kepala Seksi Bank dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyaluran DAK Fisik dan DD di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Jember Kaswiyono mengungkapkan, Jember memang mengalami banyak kendala yang mengakibatkan realisasi DAK Fisik dan DD belum maksimal. Rendahya penyerapan DD maupun DAK Fisik itu, disinyalir karena kekosongan bupati sebelumnya. “Mutasi besar-besaran di lingkungan pemda juga menjadi kendala lain dalam penyaluran DAK Fisik dan DD di Jember,” terangnya.
Menurutnya, Jember masih kalah dengan Kabupaten Lumajang yang sudah mampu menyerap anggaran sebesar Rp 37,2 miliar pada triwulan pertama. Padahal, total pagu anggaran Lumajang jauh lebih sedikit dari Jember. Hanya Rp 197,6 miliar. Lemahnya penyerapan DD tersebut, kata dia, berakibat dana bantuan langsung tunai (BLT) dan dana regular, belum tersalurkan ke masyarakat desa.
Kaswiyono menambahkan, jika Jember tidak bisa menyerap anggaran dengan baik, maka akan banyak kemungkinan yang terjadi. Misalnya mendapatkan sanksi hingga pengurangan anggaran pada tahun mendatang.
Dikonfirmasi seusai melaksanakan pertemuan dengan para kadesdi Aula PB Sudirman, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Jember Adi Wijaya mengakui, DAK Fisik dan DD pada triwulan pertama memang belum terserap dengan baik.
“Rencananya, kami bakal merealisasikan 40 persen anggaran yang sudah disusun oleh tiap-tiap desa pada triwulan pertama April ini,” lanjutnya. Dari besaran persentase tersebut masih dikurangi delapan persen untuk penerapan posko PPKM, serta jatah BLT untuk lima bulan. Yakni, mulai Januari hingga Mei. “Sedangkan untuk sisanya, akan dialokasikan berdasar susunan anggaran di setiap desa,” pungkasnya.
Jurnalis : Isnein Purnomo
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Mahrus Sholih