alexametrics
25 C
Jember
Wednesday, 26 January 2022

Utamakan Investasi ketimbang Buruh

Pekerja Tuntut UU Omnibus Law Dicabut

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU) mendapat perlawanan para buruh. Mereka menilai, UU itu merugikan pekerja. Untuk itu, para buruh dan serikat pekerja menuntut pemerintah mencabut undang-undang tersebut.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Jember Koster Sianipar menilai, banyak pasal dalam UU itu yang merugikan kaum buruh. Di antaranya, terkait dengan status pekerja, hak cuti, kebijakan upah, dan pesangon. “Apa pun dalih pemerintah yang menjadi sasaran akhir UU Omnibus Law Cipta Kerja, tetap merugikan para pekerja,” tuturnya.

Menurutnya, dalam UU lama, ada status yang jelas untuk para buruh. Mulai pekerja harian lepas, magang, kontrak, hingga karyawan tetap. Namun pada UU Omnibus Law, status kontrak berubah menjadi seumur hidup. Sedangkan sistem outsourcing atau alih daya juga diperbolehkan di segala jenis pekerjaan. “Tentu saja, itu sangat merugikan,” lanjutnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Terkait dengan cuti juga sama. Ada banyak perubahan. Jika sebelumnya pekerja perempuan memiliki hak cuti haid, cuti hamil, hingga cuti melahirkan, tapi pada UU yang baru hak cuti itu dipangkas demi efisiensi. Selanjutnya, mekanisme penentuan besaran upah juga berubah. Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) yang bertugas menentukan besar upah sudah tidak ada lagi. Sebab, penetapan besaran upah berada di tingkat provinsi. “Jadi, tidak ada lagi mekanisme yang membedakan besaran upah per kabupaten. Tentu saja, ini akan rawan, karena kebutuhan tiap kabupaten berbeda,” jelasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU) mendapat perlawanan para buruh. Mereka menilai, UU itu merugikan pekerja. Untuk itu, para buruh dan serikat pekerja menuntut pemerintah mencabut undang-undang tersebut.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Jember Koster Sianipar menilai, banyak pasal dalam UU itu yang merugikan kaum buruh. Di antaranya, terkait dengan status pekerja, hak cuti, kebijakan upah, dan pesangon. “Apa pun dalih pemerintah yang menjadi sasaran akhir UU Omnibus Law Cipta Kerja, tetap merugikan para pekerja,” tuturnya.

Menurutnya, dalam UU lama, ada status yang jelas untuk para buruh. Mulai pekerja harian lepas, magang, kontrak, hingga karyawan tetap. Namun pada UU Omnibus Law, status kontrak berubah menjadi seumur hidup. Sedangkan sistem outsourcing atau alih daya juga diperbolehkan di segala jenis pekerjaan. “Tentu saja, itu sangat merugikan,” lanjutnya.

Terkait dengan cuti juga sama. Ada banyak perubahan. Jika sebelumnya pekerja perempuan memiliki hak cuti haid, cuti hamil, hingga cuti melahirkan, tapi pada UU yang baru hak cuti itu dipangkas demi efisiensi. Selanjutnya, mekanisme penentuan besaran upah juga berubah. Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) yang bertugas menentukan besar upah sudah tidak ada lagi. Sebab, penetapan besaran upah berada di tingkat provinsi. “Jadi, tidak ada lagi mekanisme yang membedakan besaran upah per kabupaten. Tentu saja, ini akan rawan, karena kebutuhan tiap kabupaten berbeda,” jelasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU) mendapat perlawanan para buruh. Mereka menilai, UU itu merugikan pekerja. Untuk itu, para buruh dan serikat pekerja menuntut pemerintah mencabut undang-undang tersebut.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Jember Koster Sianipar menilai, banyak pasal dalam UU itu yang merugikan kaum buruh. Di antaranya, terkait dengan status pekerja, hak cuti, kebijakan upah, dan pesangon. “Apa pun dalih pemerintah yang menjadi sasaran akhir UU Omnibus Law Cipta Kerja, tetap merugikan para pekerja,” tuturnya.

Menurutnya, dalam UU lama, ada status yang jelas untuk para buruh. Mulai pekerja harian lepas, magang, kontrak, hingga karyawan tetap. Namun pada UU Omnibus Law, status kontrak berubah menjadi seumur hidup. Sedangkan sistem outsourcing atau alih daya juga diperbolehkan di segala jenis pekerjaan. “Tentu saja, itu sangat merugikan,” lanjutnya.

Terkait dengan cuti juga sama. Ada banyak perubahan. Jika sebelumnya pekerja perempuan memiliki hak cuti haid, cuti hamil, hingga cuti melahirkan, tapi pada UU yang baru hak cuti itu dipangkas demi efisiensi. Selanjutnya, mekanisme penentuan besaran upah juga berubah. Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) yang bertugas menentukan besar upah sudah tidak ada lagi. Sebab, penetapan besaran upah berada di tingkat provinsi. “Jadi, tidak ada lagi mekanisme yang membedakan besaran upah per kabupaten. Tentu saja, ini akan rawan, karena kebutuhan tiap kabupaten berbeda,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca