alexametrics
27.8 C
Jember
Sunday, 26 June 2022

Lempar Bola Panas Pesisir Selatan ke Provinsi

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Isu tambak dan tambang di pesisir selatan Jember terus menghangat sejak beberapa pekan terakhir. Masyarakat yang menolak juga tetap menyuarakan aspirasi mereka. Terlebih, baru-baru ini, juga ada respons dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Jember, hingga anggota DPRD Jember dan Jawa Timur. Kini, masyarakat tengah menanti tindak lanjut dari eksekutif dan legislatif atas tuntutan mereka.

Tak hanya masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, beberapa organisasi mahasiswa juga turut mengawal munculnya isu-isu lingkungan itu. Sejak kabar itu mencuat hingga hari ini. “Sejak awal, kami memang mengawal isu ini (tambang dan tambak, Red),” kata Dyno Suryandoni, Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember.

Melalui keterangan resminya yang diterima Jawa Pos Radar Jember, aktivis marhaen ini menyayangkan adanya wacana pertambangan pasir besi dan pertambakan udang air payau di Desa Paseban, Kecamatan Kencong. Sebab, hal itu dinilainya mengabaikan kepentingan masyarakat setempat dan merampas ruang hidup mereka. “Kami menyayangkan sikap Pemkab Jember yang terkesan memberikan karpet merah kepada investor terkait isu tambang dan tambak ini,” tegasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut dia, ada perkara yang krusial jika pertambangan maupun tambak modern beroperasi di kawasan pesisir selatan. Salah satunya adalah kerusakan sempadan pantai, rusaknya tameng alami dari potensi tsunami, hingga merugikan nelayan, petani, dan warga setempat.

Selain itu, mengenai kabar yang menyebutkan bahwa Pemkab Jember pernah menggelar rapat koordinasi dengan puluhan pengusaha tambang galian C, dinilainya Jember sudah ‘sendiko dawuh’ untuk ditambang. “Dalam Perda RTRW (rencana tata ruang wilayah, Red) Kabupaten Jember disebutkan bahwa wilayah tersebut berpotensi tsunami. Tapi, disebut juga bahwa itu kawasan pertambangan. Ini kontradiktif,” bebernya, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jember, kemarin (7/7).

Karenanya, ia bersama rekan aktivis yang lain tegas meminta Pemkab Jember dan DPRD Jember sampai unsur-unsur terkait, agar segera merevisi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Jember Tahun 2015-2035. Sebab, salah satu poinnya berbunyi masuknya Kecamatan Kencong sebagai salah satu kawasan pertambangan. “Mau sebagus apa pun kebijakan itu, warga atau mahasiswa dilibatkan, kami (mahasiswa dan masyarakat, Red) tetap menolaknya,” sambung Dyno.

Tak jauh berbeda, aktivis mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember juga menyuarakan hal serupa. “Kami menyayangkan kawasan pesisir ini jadi ditumbuhi tambak dan tambang. Sekarang saja aktivitas tambak sudah sedemikian nyata menimbulkan kerusakan. Apalagi jika ketambahan tambang,” kata Faqih Al Haramain, Ketua Cabang PMII Jember.

Seperti para mahasiswa GMNI, aktivis PMII juga mendampingi warga setempat yang kerap terlibat dalam konflik dengan pengusaha tambak. Ia menilai, kawasan sempadan pantai seharusnya menjadi kawasan konservasi. Bukan untuk eksploitasi. Sebab, dampak yang dihasilkan bukan satu dua hari atau beberapa bulan saja. Namun, bakal terasa hingga anak cucu.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Isu tambak dan tambang di pesisir selatan Jember terus menghangat sejak beberapa pekan terakhir. Masyarakat yang menolak juga tetap menyuarakan aspirasi mereka. Terlebih, baru-baru ini, juga ada respons dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Jember, hingga anggota DPRD Jember dan Jawa Timur. Kini, masyarakat tengah menanti tindak lanjut dari eksekutif dan legislatif atas tuntutan mereka.

Tak hanya masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, beberapa organisasi mahasiswa juga turut mengawal munculnya isu-isu lingkungan itu. Sejak kabar itu mencuat hingga hari ini. “Sejak awal, kami memang mengawal isu ini (tambang dan tambak, Red),” kata Dyno Suryandoni, Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember.

Melalui keterangan resminya yang diterima Jawa Pos Radar Jember, aktivis marhaen ini menyayangkan adanya wacana pertambangan pasir besi dan pertambakan udang air payau di Desa Paseban, Kecamatan Kencong. Sebab, hal itu dinilainya mengabaikan kepentingan masyarakat setempat dan merampas ruang hidup mereka. “Kami menyayangkan sikap Pemkab Jember yang terkesan memberikan karpet merah kepada investor terkait isu tambang dan tambak ini,” tegasnya.

Menurut dia, ada perkara yang krusial jika pertambangan maupun tambak modern beroperasi di kawasan pesisir selatan. Salah satunya adalah kerusakan sempadan pantai, rusaknya tameng alami dari potensi tsunami, hingga merugikan nelayan, petani, dan warga setempat.

