alexametrics
26.8 C
Jember
Thursday, 2 December 2021

Siap-Siap Kembali ke Jabatan Asal

Pengembalian KSOTK 2016 Segera Dieksekusi

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Surat rekomendasi Mendagri yang dilanjutkan Gubernur Jawa Timur tentang perintah pencabutan puluhan kebijakan tampaknya segera direalisasikan. Untuk itu, para pejabat atau staf pegawai di lingkungan Pemkab Jember harus siap apabila hal itu benar-benar diterapkan. Bisa jadi, mereka yang sekarang duduk menjadi pejabat tinggi, akan dikembalikan ke jabatan yang mereka emban pada 2016 lalu.

Kasak-kusuk rencana pengembalian ASN ini diawali pada pertemuan perdana Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief dengan jajaran pimpinan DPRD Jember, 28 September lalu. Saat itu, selain membahas tentang nasib APBD 2020 dan 2021, mereka juga melahirkan kesepakatan besar, yakni melaksanakan rekomendasi Mendagri.

Seperti diketahui, surat Mendagri yang diteruskan Gubernur Jatim memerintahkan agar dilakukan pencabutan puluhan kebijakan. Di antaranya diperintahkan untuk mencabut 15 keputusan bupati tanggal 3 Januari 2018 tentang pengangkatan dalam jabatan. Serta perintah untuk mencabut 30 Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja (KSOTK) yang diterbitkan 3 Januari 2019.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dalam surat itu pula, selain perintah pencabutan, Mendagri dan gubernur juga memerintahkan agar Pemkab Jember memberlakukan Perbup KSOTK tertanggal 1 Desember 2016. Polemik inilah yang dulu sempat mengakibatkan Jember tak mendapat jatah CPNS, serta membuat DPRD menjadikannya syarat yang harus dipenuhi sebelum membahas APBD.

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Jember, rencana pelaksanaan rekomendasi Mendagri tersebut telah disampaikan oleh Pemkab Jember ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Surat usulan atau surat rencana pengembalian KSOTK sesuai Perbup Tahun 2016 juga telah sampai ke provinsi.

Namun, belum ada yang dapat dikonfirmasi dari pihak Pemkab Jember terkait pengembalian KSOTK ini. Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief pun belum memberikan penjelasan. Namun, Muqit kerap menyampaikan akan melaksanakan rekomendasi Mendagri, termasuk pada pertemuan perdananya dengan pimpinan DPRD.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Surat rekomendasi Mendagri yang dilanjutkan Gubernur Jawa Timur tentang perintah pencabutan puluhan kebijakan tampaknya segera direalisasikan. Untuk itu, para pejabat atau staf pegawai di lingkungan Pemkab Jember harus siap apabila hal itu benar-benar diterapkan. Bisa jadi, mereka yang sekarang duduk menjadi pejabat tinggi, akan dikembalikan ke jabatan yang mereka emban pada 2016 lalu.

Kasak-kusuk rencana pengembalian ASN ini diawali pada pertemuan perdana Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief dengan jajaran pimpinan DPRD Jember, 28 September lalu. Saat itu, selain membahas tentang nasib APBD 2020 dan 2021, mereka juga melahirkan kesepakatan besar, yakni melaksanakan rekomendasi Mendagri.

Seperti diketahui, surat Mendagri yang diteruskan Gubernur Jatim memerintahkan agar dilakukan pencabutan puluhan kebijakan. Di antaranya diperintahkan untuk mencabut 15 keputusan bupati tanggal 3 Januari 2018 tentang pengangkatan dalam jabatan. Serta perintah untuk mencabut 30 Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja (KSOTK) yang diterbitkan 3 Januari 2019.

Dalam surat itu pula, selain perintah pencabutan, Mendagri dan gubernur juga memerintahkan agar Pemkab Jember memberlakukan Perbup KSOTK tertanggal 1 Desember 2016. Polemik inilah yang dulu sempat mengakibatkan Jember tak mendapat jatah CPNS, serta membuat DPRD menjadikannya syarat yang harus dipenuhi sebelum membahas APBD.

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Jember, rencana pelaksanaan rekomendasi Mendagri tersebut telah disampaikan oleh Pemkab Jember ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Surat usulan atau surat rencana pengembalian KSOTK sesuai Perbup Tahun 2016 juga telah sampai ke provinsi.

Namun, belum ada yang dapat dikonfirmasi dari pihak Pemkab Jember terkait pengembalian KSOTK ini. Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief pun belum memberikan penjelasan. Namun, Muqit kerap menyampaikan akan melaksanakan rekomendasi Mendagri, termasuk pada pertemuan perdananya dengan pimpinan DPRD.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Surat rekomendasi Mendagri yang dilanjutkan Gubernur Jawa Timur tentang perintah pencabutan puluhan kebijakan tampaknya segera direalisasikan. Untuk itu, para pejabat atau staf pegawai di lingkungan Pemkab Jember harus siap apabila hal itu benar-benar diterapkan. Bisa jadi, mereka yang sekarang duduk menjadi pejabat tinggi, akan dikembalikan ke jabatan yang mereka emban pada 2016 lalu.

Kasak-kusuk rencana pengembalian ASN ini diawali pada pertemuan perdana Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief dengan jajaran pimpinan DPRD Jember, 28 September lalu. Saat itu, selain membahas tentang nasib APBD 2020 dan 2021, mereka juga melahirkan kesepakatan besar, yakni melaksanakan rekomendasi Mendagri.

Seperti diketahui, surat Mendagri yang diteruskan Gubernur Jatim memerintahkan agar dilakukan pencabutan puluhan kebijakan. Di antaranya diperintahkan untuk mencabut 15 keputusan bupati tanggal 3 Januari 2018 tentang pengangkatan dalam jabatan. Serta perintah untuk mencabut 30 Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja (KSOTK) yang diterbitkan 3 Januari 2019.

Dalam surat itu pula, selain perintah pencabutan, Mendagri dan gubernur juga memerintahkan agar Pemkab Jember memberlakukan Perbup KSOTK tertanggal 1 Desember 2016. Polemik inilah yang dulu sempat mengakibatkan Jember tak mendapat jatah CPNS, serta membuat DPRD menjadikannya syarat yang harus dipenuhi sebelum membahas APBD.

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Jember, rencana pelaksanaan rekomendasi Mendagri tersebut telah disampaikan oleh Pemkab Jember ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Surat usulan atau surat rencana pengembalian KSOTK sesuai Perbup Tahun 2016 juga telah sampai ke provinsi.

Namun, belum ada yang dapat dikonfirmasi dari pihak Pemkab Jember terkait pengembalian KSOTK ini. Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief pun belum memberikan penjelasan. Namun, Muqit kerap menyampaikan akan melaksanakan rekomendasi Mendagri, termasuk pada pertemuan perdananya dengan pimpinan DPRD.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca