alexametrics
24 C
Jember
Monday, 8 August 2022

Menko Airlangga: Pemerintah Siapkan Bansos untuk Wilayah Pengetatan PPKM

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID — Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak hanya di daerah Pulau Jawa dan Bali. Mulai 6-20 Juli mendatang, kebijakan itu juga diterapkan pada berbagai daerah di luar Pulau Jawa dan Bali.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, ada 43 kabupaten di luar Jawa-Bali yang akan diberlakukan pengetatan PPKM. Pengetatan ini akan diikuti penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dirinya juga mengatakan, pemerintah menyiapkan bantuan sosial tunai (BST) ditambah beras 10 kilogram kepada masyarakat yang masuk sebagai data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). “Berkaitan dengan jaminan sosial, Bapak Presiden akan memberikan bantuan beras kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Sekaligus mendapatkan bantuan tunai dan beras 10 kilogram,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/7) kemarin.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pria yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, sebanyak 20 juta keluarga akan mendapatkan bantuan sosial. Airlangga menegaskan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Bulog dan Kementerian Sosial supaya mendata masyarakat yang berhak mendapatkan bansos tunai dan beras. “Ini dipersiapkan logistik dan waktunya untuk PPKM darurat dan pengetatan,” tegas Airlangga.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID — Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak hanya di daerah Pulau Jawa dan Bali. Mulai 6-20 Juli mendatang, kebijakan itu juga diterapkan pada berbagai daerah di luar Pulau Jawa dan Bali.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, ada 43 kabupaten di luar Jawa-Bali yang akan diberlakukan pengetatan PPKM. Pengetatan ini akan diikuti penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dirinya juga mengatakan, pemerintah menyiapkan bantuan sosial tunai (BST) ditambah beras 10 kilogram kepada masyarakat yang masuk sebagai data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). “Berkaitan dengan jaminan sosial, Bapak Presiden akan memberikan bantuan beras kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Sekaligus mendapatkan bantuan tunai dan beras 10 kilogram,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/7) kemarin.

Pria yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, sebanyak 20 juta keluarga akan mendapatkan bantuan sosial. Airlangga menegaskan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Bulog dan Kementerian Sosial supaya mendata masyarakat yang berhak mendapatkan bansos tunai dan beras. “Ini dipersiapkan logistik dan waktunya untuk PPKM darurat dan pengetatan,” tegas Airlangga.

JEMBER, RADARJEMBER.ID — Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak hanya di daerah Pulau Jawa dan Bali. Mulai 6-20 Juli mendatang, kebijakan itu juga diterapkan pada berbagai daerah di luar Pulau Jawa dan Bali.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, ada 43 kabupaten di luar Jawa-Bali yang akan diberlakukan pengetatan PPKM. Pengetatan ini akan diikuti penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dirinya juga mengatakan, pemerintah menyiapkan bantuan sosial tunai (BST) ditambah beras 10 kilogram kepada masyarakat yang masuk sebagai data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). “Berkaitan dengan jaminan sosial, Bapak Presiden akan memberikan bantuan beras kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Sekaligus mendapatkan bantuan tunai dan beras 10 kilogram,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/7) kemarin.

Pria yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, sebanyak 20 juta keluarga akan mendapatkan bantuan sosial. Airlangga menegaskan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Bulog dan Kementerian Sosial supaya mendata masyarakat yang berhak mendapatkan bansos tunai dan beras. “Ini dipersiapkan logistik dan waktunya untuk PPKM darurat dan pengetatan,” tegas Airlangga.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/