alexametrics
30.5 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Utamakan Investasi ketimbang Buruh

Pekerja Tuntut UU Omnibus Law Dicabut

Mobile_AP_Rectangle 1

Terpisah, Ketua DPC Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Kabupaten Jember Umar Faruk menjelaskan, banyak alasan yang membuat UU Omnibus Law ditolak oleh pekerja. Salah satunya adalah hilangnya hak pesangon untuk pekerja yang di-PHK. Padahal, ketentuan tersebut sudah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Dalam UU yang baru upah dihitung per jam,” katanya.

Faruk menuturkan, pada UU Ketenagakerjaan juga sudah diatur bahwa seseorang yang telah bekerja dalam kurun satu bulan, harus menerima gaji sesuai batasan upah minimum kabupaten (UMK). Jadi, pihak perusahaan tak bisa memberikan di bawah UMK. Sementara, jika gaji buruh diatur per jam sesuai ketentuan yang baru, maka dia menilai upah yang diterima dalam sebulan tak akan sesuai dengan harapan. “Otomatis di bawah UMK,” ungkapnya.

Di sisi lain, Faruk juga menyoroti hilangnya jaminan sosial tenaga kerja. Hal itu, kata dia, merupakan dampak adanya ketentuan tentang tenaga kerja kontrak dan pekerja alih daya yang diberlakukan seumur hidup atau tanpa batasan. “Juga, tidak adanya kepastian dalam bekerja. Apalagi PHK akan dipermudah,” imbuhnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dia pun meminta, jangan karena berdalih mempermudah investor asing, pemerintah dan DPR tidak mendengarkan aspirasi pekerja di seluruh Indonesia. Atas nama buruh, Faruk menuntut pemerintah membatalkan atau mencabut UU Omnibus Law tersebut, yang disebutnya tidak mengakomodasi kepentingan pekerja. “Belum lagi pada era Covid-19 ini, jutaan banyak yang di-PHK. Juga dirumahkan tanpa ada pembelaan dan solusi baik dari pemerintah maupun DPR,” ucapnya.

- Advertisement -

Terpisah, Ketua DPC Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Kabupaten Jember Umar Faruk menjelaskan, banyak alasan yang membuat UU Omnibus Law ditolak oleh pekerja. Salah satunya adalah hilangnya hak pesangon untuk pekerja yang di-PHK. Padahal, ketentuan tersebut sudah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Dalam UU yang baru upah dihitung per jam,” katanya.

Faruk menuturkan, pada UU Ketenagakerjaan juga sudah diatur bahwa seseorang yang telah bekerja dalam kurun satu bulan, harus menerima gaji sesuai batasan upah minimum kabupaten (UMK). Jadi, pihak perusahaan tak bisa memberikan di bawah UMK. Sementara, jika gaji buruh diatur per jam sesuai ketentuan yang baru, maka dia menilai upah yang diterima dalam sebulan tak akan sesuai dengan harapan. “Otomatis di bawah UMK,” ungkapnya.

Di sisi lain, Faruk juga menyoroti hilangnya jaminan sosial tenaga kerja. Hal itu, kata dia, merupakan dampak adanya ketentuan tentang tenaga kerja kontrak dan pekerja alih daya yang diberlakukan seumur hidup atau tanpa batasan. “Juga, tidak adanya kepastian dalam bekerja. Apalagi PHK akan dipermudah,” imbuhnya.

Dia pun meminta, jangan karena berdalih mempermudah investor asing, pemerintah dan DPR tidak mendengarkan aspirasi pekerja di seluruh Indonesia. Atas nama buruh, Faruk menuntut pemerintah membatalkan atau mencabut UU Omnibus Law tersebut, yang disebutnya tidak mengakomodasi kepentingan pekerja. “Belum lagi pada era Covid-19 ini, jutaan banyak yang di-PHK. Juga dirumahkan tanpa ada pembelaan dan solusi baik dari pemerintah maupun DPR,” ucapnya.

Terpisah, Ketua DPC Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Kabupaten Jember Umar Faruk menjelaskan, banyak alasan yang membuat UU Omnibus Law ditolak oleh pekerja. Salah satunya adalah hilangnya hak pesangon untuk pekerja yang di-PHK. Padahal, ketentuan tersebut sudah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Dalam UU yang baru upah dihitung per jam,” katanya.

Faruk menuturkan, pada UU Ketenagakerjaan juga sudah diatur bahwa seseorang yang telah bekerja dalam kurun satu bulan, harus menerima gaji sesuai batasan upah minimum kabupaten (UMK). Jadi, pihak perusahaan tak bisa memberikan di bawah UMK. Sementara, jika gaji buruh diatur per jam sesuai ketentuan yang baru, maka dia menilai upah yang diterima dalam sebulan tak akan sesuai dengan harapan. “Otomatis di bawah UMK,” ungkapnya.

Di sisi lain, Faruk juga menyoroti hilangnya jaminan sosial tenaga kerja. Hal itu, kata dia, merupakan dampak adanya ketentuan tentang tenaga kerja kontrak dan pekerja alih daya yang diberlakukan seumur hidup atau tanpa batasan. “Juga, tidak adanya kepastian dalam bekerja. Apalagi PHK akan dipermudah,” imbuhnya.

Dia pun meminta, jangan karena berdalih mempermudah investor asing, pemerintah dan DPR tidak mendengarkan aspirasi pekerja di seluruh Indonesia. Atas nama buruh, Faruk menuntut pemerintah membatalkan atau mencabut UU Omnibus Law tersebut, yang disebutnya tidak mengakomodasi kepentingan pekerja. “Belum lagi pada era Covid-19 ini, jutaan banyak yang di-PHK. Juga dirumahkan tanpa ada pembelaan dan solusi baik dari pemerintah maupun DPR,” ucapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/