alexametrics
21.6 C
Jember
Thursday, 30 June 2022

Setelah 6 Tahun Akhirnya Tersangka Korupsi di Jember Dipecat Tidak Hormat

Setelah Enam Tahun Divonis MA

Mobile_AP_Rectangle 1

Preseden Buruk Penegakan Hukum

MENYIKAPI pemecatan terhadap Bagus Wantoro oleh bupati, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni memberi apresiasi sebagai tindakan yang tepat. “Langkah yang diambil Bupati Jember sangat tepat. Apalagi, vonis terpidana korupsi sudah begitu lama. Ini menunjukkan pemerintahan yang clean and clear,” ucapnya.

Tabroni menjelaskan, vonis pengadilan, apalagi tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), sudah tepat untuk diambil tindakan tegas. “Demi terwujudnya pemerintahan yang baik, harus didasari dengan kondisi pemerintahan yang bersih. Clean government sangat penting. Tanpa adanya pemerintahan yang bersih, mustahil akan dapat mewujudkan pemerintah yang good governance,” jelasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Politisi PDIP ini menyebut, seluruh penegak hukum selayaknya melakukan evaluasi terhadap penegakan hukum di Jember dan Indonesia. Kasus Bagus Wantoro bisa menjadi pintu masuk untuk menormalkan supremasi hukum. Pertanyaannya, lanjut Tabroni, mengapa orang yang sudah lama divonis tak kunjung dieksekusi? “Kasus terpidana korupsi (Bagus, Red) ini adalah contoh preseden buruk penegakan hukum di Indonesia,” ucapnya.

Dengan demikian, kata Tabroni, kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi penegak hukum di Jember dan Indonesia. “Jangan sampai ada kasus serupa. Orang sudah divonis bersalah, tetapi dibiarkan berkeliaran. Ini tidak benar,” pungkasnya. (nen/nur/c2/rus)

- Advertisement -

Preseden Buruk Penegakan Hukum

MENYIKAPI pemecatan terhadap Bagus Wantoro oleh bupati, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni memberi apresiasi sebagai tindakan yang tepat. “Langkah yang diambil Bupati Jember sangat tepat. Apalagi, vonis terpidana korupsi sudah begitu lama. Ini menunjukkan pemerintahan yang clean and clear,” ucapnya.

Tabroni menjelaskan, vonis pengadilan, apalagi tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), sudah tepat untuk diambil tindakan tegas. “Demi terwujudnya pemerintahan yang baik, harus didasari dengan kondisi pemerintahan yang bersih. Clean government sangat penting. Tanpa adanya pemerintahan yang bersih, mustahil akan dapat mewujudkan pemerintah yang good governance,” jelasnya.

Politisi PDIP ini menyebut, seluruh penegak hukum selayaknya melakukan evaluasi terhadap penegakan hukum di Jember dan Indonesia. Kasus Bagus Wantoro bisa menjadi pintu masuk untuk menormalkan supremasi hukum. Pertanyaannya, lanjut Tabroni, mengapa orang yang sudah lama divonis tak kunjung dieksekusi? “Kasus terpidana korupsi (Bagus, Red) ini adalah contoh preseden buruk penegakan hukum di Indonesia,” ucapnya.

Dengan demikian, kata Tabroni, kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi penegak hukum di Jember dan Indonesia. “Jangan sampai ada kasus serupa. Orang sudah divonis bersalah, tetapi dibiarkan berkeliaran. Ini tidak benar,” pungkasnya. (nen/nur/c2/rus)

Preseden Buruk Penegakan Hukum

MENYIKAPI pemecatan terhadap Bagus Wantoro oleh bupati, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni memberi apresiasi sebagai tindakan yang tepat. “Langkah yang diambil Bupati Jember sangat tepat. Apalagi, vonis terpidana korupsi sudah begitu lama. Ini menunjukkan pemerintahan yang clean and clear,” ucapnya.

Tabroni menjelaskan, vonis pengadilan, apalagi tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), sudah tepat untuk diambil tindakan tegas. “Demi terwujudnya pemerintahan yang baik, harus didasari dengan kondisi pemerintahan yang bersih. Clean government sangat penting. Tanpa adanya pemerintahan yang bersih, mustahil akan dapat mewujudkan pemerintah yang good governance,” jelasnya.

Politisi PDIP ini menyebut, seluruh penegak hukum selayaknya melakukan evaluasi terhadap penegakan hukum di Jember dan Indonesia. Kasus Bagus Wantoro bisa menjadi pintu masuk untuk menormalkan supremasi hukum. Pertanyaannya, lanjut Tabroni, mengapa orang yang sudah lama divonis tak kunjung dieksekusi? “Kasus terpidana korupsi (Bagus, Red) ini adalah contoh preseden buruk penegakan hukum di Indonesia,” ucapnya.

Dengan demikian, kata Tabroni, kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi penegak hukum di Jember dan Indonesia. “Jangan sampai ada kasus serupa. Orang sudah divonis bersalah, tetapi dibiarkan berkeliaran. Ini tidak benar,” pungkasnya. (nen/nur/c2/rus)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/