alexametrics
23.7 C
Jember
Sunday, 3 July 2022

Parpol dan Legislator Dinilai Gagal

Fokus Pemenangan Tanpa Edukasi Konstituen

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pendidikan politik tidak hanya menjadi tugas KPU dan Bawaslu. Namun, juga menjadi tugas utama partai politik (parpol) dan para anggota mereka yang duduk di legislatif. Sebab, salah satu tugas parpol dan legislator itu adalah memberi edukasi kepada konstituen yang menjadi pemilih mereka. Namun, selama ini, baik parpol maupun legislator, dinilai gagal menjalankan fungsi tersebut.

Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, Honest Dody Molasy mengatakan, indikasi kegagalan itu bisa dilihat dari geliat parpol selama ini. Dia menilai, parpol masih menggunakan wewenangnya hanya untuk meraih ambisi dalam percaturan politik pilkada saja. Targetnya hanya kemenangan, tanpa memberi edukasi kepada masyarakat agar menjadi pemilih yang baik.

Dampaknya, dia menambahkan, praktik money politics masih saja terjadi hingga saat ini. Setali tiga uang dengan induknya, para legislator yang merupakan kepanjangan tangan parpol di parlemen, juga serupa. Mereka tak menunjukan telah melakukan edukasi politik kepada masyarakat yang menjadi konstituennya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Honest meyakini, masyarakat akan menjadi sadar dan teredukasi secara alamiah untuk tidak memilih para pembeli suara tersebut. Pemilih, kata dia, hanya akan menerima uangnya, tanpa memilih calon yang diperdagangkan.

Oleh karena itu, Honest menyarankan, kelompok kelas menengah di masyarakat harus terlibat. Gugur gunung melakukan edukasi kepada masyarakat tentang politik. Kalangan menengah ini merujuk pada para akademisi, pegiat politik, dan mahasiswa juga pelajar. “Kalangan menengah harus turun tangan melakukan edukasi ini,” katanya.

Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Unej, Adam Muhshi menilai, selama ini pengawasan Bawaslu dan KPU belum maksimal. Oleh karenanya, meski edukasi masyarakat telah dilakukan, masih ada kemungkinan untuk terjadi pelanggaran.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pendidikan politik tidak hanya menjadi tugas KPU dan Bawaslu. Namun, juga menjadi tugas utama partai politik (parpol) dan para anggota mereka yang duduk di legislatif. Sebab, salah satu tugas parpol dan legislator itu adalah memberi edukasi kepada konstituen yang menjadi pemilih mereka. Namun, selama ini, baik parpol maupun legislator, dinilai gagal menjalankan fungsi tersebut.

Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, Honest Dody Molasy mengatakan, indikasi kegagalan itu bisa dilihat dari geliat parpol selama ini. Dia menilai, parpol masih menggunakan wewenangnya hanya untuk meraih ambisi dalam percaturan politik pilkada saja. Targetnya hanya kemenangan, tanpa memberi edukasi kepada masyarakat agar menjadi pemilih yang baik.

Dampaknya, dia menambahkan, praktik money politics masih saja terjadi hingga saat ini. Setali tiga uang dengan induknya, para legislator yang merupakan kepanjangan tangan parpol di parlemen, juga serupa. Mereka tak menunjukan telah melakukan edukasi politik kepada masyarakat yang menjadi konstituennya.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Honest meyakini, masyarakat akan menjadi sadar dan teredukasi secara alamiah untuk tidak memilih para pembeli suara tersebut. Pemilih, kata dia, hanya akan menerima uangnya, tanpa memilih calon yang diperdagangkan.

Oleh karena itu, Honest menyarankan, kelompok kelas menengah di masyarakat harus terlibat. Gugur gunung melakukan edukasi kepada masyarakat tentang politik. Kalangan menengah ini merujuk pada para akademisi, pegiat politik, dan mahasiswa juga pelajar. “Kalangan menengah harus turun tangan melakukan edukasi ini,” katanya.

Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Unej, Adam Muhshi menilai, selama ini pengawasan Bawaslu dan KPU belum maksimal. Oleh karenanya, meski edukasi masyarakat telah dilakukan, masih ada kemungkinan untuk terjadi pelanggaran.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pendidikan politik tidak hanya menjadi tugas KPU dan Bawaslu. Namun, juga menjadi tugas utama partai politik (parpol) dan para anggota mereka yang duduk di legislatif. Sebab, salah satu tugas parpol dan legislator itu adalah memberi edukasi kepada konstituen yang menjadi pemilih mereka. Namun, selama ini, baik parpol maupun legislator, dinilai gagal menjalankan fungsi tersebut.

Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, Honest Dody Molasy mengatakan, indikasi kegagalan itu bisa dilihat dari geliat parpol selama ini. Dia menilai, parpol masih menggunakan wewenangnya hanya untuk meraih ambisi dalam percaturan politik pilkada saja. Targetnya hanya kemenangan, tanpa memberi edukasi kepada masyarakat agar menjadi pemilih yang baik.

Dampaknya, dia menambahkan, praktik money politics masih saja terjadi hingga saat ini. Setali tiga uang dengan induknya, para legislator yang merupakan kepanjangan tangan parpol di parlemen, juga serupa. Mereka tak menunjukan telah melakukan edukasi politik kepada masyarakat yang menjadi konstituennya.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Honest meyakini, masyarakat akan menjadi sadar dan teredukasi secara alamiah untuk tidak memilih para pembeli suara tersebut. Pemilih, kata dia, hanya akan menerima uangnya, tanpa memilih calon yang diperdagangkan.

Oleh karena itu, Honest menyarankan, kelompok kelas menengah di masyarakat harus terlibat. Gugur gunung melakukan edukasi kepada masyarakat tentang politik. Kalangan menengah ini merujuk pada para akademisi, pegiat politik, dan mahasiswa juga pelajar. “Kalangan menengah harus turun tangan melakukan edukasi ini,” katanya.

Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Unej, Adam Muhshi menilai, selama ini pengawasan Bawaslu dan KPU belum maksimal. Oleh karenanya, meski edukasi masyarakat telah dilakukan, masih ada kemungkinan untuk terjadi pelanggaran.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/