alexametrics
31.1 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Pangkal Masalahnya Bukan Sungai, tapi…

Seperti hukum kausalitas. Banjir luapan Bedadung, Jumat (29/1) lalu, hanyalah akibat dari serentetan sebab-sebab. Dari hulu hingga hilir. Mulai dari perusakan hutan, pembuangan sampah, hingga permukiman di bantaran. Lalu, apa solusinya?

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sifat air akan selalu mencari jalannya untuk mengalir. Bahkan, bila jalan itu tersumbat, air bakal tetap memaksa lewat. Tak ubahnya Sungai Bedadung. Meski memiliki tangkis dari hulu sampai hilir, tapi tetap saja meluap. Tentu ada sebab. Dan sebab inilah yang tengah menjadi permasalahan yang harus dicari solusinya bersama-sama.

Terlebih, sungai yang membelah Kota Tembakau dari ujung utara hingga Pantai Puger ini cukup besar dan panjang. Bahkan terbesar dan terpanjang di Kabupaten Jember. Tak heran, saat banjir, dalam asesmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember, dampak luar biasa. Sedikitnya, terdapat 411 kepala keluarga (KK) yang terdampak. Jumlah itu tersebar pada 13 desa/kelurahan di 7 kecamatan.

Plt Kepala BPBD Jember Mat Satuki mengatakan, kondisi Bedadung belakangan ini memang sesuai prediksi Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) yang menyebut, awal tahun 2021 bakal terjadi cuaca ekstrem. “Berdasarkan prediksi, puncaknya di Februari ini. Dan kebetulan juga di Sungai Bedadung banyak yang tinggal di berem atau bantaran sungai. Jadi, banyak yang terdampak,” ujarnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Satuki juga membenarkan faktor lain penyebab banjir. Menurut dia, sebenarnya warga yang tinggal di bantaran sungai itu menyalahi aturan. Akibatnya, saat terjadi luapan, warga yang tinggal di bantaran yang kali pertama terdampak. Ia meyakini, jika tidak ada hunian di sekitarnya, tanggul atau tangkis sungai itu sebenarnya cukup efektif memberikan perlindungan dari luapan. “Namun, penghuninya ada yang sampai di bibir sungai. Sehingga terdampaklah mereka,” imbuhnya, saat ditemui Jawa Pos Radar Jember, belum lama ini.

Dalam asesmen BPBD Jember juga disebutkan, sekitar 7 kecamatan yang terdampak banjir luapan sungai itu rata-rata adalah warga yang tinggal berdekatan dengan area sungai. Selanjutnya, kata Satuki, pihaknya memang tidak memiliki wewenang dalam menegakkan aturan atau regulasi yang sudah baku terkait aliran Sungai Bedadung itu. Namun, langkah-langkah strategis bisa diupayakan. Ini untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Salah satunya, dia menyatakan, membikin regulasi melalui peraturan daerah (perda) atau aturan di atasnya. Meski hal itu diakui bukan menjadi kewenangannya. “Mungkin selanjutnya, bisa lebih tegas menyosialisasikan aturan yang ada. Insyaallah bisa berjalan lebih baik,” tutupnya.

Sungai Bedadung secara kewenangan dan pengelolaan berada di Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Timur. Sementara, pemerintah daerah hanya dilibatkan untuk pengawasan dan pengendalian melalui kontrak kerja sama atau MoU antara pemda dengan pemprov.

Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) dari Balai Besar Pengawasan Sungai Wilayah Malang Selatan, Lumajang, Jember, Banyuwangi, PU Bina Marga dan SDA Provinsi Jawa Timur Samsul Arifin membenarkan hal itu. Ia membeberkan sejumlah fakta-fakta lain mengenai Bedadung. Termasuk adanya banjir dari luapan akhir Januari lalu itu.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sifat air akan selalu mencari jalannya untuk mengalir. Bahkan, bila jalan itu tersumbat, air bakal tetap memaksa lewat. Tak ubahnya Sungai Bedadung. Meski memiliki tangkis dari hulu sampai hilir, tapi tetap saja meluap. Tentu ada sebab. Dan sebab inilah yang tengah menjadi permasalahan yang harus dicari solusinya bersama-sama.

Terlebih, sungai yang membelah Kota Tembakau dari ujung utara hingga Pantai Puger ini cukup besar dan panjang. Bahkan terbesar dan terpanjang di Kabupaten Jember. Tak heran, saat banjir, dalam asesmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember, dampak luar biasa. Sedikitnya, terdapat 411 kepala keluarga (KK) yang terdampak. Jumlah itu tersebar pada 13 desa/kelurahan di 7 kecamatan.

Plt Kepala BPBD Jember Mat Satuki mengatakan, kondisi Bedadung belakangan ini memang sesuai prediksi Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) yang menyebut, awal tahun 2021 bakal terjadi cuaca ekstrem. “Berdasarkan prediksi, puncaknya di Februari ini. Dan kebetulan juga di Sungai Bedadung banyak yang tinggal di berem atau bantaran sungai. Jadi, banyak yang terdampak,” ujarnya.

