Renovasi Pendapa Wahyawibawagraha Jember Sampai Rp 3,7 Miliar?

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Gedung Pendapa Wahyawibawagraha digelontor anggaran sekitar Rp3,7 miliar pada tahun anggaran lalu agar bisa tampil lebih ciamik. Dalam rencana pekerjaannya, rumah dinas Bupati Jember Hendy Siswanto itu dipecah-pecah menjadi 20 paket pekerjaan.

Langkah Pemkab Jember itu sempat menuai sorotan. Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan, rencana renovasi itu dimaksudkan agar pendapa bisa tampil lebih mewah. “Itu tempat agung (pendapa, Red) kebanggaan 2,5 juta masyarakat Jember,” kata Hendy saat ditemui, Minggu, (6/3).

Orang nomor satu di Jember ini menilai, gedung pemerintah semacam rumah dinas bupati harus tampil mewah dengan fasilitas berkelas. Sebab, bukan hanya difungsikan untuk berbagai keperluan kedinasan, namun juga aktivitas bersama masyarakat. “Kalau ada tamu negara, menteri, gubernur datang ke Jember, tidak ke hotel. Jadi, bisa tidur di pendapa,” urainya.

Bahkan, dia juga mempersilakan masyarakat Jember yang berkeinginan memakai gedung pendapa. “Tapi diatur waktunya. Mau latihan pencak juga boleh. Artinya, pendapa ini milik kita semua,” jelas Hendy.

Sebelumnya, Hendy menilai rumah dinas di pendapa itu kurang perawatan. Sejumlah sisi atau bagian mulai rusak. Seperti bocor pada sejumlah atapnya. Hal itu yang dinilainya perlu dijaga pamornya apabila sewaktu-waktu ada kunjungan kedinasan, agar Pemkab Jember tidak malu.

Renovasi tersebut juga diketahui melalui Bagian Umum Sekretariat Pemkab Jember, yang mengalokasikan dana APBD 2021 kisaran Rp 3,7 miliar, yang dipakai untuk belanja seluruh kebutuhan renovasi. Walaupun pada praktiknya masih terdapat penghematan, karena dipakai sesuai kebutuhan saat proyek berjalan.

Bagian Umum mengemas renovasi dalam bentuk 20 paket proyek dengan kisaran di bawah Rp 200 juta per paket. Renovasi dikerjakan oleh rekanan yang dipilih lewat metode penunjukan langsung. Bupati Hendy juga mengakui demikian.

Menurutnya, paket yang dipisah itu dimaksudkan agar proyek terbagi rata untuk pengusaha lokal yang hanya mampu mengerjakan renovasi skala kecil. Karenanya, rekanan dipilih langsung, bukan dengan kompetisi terbuka melalui tender. “Uang Rp 3,7 miliar itu bisa saja saya tenderkan, tapi yang dapat orang luar semua nanti. Padahal itu kesempatan kontraktor Jember agar uang itu berputar. Kita ada aturan anggaran untuk belanja langsung,” kata Hendy.

Bahkan, Hendy juga mempersilakan masyarakat turut mengecek penggunaan dan realisasi dana APBD nanti semisal ada dugaan penyelewengan. Keinginannya supaya Pemkab Jember memiliki gedung mewah, melalui kebijakan memecah-pecah anggaran untuk alasan pemerataan dan pemberdayaan, sempat pula menuai sorotan. Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo menyebut, kalau memang langkah Bupati Jember bertujuan melakukan pemerataan untuk para kontraktor lokal, seharusnya bukan proyek yang renovasi pendapa. “Kalau semangat bupati kita apresiasi, tapi ini sesuatu yang kecil dibagi-bagi. Mengapa bukan yang besar, seperti proyek multiyears itu seharusnya,” sesalnya.

Dia menilai, seharusnya jika berdalih untuk pemerataan ekonomi di Jember, proyek multiyears itu juga bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Bukan justru yang skala kecil. Artinya, yang kecil justru diberikan kepada masyarakat, yang besar justru dinikmati sekelompok kecil. Justru hal demikian dirasa mencederai semangat yang diusung Bupati Hendy sendiri. “Yang Rp 600 miliar (proyek multiyears, Red) seharusnya yang bisa dirasakan rakyat. Sementara, yang ada kan dirasakan oleh kelompok pemodal besar,” sesal pria yang akrab disapa Ipung ini.

