alexametrics
23.4 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Sanksi Pelanggar Belum Jelas

Batasan Massa Kampanye di Masa Pandemi

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perhelatan akbar pemilihan kepala daerah (pilkada) yang bakal digelar 9 Desember mendatang masih dibayangi pandemi. Untuk mengantisipasi hal itu, KPU sebenarnya telah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang metode kampanye dan batasan massa yang boleh menghadiri penyampaian visi dan misi pasangan calon (paslon) itu. Hanya saja, sejauh ini belum ada ketentuan apakah ada sanksi yang bakal diberikan kepada paslon atau tim pemenangannya yang melanggar batasan massa kampanye tersebut.

Ketua KPU Jember Muhammad Syai’in mengatakan, sejumlah aturan sudah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020. “Di aturan itu sudah ada regulasinya secara khusus. Sebagian teknisnya sudah ada di sana,” tutur Syai’in kepada Jawa Pos Radar Jember.

Dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2020 dijelaskan, kampanye dan rapat umum dibatasi maksimal 100 orang. Selebihnya boleh menggunakan media virtual. Di sisi lain, pemerintah juga sudah mengingatkan tak ada kampanye dengan arak-arakan massa dalam jumlah besar. Meski hal itu masih sebatas imbauan.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perhelatan akbar pemilihan kepala daerah (pilkada) yang bakal digelar 9 Desember mendatang masih dibayangi pandemi. Untuk mengantisipasi hal itu, KPU sebenarnya telah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang metode kampanye dan batasan massa yang boleh menghadiri penyampaian visi dan misi pasangan calon (paslon) itu. Hanya saja, sejauh ini belum ada ketentuan apakah ada sanksi yang bakal diberikan kepada paslon atau tim pemenangannya yang melanggar batasan massa kampanye tersebut.

Ketua KPU Jember Muhammad Syai’in mengatakan, sejumlah aturan sudah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020. “Di aturan itu sudah ada regulasinya secara khusus. Sebagian teknisnya sudah ada di sana,” tutur Syai’in kepada Jawa Pos Radar Jember.

Dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2020 dijelaskan, kampanye dan rapat umum dibatasi maksimal 100 orang. Selebihnya boleh menggunakan media virtual. Di sisi lain, pemerintah juga sudah mengingatkan tak ada kampanye dengan arak-arakan massa dalam jumlah besar. Meski hal itu masih sebatas imbauan.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perhelatan akbar pemilihan kepala daerah (pilkada) yang bakal digelar 9 Desember mendatang masih dibayangi pandemi. Untuk mengantisipasi hal itu, KPU sebenarnya telah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang metode kampanye dan batasan massa yang boleh menghadiri penyampaian visi dan misi pasangan calon (paslon) itu. Hanya saja, sejauh ini belum ada ketentuan apakah ada sanksi yang bakal diberikan kepada paslon atau tim pemenangannya yang melanggar batasan massa kampanye tersebut.

Ketua KPU Jember Muhammad Syai’in mengatakan, sejumlah aturan sudah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020. “Di aturan itu sudah ada regulasinya secara khusus. Sebagian teknisnya sudah ada di sana,” tutur Syai’in kepada Jawa Pos Radar Jember.

Dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2020 dijelaskan, kampanye dan rapat umum dibatasi maksimal 100 orang. Selebihnya boleh menggunakan media virtual. Di sisi lain, pemerintah juga sudah mengingatkan tak ada kampanye dengan arak-arakan massa dalam jumlah besar. Meski hal itu masih sebatas imbauan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/