alexametrics
32 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Perkarakan LHP Korona ke KPK

Ada Dugaan Penyelewengan Rp 107 Miliar Dana Covid-19

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Masih ingat dengan refocusing anggaran penanganan Covid-19 yang diputuskan sepihak oleh eksekutif, tahun 2020 lalu? Rupanya, di balik dana besar yang mencapai Rp 479 miliar itu, DPRD Jember mencium aroma tak sedap, yaitu indikasi korupsi.

Munculnya dugaan ini tidak lepas dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Jawa Timur. Ini setelah BPK menemukan serangkaian dana yang diduga tidak wajar. Salah satunya ketidakwajaran pada pos anggaran penanganan korona.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember, dana sebesar Rp 479 miliar hasil refocusing itu sempat dipakai sebesar Rp 220 miliar. Dari dana itu, ada yang dikembalikan ke kas daerah (kasda) pada tahun 2020 dan ada yang dikembalikan tahun 2021. Sementara, dana yang terpakai totalnya mencapai Rp 181,7 miliar. Dari dana inilah, dugaan terjadinya rasuah itu mencuat ke permukaan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyampaikan, dari dana sebesar Rp 181 miliar yang direalisasikan cukup mengejutkan. Perinciannya, dari anggaran sebesar itu, sejumlah Rp 74,7 miliar terealisasi tahun 2020 dengan pengesahan surat pertanggungjawaban (SPj). Sedangkan sisanya tidak dengan pengesahan. “Ada Rp 107 miliar yang seharusnya dikembalikan dalam bentuk uang karena sudah melewati 31 Desember 2020,” kata Itqon.

Fakta yang terjadi, dana sebesar Rp 107 miliar itu dikembalikan pada tahun 2021 dengan SPj tanpa disertai pengesahan. Hal inilah yang menguatkan dugaan terjadinya korupsi di balik dana tersebut. “Bisa jadi, realisasinya fiktif. SPj fiktif. Atau ada penyelewengan dana. Jadi, ada dugaan korupsi di situ,” ucapnya.

Secara normal, berdasar sistem administrasi pemerintah (SAP), apabila dana tidak ter-SPj sah sampai 31 Desember, maka pengembaliannya adalah dalam bentuk uang. “Ironisnya, ini dikembalikan tidak dalam bentuk uang. Melainkan dalam bentuk SPj yang tidak mendapat pengesahan,” jelas Itqon.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Masih ingat dengan refocusing anggaran penanganan Covid-19 yang diputuskan sepihak oleh eksekutif, tahun 2020 lalu? Rupanya, di balik dana besar yang mencapai Rp 479 miliar itu, DPRD Jember mencium aroma tak sedap, yaitu indikasi korupsi.

Munculnya dugaan ini tidak lepas dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Jawa Timur. Ini setelah BPK menemukan serangkaian dana yang diduga tidak wajar. Salah satunya ketidakwajaran pada pos anggaran penanganan korona.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember, dana sebesar Rp 479 miliar hasil refocusing itu sempat dipakai sebesar Rp 220 miliar. Dari dana itu, ada yang dikembalikan ke kas daerah (kasda) pada tahun 2020 dan ada yang dikembalikan tahun 2021. Sementara, dana yang terpakai totalnya mencapai Rp 181,7 miliar. Dari dana inilah, dugaan terjadinya rasuah itu mencuat ke permukaan.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyampaikan, dari dana sebesar Rp 181 miliar yang direalisasikan cukup mengejutkan. Perinciannya, dari anggaran sebesar itu, sejumlah Rp 74,7 miliar terealisasi tahun 2020 dengan pengesahan surat pertanggungjawaban (SPj). Sedangkan sisanya tidak dengan pengesahan. “Ada Rp 107 miliar yang seharusnya dikembalikan dalam bentuk uang karena sudah melewati 31 Desember 2020,” kata Itqon.

Fakta yang terjadi, dana sebesar Rp 107 miliar itu dikembalikan pada tahun 2021 dengan SPj tanpa disertai pengesahan. Hal inilah yang menguatkan dugaan terjadinya korupsi di balik dana tersebut. “Bisa jadi, realisasinya fiktif. SPj fiktif. Atau ada penyelewengan dana. Jadi, ada dugaan korupsi di situ,” ucapnya.

Secara normal, berdasar sistem administrasi pemerintah (SAP), apabila dana tidak ter-SPj sah sampai 31 Desember, maka pengembaliannya adalah dalam bentuk uang. “Ironisnya, ini dikembalikan tidak dalam bentuk uang. Melainkan dalam bentuk SPj yang tidak mendapat pengesahan,” jelas Itqon.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Masih ingat dengan refocusing anggaran penanganan Covid-19 yang diputuskan sepihak oleh eksekutif, tahun 2020 lalu? Rupanya, di balik dana besar yang mencapai Rp 479 miliar itu, DPRD Jember mencium aroma tak sedap, yaitu indikasi korupsi.

Munculnya dugaan ini tidak lepas dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Jawa Timur. Ini setelah BPK menemukan serangkaian dana yang diduga tidak wajar. Salah satunya ketidakwajaran pada pos anggaran penanganan korona.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember, dana sebesar Rp 479 miliar hasil refocusing itu sempat dipakai sebesar Rp 220 miliar. Dari dana itu, ada yang dikembalikan ke kas daerah (kasda) pada tahun 2020 dan ada yang dikembalikan tahun 2021. Sementara, dana yang terpakai totalnya mencapai Rp 181,7 miliar. Dari dana inilah, dugaan terjadinya rasuah itu mencuat ke permukaan.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyampaikan, dari dana sebesar Rp 181 miliar yang direalisasikan cukup mengejutkan. Perinciannya, dari anggaran sebesar itu, sejumlah Rp 74,7 miliar terealisasi tahun 2020 dengan pengesahan surat pertanggungjawaban (SPj). Sedangkan sisanya tidak dengan pengesahan. “Ada Rp 107 miliar yang seharusnya dikembalikan dalam bentuk uang karena sudah melewati 31 Desember 2020,” kata Itqon.

Fakta yang terjadi, dana sebesar Rp 107 miliar itu dikembalikan pada tahun 2021 dengan SPj tanpa disertai pengesahan. Hal inilah yang menguatkan dugaan terjadinya korupsi di balik dana tersebut. “Bisa jadi, realisasinya fiktif. SPj fiktif. Atau ada penyelewengan dana. Jadi, ada dugaan korupsi di situ,” ucapnya.

Secara normal, berdasar sistem administrasi pemerintah (SAP), apabila dana tidak ter-SPj sah sampai 31 Desember, maka pengembaliannya adalah dalam bentuk uang. “Ironisnya, ini dikembalikan tidak dalam bentuk uang. Melainkan dalam bentuk SPj yang tidak mendapat pengesahan,” jelas Itqon.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/