Lebih jauh, legislator yang kini duduk sebagai Sekretaris Komisi D DPRD Jember ini menilai, seharusnya Bupati Jember bisa melakukan kebijakan yang lebih jauh dan meluas. Bukan berputar ke ranah teknis seperti pecah-pecah paket pekerjaan tersebut. Menurut dia, ada wilayah strategis bupati dan ada wilayah batas kewenangan yang tidak perlu dilakukan bupati. “Banyak hal yang perlu diseriusi bupati, tidak hanya soal pendapa. Kalau terlalu turun urusan demikian, ini bentuk ketidakpercayaan bupati ke bawahannya,” tukas Ipung.(*)

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Maulana
Redaktur : Nur Hariri

Catatan redaksi: Artikel berita ini telah mengalami perubahan. Sebelumnya dalam judul tertulis “Renovasi Pendapa Wahyawibawagraha Jember Bakal Sampai Rp 3,7 miliar?” menjadi “Renovasi Pendapa Wahyawibawagraha Jember Sampai Rp 3,7 Miliar?”. Karena renovasi itu bukan dalam perencanaan, tapi sudah dilakukan. Demikian koreksi ini, mohon maaf atas kekeliruan sebelumnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Gedung Pendapa Wahyawibawagraha digelontor anggaran sekitar Rp3,7 miliar pada tahun anggaran lalu agar bisa tampil lebih ciamik. Dalam rencana pekerjaannya, rumah dinas Bupati Jember Hendy Siswanto itu dipecah-pecah menjadi 20 paket pekerjaan.

Langkah Pemkab Jember itu sempat menuai sorotan. Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan, rencana renovasi itu dimaksudkan agar pendapa bisa tampil lebih mewah. “Itu tempat agung (pendapa, Red) kebanggaan 2,5 juta masyarakat Jember,” kata Hendy saat ditemui, Minggu, (6/3).

Orang nomor satu di Jember ini menilai, gedung pemerintah semacam rumah dinas bupati harus tampil mewah dengan fasilitas berkelas. Sebab, bukan hanya difungsikan untuk berbagai keperluan kedinasan, namun juga aktivitas bersama masyarakat. “Kalau ada tamu negara, menteri, gubernur datang ke Jember, tidak ke hotel. Jadi, bisa tidur di pendapa,” urainya.

Bahkan, dia juga mempersilakan masyarakat Jember yang berkeinginan memakai gedung pendapa. “Tapi diatur waktunya. Mau latihan pencak juga boleh. Artinya, pendapa ini milik kita semua,” jelas Hendy.

Sebelumnya, Hendy menilai rumah dinas di pendapa itu kurang perawatan. Sejumlah sisi atau bagian mulai rusak. Seperti bocor pada sejumlah atapnya. Hal itu yang dinilainya perlu dijaga pamornya apabila sewaktu-waktu ada kunjungan kedinasan, agar Pemkab Jember tidak malu.

Renovasi tersebut juga diketahui melalui Bagian Umum Sekretariat Pemkab Jember, yang mengalokasikan dana APBD 2021 kisaran Rp 3,7 miliar, yang dipakai untuk belanja seluruh kebutuhan renovasi. Walaupun pada praktiknya masih terdapat penghematan, karena dipakai sesuai kebutuhan saat proyek berjalan.

Bagian Umum mengemas renovasi dalam bentuk 20 paket proyek dengan kisaran di bawah Rp 200 juta per paket. Renovasi dikerjakan oleh rekanan yang dipilih lewat metode penunjukan langsung. Bupati Hendy juga mengakui demikian.

Menurutnya, paket yang dipisah itu dimaksudkan agar proyek terbagi rata untuk pengusaha lokal yang hanya mampu mengerjakan renovasi skala kecil. Karenanya, rekanan dipilih langsung, bukan dengan kompetisi terbuka melalui tender. “Uang Rp 3,7 miliar itu bisa saja saya tenderkan, tapi yang dapat orang luar semua nanti. Padahal itu kesempatan kontraktor Jember agar uang itu berputar. Kita ada aturan anggaran untuk belanja langsung,” kata Hendy.

