alexametrics
25.6 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Jangan Abaikan Pembangunan Desa

Desa menjadi ujung tombak penanganan dan pemulihan dampak pandemi pascapemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro. Padahal, di sisi lain pemerintah desa juga punya gawe tersendiri yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Lantas bagaimana mereka menyiasatinya?

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM mikro untuk menanggulangi wabah beserta dampak yang menyertainya. Kebijakan baru tersebut menjadikan desa sebagai tumpuan penanggulangan Covid-19. Bahkan, pemerintah pusat juga telah memberi amanat khusus bagi pemerintah desa agar mengalokasikan sebagian anggaran yang bersumber dari dana desa (DD) untuk program tersebut. Alokasi ini tentu saja bakal berdampak terhadap program pembangunan di desa. Tak terkecuali pada 226 desa di Jember.

Sebagaimana diketahui, desa sebenarnya memiliki berbagai program prioritas tahunan. Adanya ultimatum pemberlakuan PPKM mikro itu, jelas menambah gawe mereka. Dengan pengalokasian 8 persen dari DD, desa dituntut menggarap dua hal secara bersamaan. Pemulihan dampak pandemi dan program kerja pembangunan desa.

Meski angka 8 persen itu disebut-sebut masih kecil, tapi tetap saja mengurangi kekuatan DD dalam pembangunan desa. Lantas, bagaimana pemerintah desa menanggapinya? “Karena itu sudah anjuran, mau tidak mau harus dipenuhi 8 persen itu,” ucap Dewi Kholifah, Kades Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sebagai pemimpin di desa, ia mengaku harus menanggung beban jalannya program-program desa. Termasuk program pembangunan fisik. Kendati harus fokus pada keduanya, tapi Dewi masih optimistis bakal mampu menjalankan keduanya. Bagi dia, kuncinya pada manajemen. “Angka 8 persen itu masih sedikit. Saya rasa tidak kesulitan. Makanya harus benar-benar dikawal nanti. Mulai akurasi datanya sampai pelaksanaan di lapangan,” imbuhnya.

Menurut dia, desa tetap butuh membangun, dan tidak semua harus terfokus pada pemulihan dampak pandemi seperti yang menjadi program pemerintah pusat. Karenanya, ia menganggap, pembangunan masih bisa berjalan karena besaran yang dipatok oleh pemerintah pusat dari penggunaan DD hanya 8 persen. Dan itu, disebutnya cukup sedikit dari total keseluruhan DD yang diterima oleh desa.

Langkah optimistis, tentu boleh-boleh saja. Tapi jika mengaca pada terbentuknya Satgas Covid-19 Kabupaten Jember, sedari awal ditemukan banyak perkara. Seperti temuan bantuan sembako yang tidak terdistribusikan, atau temuan tenda untuk pedagang yang sebagian besar masih ngendon di gudang. Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi, agar kejadian serupa tidak terulang di level pemerintah desa.

Sebab, jika ditarik ke tingkat desa, peristiwa serupa juga berpotensi terjadi. Makanya, pengawasan yang dilakukan harus lebih ketat dan jeli. “Sebenarnya ada prioritas pembangunan juga dalam 8 persen itu. Karena memang harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada,” jelas Sunardi Hadi, Kades Sidomukti, Kecamatan Mayang.

Ia menuturkan, kades hari ini harus bisa ubet atau jemput bola terhadap program pembangunan di pemerintahan yang ada di atasnya. Sebab, dia menilai, tugasnya lumayan berat lantaran menggarap dua fokus dalam waktu bersamaan. Dan keduanya sama-sama dianggap prioritas. “Desa harus pintar-pintar nyari terobosan. Jemput bola atau cari informasi (terkait program pemerintah, Red),” jelasnya.