Selain itu, mengenai kabar yang menyebutkan bahwa Pemkab Jember pernah menggelar rapat koordinasi dengan puluhan pengusaha tambang galian C, dinilainya Jember sudah ‘sendiko dawuh’ untuk ditambang. “Dalam Perda RTRW (rencana tata ruang wilayah, Red) Kabupaten Jember disebutkan bahwa wilayah tersebut berpotensi tsunami. Tapi, disebut juga bahwa itu kawasan pertambangan. Ini kontradiktif,” bebernya, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jember, kemarin (7/7).

Karenanya, ia bersama rekan aktivis yang lain tegas meminta Pemkab Jember dan DPRD Jember sampai unsur-unsur terkait, agar segera merevisi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Jember Tahun 2015-2035. Sebab, salah satu poinnya berbunyi masuknya Kecamatan Kencong sebagai salah satu kawasan pertambangan. “Mau sebagus apa pun kebijakan itu, warga atau mahasiswa dilibatkan, kami (mahasiswa dan masyarakat, Red) tetap menolaknya,” sambung Dyno.

Tak jauh berbeda, aktivis mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember juga menyuarakan hal serupa. “Kami menyayangkan kawasan pesisir ini jadi ditumbuhi tambak dan tambang. Sekarang saja aktivitas tambak sudah sedemikian nyata menimbulkan kerusakan. Apalagi jika ketambahan tambang,” kata Faqih Al Haramain, Ketua Cabang PMII Jember.

Seperti para mahasiswa GMNI, aktivis PMII juga mendampingi warga setempat yang kerap terlibat dalam konflik dengan pengusaha tambak. Ia menilai, kawasan sempadan pantai seharusnya menjadi kawasan konservasi. Bukan untuk eksploitasi. Sebab, dampak yang dihasilkan bukan satu dua hari atau beberapa bulan saja. Namun, bakal terasa hingga anak cucu.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Isu tambak dan tambang di pesisir selatan Jember terus menghangat sejak beberapa pekan terakhir. Masyarakat yang menolak juga tetap menyuarakan aspirasi mereka. Terlebih, baru-baru ini, juga ada respons dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Jember, hingga anggota DPRD Jember dan Jawa Timur. Kini, masyarakat tengah menanti tindak lanjut dari eksekutif dan legislatif atas tuntutan mereka.

Tak hanya masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, beberapa organisasi mahasiswa juga turut mengawal munculnya isu-isu lingkungan itu. Sejak kabar itu mencuat hingga hari ini. “Sejak awal, kami memang mengawal isu ini (tambang dan tambak, Red),” kata Dyno Suryandoni, Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember.

Melalui keterangan resminya yang diterima Jawa Pos Radar Jember, aktivis marhaen ini menyayangkan adanya wacana pertambangan pasir besi dan pertambakan udang air payau di Desa Paseban, Kecamatan Kencong. Sebab, hal itu dinilainya mengabaikan kepentingan masyarakat setempat dan merampas ruang hidup mereka. “Kami menyayangkan sikap Pemkab Jember yang terkesan memberikan karpet merah kepada investor terkait isu tambang dan tambak ini,” tegasnya.

Menurut dia, ada perkara yang krusial jika pertambangan maupun tambak modern beroperasi di kawasan pesisir selatan. Salah satunya adalah kerusakan sempadan pantai, rusaknya tameng alami dari potensi tsunami, hingga merugikan nelayan, petani, dan warga setempat.

Selain itu, mengenai kabar yang menyebutkan bahwa Pemkab Jember pernah menggelar rapat koordinasi dengan puluhan pengusaha tambang galian C, dinilainya Jember sudah ‘sendiko dawuh’ untuk ditambang. “Dalam Perda RTRW (rencana tata ruang wilayah, Red) Kabupaten Jember disebutkan bahwa wilayah tersebut berpotensi tsunami. Tapi, disebut juga bahwa itu kawasan pertambangan. Ini kontradiktif,” bebernya, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jember, kemarin (7/7).

Karenanya, ia bersama rekan aktivis yang lain tegas meminta Pemkab Jember dan DPRD Jember sampai unsur-unsur terkait, agar segera merevisi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Jember Tahun 2015-2035. Sebab, salah satu poinnya berbunyi masuknya Kecamatan Kencong sebagai salah satu kawasan pertambangan. “Mau sebagus apa pun kebijakan itu, warga atau mahasiswa dilibatkan, kami (mahasiswa dan masyarakat, Red) tetap menolaknya,” sambung Dyno.

Tak jauh berbeda, aktivis mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember juga menyuarakan hal serupa. “Kami menyayangkan kawasan pesisir ini jadi ditumbuhi tambak dan tambang. Sekarang saja aktivitas tambak sudah sedemikian nyata menimbulkan kerusakan. Apalagi jika ketambahan tambang,” kata Faqih Al Haramain, Ketua Cabang PMII Jember.

Seperti para mahasiswa GMNI, aktivis PMII juga mendampingi warga setempat yang kerap terlibat dalam konflik dengan pengusaha tambak. Ia menilai, kawasan sempadan pantai seharusnya menjadi kawasan konservasi. Bukan untuk eksploitasi. Sebab, dampak yang dihasilkan bukan satu dua hari atau beberapa bulan saja. Namun, bakal terasa hingga anak cucu.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/