alexametrics
24.9 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Menyoal Kurungan Patas Napi Asimilasi

Telusur Dugaan Praktik Pengistimewaan Warga Binaan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Program asimilasi yang diberikan kepada narapidana (napi) tak selalu dipandang baik. Program pembaruan warga binaan ke masyarakat itu juga dapat memicu rasa ketidakadilan di masyarakat. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan (lapas) diminta lebih selektif dan ketat lagi, sehingga tak ada kesan ada napi yang diistimewakan atau sebaliknya, dianaktirikan.

Baru-baru ini, Mesdari, warga Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, menilai janggal atas program asimilasi yang dikeluarkan Lapas Kelas II A Jember. Ini dipicu keluarnya salah seorang napi yang hanya menjalani masa kurungan kurang dari 20 hari. Padahal, berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menguatkan putusan pengadilan tinggi sebelumnya, napi itu divonis 5 bulan penjara. Dia pun menduga ada yang tidak beres dalam proses penegakan hukum tersebut.

Informasi yang diterima Jawa Pos Radar Jember, napi tersebut dihukum karena terjerat kasus pemalsuan tanda tangan dokumen akta di Yayasan Nurul Islam Alhamidy, Desa Jambearum, Sumberjambe, pada 2014 silam. Kasus yang masuk persidangan dan diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Jember pada 26 Februari 2019 ini mendapat kekuatan hukum tetap setahun lebih setelahnya, yakni 24 September 2020. Ini setelah proses persidangan yang cukup panjang. Mulai dari tingkat PN, banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur, hingga kasasi di MA.

Mobile_AP_Rectangle 2

Namun, belum genap tiga pekan setelah terpidana menjalani hukuman di Lapas Jember, napi itu bebas dan kembali ke rumah. Mesdari menilai, hal itu cukup janggal. “Katanya, dia mendapat program asimilasi karena sudah menjalani setengah masa pidananya. Tapi, itu terlalu cepat karena yang bersangkutan hanya beberapa hari saja mendekam di lapas,” ungkapnya.

Berdasar putusan Mahkamah Agung (MA), napi itu telah menjalani masa tahanan rumah selama 172 hari mulai 11 Desember 2018 hingga 1 Juni 2019. Jika dikonversi ke tahanan badan, jumlah tersebut setara dengan 57 hari kurungan penjara. Sedangkan di Lapas Jember, napi ini setidaknya menjalani 18 hari. Sehingga total masa tahanannya menjadi 75 hari, atau separuh masa hukuman sesuai vonis MA 5 bulan. Artinya, secara matematis masa kurungan yang telah dijalani sesuai dengan syarat minimal mendapatkan program asimilasi.

Meski begitu, Mesdari mengaku, sebagai pelapor atas kasus pemalsuan itu, dirinya merasa tak pernah diberi tahu dengan gamblang tentang masa tahanan rumah. Setahu dia, selama masa persidangan, terpidana selalu keluar rumah dan menghadiri undangan. Inilah yang disebutnya janggal. “Saya juga sering melaporkan kejanggalan yang terjadi di lapangan. Kalau sering keluar rumah begitu kan bukan dihukum namanya,” lanjutnya.

Terlebih, dia juga menyayangkan, program asimilasi yang awalnya bertujuan menghindarkan napi dari wabah Covid-19, justru kontraproduktif dengan fakta di lapangan. Karena, sepulang dari lapas, napi tersebut malah membikin acara yang mengundang kerumunan, tanpa menerapkan protokol kesehatan. Wartawan mendapatkan video tersebut.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Program asimilasi yang diberikan kepada narapidana (napi) tak selalu dipandang baik. Program pembaruan warga binaan ke masyarakat itu juga dapat memicu rasa ketidakadilan di masyarakat. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan (lapas) diminta lebih selektif dan ketat lagi, sehingga tak ada kesan ada napi yang diistimewakan atau sebaliknya, dianaktirikan.

Baru-baru ini, Mesdari, warga Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, menilai janggal atas program asimilasi yang dikeluarkan Lapas Kelas II A Jember. Ini dipicu keluarnya salah seorang napi yang hanya menjalani masa kurungan kurang dari 20 hari. Padahal, berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menguatkan putusan pengadilan tinggi sebelumnya, napi itu divonis 5 bulan penjara. Dia pun menduga ada yang tidak beres dalam proses penegakan hukum tersebut.

Informasi yang diterima Jawa Pos Radar Jember, napi tersebut dihukum karena terjerat kasus pemalsuan tanda tangan dokumen akta di Yayasan Nurul Islam Alhamidy, Desa Jambearum, Sumberjambe, pada 2014 silam. Kasus yang masuk persidangan dan diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Jember pada 26 Februari 2019 ini mendapat kekuatan hukum tetap setahun lebih setelahnya, yakni 24 September 2020. Ini setelah proses persidangan yang cukup panjang. Mulai dari tingkat PN, banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur, hingga kasasi di MA.