Bahkan, Hendy juga mempersilakan masyarakat turut mengecek penggunaan dan realisasi dana APBD nanti semisal ada dugaan penyelewengan. Keinginannya supaya Pemkab Jember memiliki gedung mewah, melalui kebijakan memecah-pecah anggaran untuk alasan pemerataan dan pemberdayaan, sempat pula menuai sorotan. Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo menyebut, kalau memang langkah Bupati Jember bertujuan melakukan pemerataan untuk para kontraktor lokal, seharusnya bukan proyek yang renovasi pendapa. “Kalau semangat bupati kita apresiasi, tapi ini sesuatu yang kecil dibagi-bagi. Mengapa bukan yang besar, seperti proyek multiyears itu seharusnya,” sesalnya.

Dia menilai, seharusnya jika berdalih untuk pemerataan ekonomi di Jember, proyek multiyears itu juga bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Bukan justru yang skala kecil. Artinya, yang kecil justru diberikan kepada masyarakat, yang besar justru dinikmati sekelompok kecil. Justru hal demikian dirasa mencederai semangat yang diusung Bupati Hendy sendiri. “Yang Rp 600 miliar (proyek multiyears, Red) seharusnya yang bisa dirasakan rakyat. Sementara, yang ada kan dirasakan oleh kelompok pemodal besar,” sesal pria yang akrab disapa Ipung ini.

Lebih jauh, legislator yang kini duduk sebagai Sekretaris Komisi D DPRD Jember ini menilai, seharusnya Bupati Jember bisa melakukan kebijakan yang lebih jauh dan meluas. Bukan berputar ke ranah teknis seperti pecah-pecah paket pekerjaan tersebut. Menurut dia, ada wilayah strategis bupati dan ada wilayah batas kewenangan yang tidak perlu dilakukan bupati. “Banyak hal yang perlu diseriusi bupati, tidak hanya soal pendapa. Kalau terlalu turun urusan demikian, ini bentuk ketidakpercayaan bupati ke bawahannya,” tukas Ipung.(*)

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Maulana
Redaktur : Nur Hariri

Catatan redaksi: Artikel berita ini telah mengalami perubahan. Sebelumnya dalam judul tertulis “Renovasi Pendapa Wahyawibawagraha Jember Bakal Sampai Rp 3,7 miliar?” menjadi “Renovasi Pendapa Wahyawibawagraha Jember Sampai Rp 3,7 Miliar?”. Karena renovasi itu bukan dalam perencanaan, tapi sudah dilakukan. Demikian koreksi ini, mohon maaf atas kekeliruan sebelumnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Gedung Pendapa Wahyawibawagraha digelontor anggaran sekitar Rp3,7 miliar pada tahun anggaran lalu agar bisa tampil lebih ciamik. Dalam rencana pekerjaannya, rumah dinas Bupati Jember Hendy Siswanto itu dipecah-pecah menjadi 20 paket pekerjaan.

Langkah Pemkab Jember itu sempat menuai sorotan. Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan, rencana renovasi itu dimaksudkan agar pendapa bisa tampil lebih mewah. “Itu tempat agung (pendapa, Red) kebanggaan 2,5 juta masyarakat Jember,” kata Hendy saat ditemui, Minggu, (6/3).

Orang nomor satu di Jember ini menilai, gedung pemerintah semacam rumah dinas bupati harus tampil mewah dengan fasilitas berkelas. Sebab, bukan hanya difungsikan untuk berbagai keperluan kedinasan, namun juga aktivitas bersama masyarakat. “Kalau ada tamu negara, menteri, gubernur datang ke Jember, tidak ke hotel. Jadi, bisa tidur di pendapa,” urainya.

Bahkan, dia juga mempersilakan masyarakat Jember yang berkeinginan memakai gedung pendapa. “Tapi diatur waktunya. Mau latihan pencak juga boleh. Artinya, pendapa ini milik kita semua,” jelas Hendy.

