alexametrics
23 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Kunjungan Berbalas, Sinyal APBD Tuntas?

Penggunaan Perkada Seperdua Belas Persen Disorot

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana penuntasan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2020 cukup berliku. Pun demikian dengan APBD 2021. Kendati begitu, sinyal-sinyal penyelesaian telah ditunjukkan eksekutif dan legislatif, melalui kunjungan kerja yang berbalas.

Momen saling berkunjung yang dilakukan para pemimpin pada kedua lembaga di Jember ini bisa dibilang cukup langka dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi, pertemuan eksekutif-legislatif ini juga melahirkan kesepakatan besar, yakni akan menjalankan rekomendasi Mendagri serta rencana penyelesaian APBD 2020 dan 2021.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyorot Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penggunaan APBD yang sudah berjalan. Dirinya meragukan apakah penggunaan perkada tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan wajib, mengikat, dan mendesak saja. Hal itu karena DPRD juga tidak pernah mendapatkan salinan Perkada APBD.

Mobile_AP_Rectangle 2

DPRD, lanjut dia, menyinyalir kelebihan penggunaan anggaran per bulannya. “Hitungan kasar kami, anggaran yang digunakan melebihi seperdua belas persen seperti yang telah diatur. Dalam waktu dekat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit anggaran 2020. Analisis kami, akan kembali disclaimer,” tuturnya.

Pertemuan eksekutif dan legislatif pada 28 September di DPRD dan 5 Oktober di Pendapa Wahyawibawagraha ini juga tak lepas dari persoalan APBD dan KSOTK. Termasuk kemungkinan apakah dalam waktu dua bulan ke depan, KSOTK dan APBD 2020 dan 2021 bisa benar-benar tereksekusi.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyebut, kunjungan kerja eksekutif dan legislatif merupakan simbol penegakan peraturan terkait pemerintahan daerah. Menurutnya, penyelenggara pemerintahan daerah adalah bupati dan DPRD. “Harapan kami, sesuai visi Plt bupati, 72 hari bisa membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk warga Jember,” ucapnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana penuntasan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2020 cukup berliku. Pun demikian dengan APBD 2021. Kendati begitu, sinyal-sinyal penyelesaian telah ditunjukkan eksekutif dan legislatif, melalui kunjungan kerja yang berbalas.

Momen saling berkunjung yang dilakukan para pemimpin pada kedua lembaga di Jember ini bisa dibilang cukup langka dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi, pertemuan eksekutif-legislatif ini juga melahirkan kesepakatan besar, yakni akan menjalankan rekomendasi Mendagri serta rencana penyelesaian APBD 2020 dan 2021.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyorot Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penggunaan APBD yang sudah berjalan. Dirinya meragukan apakah penggunaan perkada tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan wajib, mengikat, dan mendesak saja. Hal itu karena DPRD juga tidak pernah mendapatkan salinan Perkada APBD.

DPRD, lanjut dia, menyinyalir kelebihan penggunaan anggaran per bulannya. “Hitungan kasar kami, anggaran yang digunakan melebihi seperdua belas persen seperti yang telah diatur. Dalam waktu dekat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit anggaran 2020. Analisis kami, akan kembali disclaimer,” tuturnya.

Pertemuan eksekutif dan legislatif pada 28 September di DPRD dan 5 Oktober di Pendapa Wahyawibawagraha ini juga tak lepas dari persoalan APBD dan KSOTK. Termasuk kemungkinan apakah dalam waktu dua bulan ke depan, KSOTK dan APBD 2020 dan 2021 bisa benar-benar tereksekusi.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyebut, kunjungan kerja eksekutif dan legislatif merupakan simbol penegakan peraturan terkait pemerintahan daerah. Menurutnya, penyelenggara pemerintahan daerah adalah bupati dan DPRD. “Harapan kami, sesuai visi Plt bupati, 72 hari bisa membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk warga Jember,” ucapnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana penuntasan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2020 cukup berliku. Pun demikian dengan APBD 2021. Kendati begitu, sinyal-sinyal penyelesaian telah ditunjukkan eksekutif dan legislatif, melalui kunjungan kerja yang berbalas.

Momen saling berkunjung yang dilakukan para pemimpin pada kedua lembaga di Jember ini bisa dibilang cukup langka dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi, pertemuan eksekutif-legislatif ini juga melahirkan kesepakatan besar, yakni akan menjalankan rekomendasi Mendagri serta rencana penyelesaian APBD 2020 dan 2021.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyorot Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penggunaan APBD yang sudah berjalan. Dirinya meragukan apakah penggunaan perkada tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan wajib, mengikat, dan mendesak saja. Hal itu karena DPRD juga tidak pernah mendapatkan salinan Perkada APBD.

DPRD, lanjut dia, menyinyalir kelebihan penggunaan anggaran per bulannya. “Hitungan kasar kami, anggaran yang digunakan melebihi seperdua belas persen seperti yang telah diatur. Dalam waktu dekat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit anggaran 2020. Analisis kami, akan kembali disclaimer,” tuturnya.

Pertemuan eksekutif dan legislatif pada 28 September di DPRD dan 5 Oktober di Pendapa Wahyawibawagraha ini juga tak lepas dari persoalan APBD dan KSOTK. Termasuk kemungkinan apakah dalam waktu dua bulan ke depan, KSOTK dan APBD 2020 dan 2021 bisa benar-benar tereksekusi.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyebut, kunjungan kerja eksekutif dan legislatif merupakan simbol penegakan peraturan terkait pemerintahan daerah. Menurutnya, penyelenggara pemerintahan daerah adalah bupati dan DPRD. “Harapan kami, sesuai visi Plt bupati, 72 hari bisa membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk warga Jember,” ucapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/