Pria yang juga sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jember itu menambahkan, pihaknya sendiri belum menetapkan APBDes untuk mencairkan DD 8 persen tersebut. “Kemarin-kemarin kami masih menetapkan KPM-nya (kelompok penerima manfaat, Red), insyaallah minggu-minggu ini sudah rampung,” tukasnya.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember menyebutkan, sejauh ini memang masih minim desa yang telah menyelesaikan ABDes untuk mencairkan DD 8 persen. Padahal, pemerintah desa juga bisa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyukseskan hal tersebut. “Kalau porsi kami (BPD, Red), itu lebih ke pengawasan dan menyetujui,” jelas Slamet, Ketua BPD Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM mikro untuk menanggulangi wabah beserta dampak yang menyertainya. Kebijakan baru tersebut menjadikan desa sebagai tumpuan penanggulangan Covid-19. Bahkan, pemerintah pusat juga telah memberi amanat khusus bagi pemerintah desa agar mengalokasikan sebagian anggaran yang bersumber dari dana desa (DD) untuk program tersebut. Alokasi ini tentu saja bakal berdampak terhadap program pembangunan di desa. Tak terkecuali pada 226 desa di Jember.

Sebagaimana diketahui, desa sebenarnya memiliki berbagai program prioritas tahunan. Adanya ultimatum pemberlakuan PPKM mikro itu, jelas menambah gawe mereka. Dengan pengalokasian 8 persen dari DD, desa dituntut menggarap dua hal secara bersamaan. Pemulihan dampak pandemi dan program kerja pembangunan desa.

Meski angka 8 persen itu disebut-sebut masih kecil, tapi tetap saja mengurangi kekuatan DD dalam pembangunan desa. Lantas, bagaimana pemerintah desa menanggapinya? “Karena itu sudah anjuran, mau tidak mau harus dipenuhi 8 persen itu,” ucap Dewi Kholifah, Kades Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah.

Sebagai pemimpin di desa, ia mengaku harus menanggung beban jalannya program-program desa. Termasuk program pembangunan fisik. Kendati harus fokus pada keduanya, tapi Dewi masih optimistis bakal mampu menjalankan keduanya. Bagi dia, kuncinya pada manajemen. “Angka 8 persen itu masih sedikit. Saya rasa tidak kesulitan. Makanya harus benar-benar dikawal nanti. Mulai akurasi datanya sampai pelaksanaan di lapangan,” imbuhnya.

Menurut dia, desa tetap butuh membangun, dan tidak semua harus terfokus pada pemulihan dampak pandemi seperti yang menjadi program pemerintah pusat. Karenanya, ia menganggap, pembangunan masih bisa berjalan karena besaran yang dipatok oleh pemerintah pusat dari penggunaan DD hanya 8 persen. Dan itu, disebutnya cukup sedikit dari total keseluruhan DD yang diterima oleh desa.

Langkah optimistis, tentu boleh-boleh saja. Tapi jika mengaca pada terbentuknya Satgas Covid-19 Kabupaten Jember, sedari awal ditemukan banyak perkara. Seperti temuan bantuan sembako yang tidak terdistribusikan, atau temuan tenda untuk pedagang yang sebagian besar masih ngendon di gudang. Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi, agar kejadian serupa tidak terulang di level pemerintah desa.

Sebab, jika ditarik ke tingkat desa, peristiwa serupa juga berpotensi terjadi. Makanya, pengawasan yang dilakukan harus lebih ketat dan jeli. “Sebenarnya ada prioritas pembangunan juga dalam 8 persen itu. Karena memang harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada,” jelas Sunardi Hadi, Kades Sidomukti, Kecamatan Mayang.

Ia menuturkan, kades hari ini harus bisa ubet atau jemput bola terhadap program pembangunan di pemerintahan yang ada di atasnya. Sebab, dia menilai, tugasnya lumayan berat lantaran menggarap dua fokus dalam waktu bersamaan. Dan keduanya sama-sama dianggap prioritas. “Desa harus pintar-pintar nyari terobosan. Jemput bola atau cari informasi (terkait program pemerintah, Red),” jelasnya.