Sebelumnya, Hendy menilai rumah dinas di pendapa itu kurang perawatan. Sejumlah sisi atau bagian mulai rusak. Seperti bocor pada sejumlah atapnya. Hal itu yang dinilainya perlu dijaga pamornya apabila sewaktu-waktu ada kunjungan kedinasan, agar Pemkab Jember tidak malu.

Renovasi tersebut juga diketahui melalui Bagian Umum Sekretariat Pemkab Jember, yang mengalokasikan dana APBD 2021 kisaran Rp 3,7 miliar, yang dipakai untuk belanja seluruh kebutuhan renovasi. Walaupun pada praktiknya masih terdapat penghematan, karena dipakai sesuai kebutuhan saat proyek berjalan.

Bagian Umum mengemas renovasi dalam bentuk 20 paket proyek dengan kisaran di bawah Rp 200 juta per paket. Renovasi dikerjakan oleh rekanan yang dipilih lewat metode penunjukan langsung. Bupati Hendy juga mengakui demikian.

Menurutnya, paket yang dipisah itu dimaksudkan agar proyek terbagi rata untuk pengusaha lokal yang hanya mampu mengerjakan renovasi skala kecil. Karenanya, rekanan dipilih langsung, bukan dengan kompetisi terbuka melalui tender. “Uang Rp 3,7 miliar itu bisa saja saya tenderkan, tapi yang dapat orang luar semua nanti. Padahal itu kesempatan kontraktor Jember agar uang itu berputar. Kita ada aturan anggaran untuk belanja langsung,” kata Hendy.

Bahkan, Hendy juga mempersilakan masyarakat turut mengecek penggunaan dan realisasi dana APBD nanti semisal ada dugaan penyelewengan. Keinginannya supaya Pemkab Jember memiliki gedung mewah, melalui kebijakan memecah-pecah anggaran untuk alasan pemerataan dan pemberdayaan, sempat pula menuai sorotan. Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo menyebut, kalau memang langkah Bupati Jember bertujuan melakukan pemerataan untuk para kontraktor lokal, seharusnya bukan proyek yang renovasi pendapa. “Kalau semangat bupati kita apresiasi, tapi ini sesuatu yang kecil dibagi-bagi. Mengapa bukan yang besar, seperti proyek multiyears itu seharusnya,” sesalnya.

Dia menilai, seharusnya jika berdalih untuk pemerataan ekonomi di Jember, proyek multiyears itu juga bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Bukan justru yang skala kecil. Artinya, yang kecil justru diberikan kepada masyarakat, yang besar justru dinikmati sekelompok kecil. Justru hal demikian dirasa mencederai semangat yang diusung Bupati Hendy sendiri. “Yang Rp 600 miliar (proyek multiyears, Red) seharusnya yang bisa dirasakan rakyat. Sementara, yang ada kan dirasakan oleh kelompok pemodal besar,” sesal pria yang akrab disapa Ipung ini.

Lebih jauh, legislator yang kini duduk sebagai Sekretaris Komisi D DPRD Jember ini menilai, seharusnya Bupati Jember bisa melakukan kebijakan yang lebih jauh dan meluas. Bukan berputar ke ranah teknis seperti pecah-pecah paket pekerjaan tersebut. Menurut dia, ada wilayah strategis bupati dan ada wilayah batas kewenangan yang tidak perlu dilakukan bupati. “Banyak hal yang perlu diseriusi bupati, tidak hanya soal pendapa. Kalau terlalu turun urusan demikian, ini bentuk ketidakpercayaan bupati ke bawahannya,” tukas Ipung.(*)

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Maulana
Redaktur : Nur Hariri

Catatan redaksi: Artikel berita ini telah mengalami perubahan. Sebelumnya dalam judul tertulis “Renovasi Pendapa Wahyawibawagraha Jember Bakal Sampai Rp 3,7 miliar?” menjadi “Renovasi Pendapa Wahyawibawagraha Jember Sampai Rp 3,7 Miliar?”. Karena renovasi itu bukan dalam perencanaan, tapi sudah dilakukan. Demikian koreksi ini, mohon maaf atas kekeliruan sebelumnya.