alexametrics
28 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

Parpol dan Legislator Dinilai Gagal

Fokus Pemenangan Tanpa Edukasi Konstituen

Mobile_AP_Rectangle 1

Menurutnya, dalam melalukan edukasi pemilih harus menekankan asas kejujuran. Namun, edukasi semacam ini tidak bisa dilakukan secara instan. Butuh proses dan waktu yang lama. Hal inilah yang menurutnya belum tersentuh secara maksimal. “Bawaslu dan KPU sudah punya ikhtiar meminimalisasi money politics. Namun, harus lebih tegas lagi,” tuturnya.

Berbeda dengan dua pakar sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ), Djoko Purwanto, mengatakan bahwa edukasi pemilih sudah dijalankan secara maksimal. Namun, tetap saja tidak bisa menghambat adanya money politics. Musababnya adalah sistem pemilu yang dianut.

Menurut Djoko, ini merupakan dampak dari sistem pemilihan kepala daerah. Sehingga tidak bisa serta-merta menghakimi masyarakat yang menerima suap. “Masyarakat tidak bisa disalahkan. Tim kampanye maupun paslon (pasangan calon, Red), dan penyelenggara juga tidak bisa disalahkan. Ini semua karena dampak,” papar dosen mata kuliah hukum pemerintah daerah tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dia menilai, dampak ini tidak bisa dipisahkan dari produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah. Ia pun mencoba membuat perbandingan antara periode Orde Baru dan setelah Orde Baru. Selama Orde Baru, kata dia, masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam menentukan suara pemerintah daerah. Mekanismenya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui gubernur. “Ini memang buruk. Masyarakat tidak dilibatkan secara langsung. Tapi, tidak ada money politics. Ada plus minusnya,” tambah Djoko, melalui sambungan telepon.

Hingga saat ini, Djoko memaparkan, Bawaslu maupun KPU sebenarnya telah menjalankan fungsinya untuk melakukan edukasi pemilih. Terbukti dengan adanya pengungkapan oknum aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral. Sementara, KPU telah memberikan edukasi berupa seringnya mengadakan seminar pada masyarakat.

Oleh karena itu, kata Djoko, untuk mencegah praktik money politics kian masif, edukasi yang tepat kepada masyarakat adalah dengan seringnya media massa memberikan informasi penangkapan pelanggaran pemilihan. “Itu upaya agar jera. Dalam benak masyarakat akan tertanam bahayanya melakukan money politics,” pungkasnya.

- Advertisement -

Menurutnya, dalam melalukan edukasi pemilih harus menekankan asas kejujuran. Namun, edukasi semacam ini tidak bisa dilakukan secara instan. Butuh proses dan waktu yang lama. Hal inilah yang menurutnya belum tersentuh secara maksimal. “Bawaslu dan KPU sudah punya ikhtiar meminimalisasi money politics. Namun, harus lebih tegas lagi,” tuturnya.

Berbeda dengan dua pakar sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ), Djoko Purwanto, mengatakan bahwa edukasi pemilih sudah dijalankan secara maksimal. Namun, tetap saja tidak bisa menghambat adanya money politics. Musababnya adalah sistem pemilu yang dianut.

Menurut Djoko, ini merupakan dampak dari sistem pemilihan kepala daerah. Sehingga tidak bisa serta-merta menghakimi masyarakat yang menerima suap. “Masyarakat tidak bisa disalahkan. Tim kampanye maupun paslon (pasangan calon, Red), dan penyelenggara juga tidak bisa disalahkan. Ini semua karena dampak,” papar dosen mata kuliah hukum pemerintah daerah tersebut.

Dia menilai, dampak ini tidak bisa dipisahkan dari produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah. Ia pun mencoba membuat perbandingan antara periode Orde Baru dan setelah Orde Baru. Selama Orde Baru, kata dia, masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam menentukan suara pemerintah daerah. Mekanismenya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui gubernur. “Ini memang buruk. Masyarakat tidak dilibatkan secara langsung. Tapi, tidak ada money politics. Ada plus minusnya,” tambah Djoko, melalui sambungan telepon.

Hingga saat ini, Djoko memaparkan, Bawaslu maupun KPU sebenarnya telah menjalankan fungsinya untuk melakukan edukasi pemilih. Terbukti dengan adanya pengungkapan oknum aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral. Sementara, KPU telah memberikan edukasi berupa seringnya mengadakan seminar pada masyarakat.

Oleh karena itu, kata Djoko, untuk mencegah praktik money politics kian masif, edukasi yang tepat kepada masyarakat adalah dengan seringnya media massa memberikan informasi penangkapan pelanggaran pemilihan. “Itu upaya agar jera. Dalam benak masyarakat akan tertanam bahayanya melakukan money politics,” pungkasnya.

Menurutnya, dalam melalukan edukasi pemilih harus menekankan asas kejujuran. Namun, edukasi semacam ini tidak bisa dilakukan secara instan. Butuh proses dan waktu yang lama. Hal inilah yang menurutnya belum tersentuh secara maksimal. “Bawaslu dan KPU sudah punya ikhtiar meminimalisasi money politics. Namun, harus lebih tegas lagi,” tuturnya.

Berbeda dengan dua pakar sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ), Djoko Purwanto, mengatakan bahwa edukasi pemilih sudah dijalankan secara maksimal. Namun, tetap saja tidak bisa menghambat adanya money politics. Musababnya adalah sistem pemilu yang dianut.

Menurut Djoko, ini merupakan dampak dari sistem pemilihan kepala daerah. Sehingga tidak bisa serta-merta menghakimi masyarakat yang menerima suap. “Masyarakat tidak bisa disalahkan. Tim kampanye maupun paslon (pasangan calon, Red), dan penyelenggara juga tidak bisa disalahkan. Ini semua karena dampak,” papar dosen mata kuliah hukum pemerintah daerah tersebut.

Dia menilai, dampak ini tidak bisa dipisahkan dari produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah. Ia pun mencoba membuat perbandingan antara periode Orde Baru dan setelah Orde Baru. Selama Orde Baru, kata dia, masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam menentukan suara pemerintah daerah. Mekanismenya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui gubernur. “Ini memang buruk. Masyarakat tidak dilibatkan secara langsung. Tapi, tidak ada money politics. Ada plus minusnya,” tambah Djoko, melalui sambungan telepon.

Hingga saat ini, Djoko memaparkan, Bawaslu maupun KPU sebenarnya telah menjalankan fungsinya untuk melakukan edukasi pemilih. Terbukti dengan adanya pengungkapan oknum aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral. Sementara, KPU telah memberikan edukasi berupa seringnya mengadakan seminar pada masyarakat.

Oleh karena itu, kata Djoko, untuk mencegah praktik money politics kian masif, edukasi yang tepat kepada masyarakat adalah dengan seringnya media massa memberikan informasi penangkapan pelanggaran pemilihan. “Itu upaya agar jera. Dalam benak masyarakat akan tertanam bahayanya melakukan money politics,” pungkasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/