Satuki juga membenarkan faktor lain penyebab banjir. Menurut dia, sebenarnya warga yang tinggal di bantaran sungai itu menyalahi aturan. Akibatnya, saat terjadi luapan, warga yang tinggal di bantaran yang kali pertama terdampak. Ia meyakini, jika tidak ada hunian di sekitarnya, tanggul atau tangkis sungai itu sebenarnya cukup efektif memberikan perlindungan dari luapan. “Namun, penghuninya ada yang sampai di bibir sungai. Sehingga terdampaklah mereka,” imbuhnya, saat ditemui Jawa Pos Radar Jember, belum lama ini.

Dalam asesmen BPBD Jember juga disebutkan, sekitar 7 kecamatan yang terdampak banjir luapan sungai itu rata-rata adalah warga yang tinggal berdekatan dengan area sungai. Selanjutnya, kata Satuki, pihaknya memang tidak memiliki wewenang dalam menegakkan aturan atau regulasi yang sudah baku terkait aliran Sungai Bedadung itu. Namun, langkah-langkah strategis bisa diupayakan. Ini untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Salah satunya, dia menyatakan, membikin regulasi melalui peraturan daerah (perda) atau aturan di atasnya. Meski hal itu diakui bukan menjadi kewenangannya. “Mungkin selanjutnya, bisa lebih tegas menyosialisasikan aturan yang ada. Insyaallah bisa berjalan lebih baik,” tutupnya.

Sungai Bedadung secara kewenangan dan pengelolaan berada di Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Timur. Sementara, pemerintah daerah hanya dilibatkan untuk pengawasan dan pengendalian melalui kontrak kerja sama atau MoU antara pemda dengan pemprov.

Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) dari Balai Besar Pengawasan Sungai Wilayah Malang Selatan, Lumajang, Jember, Banyuwangi, PU Bina Marga dan SDA Provinsi Jawa Timur Samsul Arifin membenarkan hal itu. Ia membeberkan sejumlah fakta-fakta lain mengenai Bedadung. Termasuk adanya banjir dari luapan akhir Januari lalu itu.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sifat air akan selalu mencari jalannya untuk mengalir. Bahkan, bila jalan itu tersumbat, air bakal tetap memaksa lewat. Tak ubahnya Sungai Bedadung. Meski memiliki tangkis dari hulu sampai hilir, tapi tetap saja meluap. Tentu ada sebab. Dan sebab inilah yang tengah menjadi permasalahan yang harus dicari solusinya bersama-sama.

Terlebih, sungai yang membelah Kota Tembakau dari ujung utara hingga Pantai Puger ini cukup besar dan panjang. Bahkan terbesar dan terpanjang di Kabupaten Jember. Tak heran, saat banjir, dalam asesmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember, dampak luar biasa. Sedikitnya, terdapat 411 kepala keluarga (KK) yang terdampak. Jumlah itu tersebar pada 13 desa/kelurahan di 7 kecamatan.

Plt Kepala BPBD Jember Mat Satuki mengatakan, kondisi Bedadung belakangan ini memang sesuai prediksi Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) yang menyebut, awal tahun 2021 bakal terjadi cuaca ekstrem. “Berdasarkan prediksi, puncaknya di Februari ini. Dan kebetulan juga di Sungai Bedadung banyak yang tinggal di berem atau bantaran sungai. Jadi, banyak yang terdampak,” ujarnya.

Satuki juga membenarkan faktor lain penyebab banjir. Menurut dia, sebenarnya warga yang tinggal di bantaran sungai itu menyalahi aturan. Akibatnya, saat terjadi luapan, warga yang tinggal di bantaran yang kali pertama terdampak. Ia meyakini, jika tidak ada hunian di sekitarnya, tanggul atau tangkis sungai itu sebenarnya cukup efektif memberikan perlindungan dari luapan. “Namun, penghuninya ada yang sampai di bibir sungai. Sehingga terdampaklah mereka,” imbuhnya, saat ditemui Jawa Pos Radar Jember, belum lama ini.

Dalam asesmen BPBD Jember juga disebutkan, sekitar 7 kecamatan yang terdampak banjir luapan sungai itu rata-rata adalah warga yang tinggal berdekatan dengan area sungai. Selanjutnya, kata Satuki, pihaknya memang tidak memiliki wewenang dalam menegakkan aturan atau regulasi yang sudah baku terkait aliran Sungai Bedadung itu. Namun, langkah-langkah strategis bisa diupayakan. Ini untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Salah satunya, dia menyatakan, membikin regulasi melalui peraturan daerah (perda) atau aturan di atasnya. Meski hal itu diakui bukan menjadi kewenangannya. “Mungkin selanjutnya, bisa lebih tegas menyosialisasikan aturan yang ada. Insyaallah bisa berjalan lebih baik,” tutupnya.

Sungai Bedadung secara kewenangan dan pengelolaan berada di Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Timur. Sementara, pemerintah daerah hanya dilibatkan untuk pengawasan dan pengendalian melalui kontrak kerja sama atau MoU antara pemda dengan pemprov.

Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) dari Balai Besar Pengawasan Sungai Wilayah Malang Selatan, Lumajang, Jember, Banyuwangi, PU Bina Marga dan SDA Provinsi Jawa Timur Samsul Arifin membenarkan hal itu. Ia membeberkan sejumlah fakta-fakta lain mengenai Bedadung. Termasuk adanya banjir dari luapan akhir Januari lalu itu.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/