Pria yang juga sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jember itu menambahkan, pihaknya sendiri belum menetapkan APBDes untuk mencairkan DD 8 persen tersebut. “Kemarin-kemarin kami masih menetapkan KPM-nya (kelompok penerima manfaat, Red), insyaallah minggu-minggu ini sudah rampung,” tukasnya.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember menyebutkan, sejauh ini memang masih minim desa yang telah menyelesaikan ABDes untuk mencairkan DD 8 persen. Padahal, pemerintah desa juga bisa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyukseskan hal tersebut. “Kalau porsi kami (BPD, Red), itu lebih ke pengawasan dan menyetujui,” jelas Slamet, Ketua BPD Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM mikro untuk menanggulangi wabah beserta dampak yang menyertainya. Kebijakan baru tersebut menjadikan desa sebagai tumpuan penanggulangan Covid-19. Bahkan, pemerintah pusat juga telah memberi amanat khusus bagi pemerintah desa agar mengalokasikan sebagian anggaran yang bersumber dari dana desa (DD) untuk program tersebut. Alokasi ini tentu saja bakal berdampak terhadap program pembangunan di desa. Tak terkecuali pada 226 desa di Jember.

Sebagaimana diketahui, desa sebenarnya memiliki berbagai program prioritas tahunan. Adanya ultimatum pemberlakuan PPKM mikro itu, jelas menambah gawe mereka. Dengan pengalokasian 8 persen dari DD, desa dituntut menggarap dua hal secara bersamaan. Pemulihan dampak pandemi dan program kerja pembangunan desa.

Meski angka 8 persen itu disebut-sebut masih kecil, tapi tetap saja mengurangi kekuatan DD dalam pembangunan desa. Lantas, bagaimana pemerintah desa menanggapinya? “Karena itu sudah anjuran, mau tidak mau harus dipenuhi 8 persen itu,” ucap Dewi Kholifah, Kades Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah.

Sebagai pemimpin di desa, ia mengaku harus menanggung beban jalannya program-program desa. Termasuk program pembangunan fisik. Kendati harus fokus pada keduanya, tapi Dewi masih optimistis bakal mampu menjalankan keduanya. Bagi dia, kuncinya pada manajemen. “Angka 8 persen itu masih sedikit. Saya rasa tidak kesulitan. Makanya harus benar-benar dikawal nanti. Mulai akurasi datanya sampai pelaksanaan di lapangan,” imbuhnya.

Menurut dia, desa tetap butuh membangun, dan tidak semua harus terfokus pada pemulihan dampak pandemi seperti yang menjadi program pemerintah pusat. Karenanya, ia menganggap, pembangunan masih bisa berjalan karena besaran yang dipatok oleh pemerintah pusat dari penggunaan DD hanya 8 persen. Dan itu, disebutnya cukup sedikit dari total keseluruhan DD yang diterima oleh desa.

Langkah optimistis, tentu boleh-boleh saja. Tapi jika mengaca pada terbentuknya Satgas Covid-19 Kabupaten Jember, sedari awal ditemukan banyak perkara. Seperti temuan bantuan sembako yang tidak terdistribusikan, atau temuan tenda untuk pedagang yang sebagian besar masih ngendon di gudang. Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi, agar kejadian serupa tidak terulang di level pemerintah desa.

Sebab, jika ditarik ke tingkat desa, peristiwa serupa juga berpotensi terjadi. Makanya, pengawasan yang dilakukan harus lebih ketat dan jeli. “Sebenarnya ada prioritas pembangunan juga dalam 8 persen itu. Karena memang harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada,” jelas Sunardi Hadi, Kades Sidomukti, Kecamatan Mayang.

Ia menuturkan, kades hari ini harus bisa ubet atau jemput bola terhadap program pembangunan di pemerintahan yang ada di atasnya. Sebab, dia menilai, tugasnya lumayan berat lantaran menggarap dua fokus dalam waktu bersamaan. Dan keduanya sama-sama dianggap prioritas. “Desa harus pintar-pintar nyari terobosan. Jemput bola atau cari informasi (terkait program pemerintah, Red),” jelasnya.

Pria yang juga sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jember itu menambahkan, pihaknya sendiri belum menetapkan APBDes untuk mencairkan DD 8 persen tersebut. “Kemarin-kemarin kami masih menetapkan KPM-nya (kelompok penerima manfaat, Red), insyaallah minggu-minggu ini sudah rampung,” tukasnya.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember menyebutkan, sejauh ini memang masih minim desa yang telah menyelesaikan ABDes untuk mencairkan DD 8 persen. Padahal, pemerintah desa juga bisa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyukseskan hal tersebut. “Kalau porsi kami (BPD, Red), itu lebih ke pengawasan dan menyetujui,” jelas Slamet, Ketua BPD Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/