Namun, belum genap tiga pekan setelah terpidana menjalani hukuman di Lapas Jember, napi itu bebas dan kembali ke rumah. Mesdari menilai, hal itu cukup janggal. “Katanya, dia mendapat program asimilasi karena sudah menjalani setengah masa pidananya. Tapi, itu terlalu cepat karena yang bersangkutan hanya beberapa hari saja mendekam di lapas,” ungkapnya.

Berdasar putusan Mahkamah Agung (MA), napi itu telah menjalani masa tahanan rumah selama 172 hari mulai 11 Desember 2018 hingga 1 Juni 2019. Jika dikonversi ke tahanan badan, jumlah tersebut setara dengan 57 hari kurungan penjara. Sedangkan di Lapas Jember, napi ini setidaknya menjalani 18 hari. Sehingga total masa tahanannya menjadi 75 hari, atau separuh masa hukuman sesuai vonis MA 5 bulan. Artinya, secara matematis masa kurungan yang telah dijalani sesuai dengan syarat minimal mendapatkan program asimilasi.

Meski begitu, Mesdari mengaku, sebagai pelapor atas kasus pemalsuan itu, dirinya merasa tak pernah diberi tahu dengan gamblang tentang masa tahanan rumah. Setahu dia, selama masa persidangan, terpidana selalu keluar rumah dan menghadiri undangan. Inilah yang disebutnya janggal. “Saya juga sering melaporkan kejanggalan yang terjadi di lapangan. Kalau sering keluar rumah begitu kan bukan dihukum namanya,” lanjutnya.

Terlebih, dia juga menyayangkan, program asimilasi yang awalnya bertujuan menghindarkan napi dari wabah Covid-19, justru kontraproduktif dengan fakta di lapangan. Karena, sepulang dari lapas, napi tersebut malah membikin acara yang mengundang kerumunan, tanpa menerapkan protokol kesehatan. Wartawan mendapatkan video tersebut.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Program asimilasi yang diberikan kepada narapidana (napi) tak selalu dipandang baik. Program pembaruan warga binaan ke masyarakat itu juga dapat memicu rasa ketidakadilan di masyarakat. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan (lapas) diminta lebih selektif dan ketat lagi, sehingga tak ada kesan ada napi yang diistimewakan atau sebaliknya, dianaktirikan.

Baru-baru ini, Mesdari, warga Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, menilai janggal atas program asimilasi yang dikeluarkan Lapas Kelas II A Jember. Ini dipicu keluarnya salah seorang napi yang hanya menjalani masa kurungan kurang dari 20 hari. Padahal, berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menguatkan putusan pengadilan tinggi sebelumnya, napi itu divonis 5 bulan penjara. Dia pun menduga ada yang tidak beres dalam proses penegakan hukum tersebut.

Informasi yang diterima Jawa Pos Radar Jember, napi tersebut dihukum karena terjerat kasus pemalsuan tanda tangan dokumen akta di Yayasan Nurul Islam Alhamidy, Desa Jambearum, Sumberjambe, pada 2014 silam. Kasus yang masuk persidangan dan diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Jember pada 26 Februari 2019 ini mendapat kekuatan hukum tetap setahun lebih setelahnya, yakni 24 September 2020. Ini setelah proses persidangan yang cukup panjang. Mulai dari tingkat PN, banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur, hingga kasasi di MA.

Namun, belum genap tiga pekan setelah terpidana menjalani hukuman di Lapas Jember, napi itu bebas dan kembali ke rumah. Mesdari menilai, hal itu cukup janggal. “Katanya, dia mendapat program asimilasi karena sudah menjalani setengah masa pidananya. Tapi, itu terlalu cepat karena yang bersangkutan hanya beberapa hari saja mendekam di lapas,” ungkapnya.

Berdasar putusan Mahkamah Agung (MA), napi itu telah menjalani masa tahanan rumah selama 172 hari mulai 11 Desember 2018 hingga 1 Juni 2019. Jika dikonversi ke tahanan badan, jumlah tersebut setara dengan 57 hari kurungan penjara. Sedangkan di Lapas Jember, napi ini setidaknya menjalani 18 hari. Sehingga total masa tahanannya menjadi 75 hari, atau separuh masa hukuman sesuai vonis MA 5 bulan. Artinya, secara matematis masa kurungan yang telah dijalani sesuai dengan syarat minimal mendapatkan program asimilasi.

Meski begitu, Mesdari mengaku, sebagai pelapor atas kasus pemalsuan itu, dirinya merasa tak pernah diberi tahu dengan gamblang tentang masa tahanan rumah. Setahu dia, selama masa persidangan, terpidana selalu keluar rumah dan menghadiri undangan. Inilah yang disebutnya janggal. “Saya juga sering melaporkan kejanggalan yang terjadi di lapangan. Kalau sering keluar rumah begitu kan bukan dihukum namanya,” lanjutnya.

Terlebih, dia juga menyayangkan, program asimilasi yang awalnya bertujuan menghindarkan napi dari wabah Covid-19, justru kontraproduktif dengan fakta di lapangan. Karena, sepulang dari lapas, napi tersebut malah membikin acara yang mengundang kerumunan, tanpa menerapkan protokol kesehatan. Wartawan mendapatkan video tersebut.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/