alexametrics
24.9 C
Jember
Saturday, 2 July 2022

Bisa Dilacak dari Jejak Digital

Distribusi Pelampung Tanggung Jawab Dinas Perikanan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Puluhan ribu life jacket atau pelampung yang disimpan di Aula Joko Tole, di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Kepatihan, Kaliwates, cukup mengejutkan banyak orang. Proyek pengadaan tahun 2018 yang nilainya mencapai Rp 14,8 miliar (bukan Rp 4,4 miliar seperti sebelumnya) ini juga membuat penasaran karena tidak segera didistribusikan. Lantas, adakah dugaan korupsi dan hal politis di balik pelampung yang baru di-branding tahun 2019 dengan anggaran Rp 1,9 miliar tersebut?

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Jember Mirfano menguraikan, pengadaan pelampung tahun 2018 yang diberi branding tahun 2019 dilakukan pada Bagian Pembangunan Sekretariat Pemkab Jember. Pada saat pengadaan berlangsung, Kepala Bagian Pembangunan mengalami kekosongan jabatan. Sehingga, tanggung jawabnya naik pada pejabat yang ada di atasnya.

“Jadi, urusan pengadaan pelampung dilaksanakan oleh sekda, bersama para kasubag di bagian pembangunan. Salah satunya almarhum Made,” kata Mirfano kepada wartawan Jawa Pos Radar Jember, kemarin (7/5).

Mobile_AP_Rectangle 2

Mirfano menambahkan, proses pengadaan pelampung dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) tahun 2018. Lantaran terjadinya kekosongan jabatan, pengadaan pelampung dilangsungkan melalui e-catalog.

Langkah tersebut, lanjut Mirfano, diambil karena butuh waktu cepat dan harus segera mendapat perusahaan skala besar demi mendapatkan pelampung yang jumlahnya mencapai 55 ribu pelampung. “Proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog, karena waktuya cukup mepet dan anggarannya dilakukan PAPBD,” imbuhnya.

Mirfano menegaskan, pengadaan pelampung dilakukan melalui e-catalog dengan peraturan yang jelas. Adanya dugaan miring atau dugaan korupsi terkait proses pengadaan pelampung, ditegaskan Mirfano, tidak pernah terjadi. “Tidak ada sepeser pun dana pengadaan diambil. Jejak digital proses pengadaan melalui e-catalog tetap ada,” tegasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Puluhan ribu life jacket atau pelampung yang disimpan di Aula Joko Tole, di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Kepatihan, Kaliwates, cukup mengejutkan banyak orang. Proyek pengadaan tahun 2018 yang nilainya mencapai Rp 14,8 miliar (bukan Rp 4,4 miliar seperti sebelumnya) ini juga membuat penasaran karena tidak segera didistribusikan. Lantas, adakah dugaan korupsi dan hal politis di balik pelampung yang baru di-branding tahun 2019 dengan anggaran Rp 1,9 miliar tersebut?

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Jember Mirfano menguraikan, pengadaan pelampung tahun 2018 yang diberi branding tahun 2019 dilakukan pada Bagian Pembangunan Sekretariat Pemkab Jember. Pada saat pengadaan berlangsung, Kepala Bagian Pembangunan mengalami kekosongan jabatan. Sehingga, tanggung jawabnya naik pada pejabat yang ada di atasnya.

“Jadi, urusan pengadaan pelampung dilaksanakan oleh sekda, bersama para kasubag di bagian pembangunan. Salah satunya almarhum Made,” kata Mirfano kepada wartawan Jawa Pos Radar Jember, kemarin (7/5).

Mirfano menambahkan, proses pengadaan pelampung dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) tahun 2018. Lantaran terjadinya kekosongan jabatan, pengadaan pelampung dilangsungkan melalui e-catalog.

Langkah tersebut, lanjut Mirfano, diambil karena butuh waktu cepat dan harus segera mendapat perusahaan skala besar demi mendapatkan pelampung yang jumlahnya mencapai 55 ribu pelampung. “Proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog, karena waktuya cukup mepet dan anggarannya dilakukan PAPBD,” imbuhnya.

Mirfano menegaskan, pengadaan pelampung dilakukan melalui e-catalog dengan peraturan yang jelas. Adanya dugaan miring atau dugaan korupsi terkait proses pengadaan pelampung, ditegaskan Mirfano, tidak pernah terjadi. “Tidak ada sepeser pun dana pengadaan diambil. Jejak digital proses pengadaan melalui e-catalog tetap ada,” tegasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Puluhan ribu life jacket atau pelampung yang disimpan di Aula Joko Tole, di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Kepatihan, Kaliwates, cukup mengejutkan banyak orang. Proyek pengadaan tahun 2018 yang nilainya mencapai Rp 14,8 miliar (bukan Rp 4,4 miliar seperti sebelumnya) ini juga membuat penasaran karena tidak segera didistribusikan. Lantas, adakah dugaan korupsi dan hal politis di balik pelampung yang baru di-branding tahun 2019 dengan anggaran Rp 1,9 miliar tersebut?

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Jember Mirfano menguraikan, pengadaan pelampung tahun 2018 yang diberi branding tahun 2019 dilakukan pada Bagian Pembangunan Sekretariat Pemkab Jember. Pada saat pengadaan berlangsung, Kepala Bagian Pembangunan mengalami kekosongan jabatan. Sehingga, tanggung jawabnya naik pada pejabat yang ada di atasnya.

“Jadi, urusan pengadaan pelampung dilaksanakan oleh sekda, bersama para kasubag di bagian pembangunan. Salah satunya almarhum Made,” kata Mirfano kepada wartawan Jawa Pos Radar Jember, kemarin (7/5).

Mirfano menambahkan, proses pengadaan pelampung dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) tahun 2018. Lantaran terjadinya kekosongan jabatan, pengadaan pelampung dilangsungkan melalui e-catalog.

Langkah tersebut, lanjut Mirfano, diambil karena butuh waktu cepat dan harus segera mendapat perusahaan skala besar demi mendapatkan pelampung yang jumlahnya mencapai 55 ribu pelampung. “Proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog, karena waktuya cukup mepet dan anggarannya dilakukan PAPBD,” imbuhnya.

Mirfano menegaskan, pengadaan pelampung dilakukan melalui e-catalog dengan peraturan yang jelas. Adanya dugaan miring atau dugaan korupsi terkait proses pengadaan pelampung, ditegaskan Mirfano, tidak pernah terjadi. “Tidak ada sepeser pun dana pengadaan diambil. Jejak digital proses pengadaan melalui e-catalog tetap ada,” tegasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/