SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID- Selama tahun 2022 ini, ada belasan rancangan peraturan daerah (raperda) yang diusulkan dari pemerintah daerah atau eksekutif. Raperda inisiatif eksekutif ini beberapa terdiri atas perubahan dan rancangan baru, yang semuanya ditarget masuk pembahasan tahun ini.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember Mufid mengatakan, belasan raperda inisiatif eksekutif itu sudah disetujui dan telah difasilitasi oleh Biro Hukum Pemprov Jatim. Bahkan beberapa di antaranya telah masuk dalam pembahasan di Panitia Khusus atau Pansus DPRD. “Dua raperda yang sedang dibahas di pansus, Gedung Bangunan (PBG) dan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Jember,” kata Mufid.
Dia membeberkan, 16 raperda inisiatif eksekutif itu antara lain tentang pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan penanggulangan bencana, penanaman modal, Perumda Pasar Jember, Perumda Gunung Sadeng, revisi atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, revisi kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum, revisi kedua Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Selain itu, juga ada raperda revisi kedua Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, revisi Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Jember 2015—2035, revisi Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa, tentang bangunan gedung, fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, LKPJ APBD 2021, Perubahan APBD 2022, dan Raperda APBD 2023.
“Enam belas raperda inisiatif eksekutif ini juga akan dibahas berbarengan dengan tujuh perda inisiatif dewan. Sehingga total 23 raperda yang akan dibahas tahun ini,” jelasnya. (mau/c2/nur)
Belasan Perda Jember Menanti Pembahasan
SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID- Selama tahun 2022 ini, ada belasan rancangan peraturan daerah (raperda) yang diusulkan dari pemerintah daerah atau eksekutif. Raperda inisiatif eksekutif ini beberapa terdiri atas perubahan dan rancangan baru, yang semuanya ditarget masuk pembahasan tahun ini.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember Mufid mengatakan, belasan raperda inisiatif eksekutif itu sudah disetujui dan telah difasilitasi oleh Biro Hukum Pemprov Jatim. Bahkan beberapa di antaranya telah masuk dalam pembahasan di Panitia Khusus atau Pansus DPRD. “Dua raperda yang sedang dibahas di pansus, Gedung Bangunan (PBG) dan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Jember,” kata Mufid.
Dia membeberkan, 16 raperda inisiatif eksekutif itu antara lain tentang pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan penanggulangan bencana, penanaman modal, Perumda Pasar Jember, Perumda Gunung Sadeng, revisi atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, revisi kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum, revisi kedua Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Selain itu, juga ada raperda revisi kedua Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, revisi Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Jember 2015—2035, revisi Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa, tentang bangunan gedung, fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, LKPJ APBD 2021, Perubahan APBD 2022, dan Raperda APBD 2023.
“Enam belas raperda inisiatif eksekutif ini juga akan dibahas berbarengan dengan tujuh perda inisiatif dewan. Sehingga total 23 raperda yang akan dibahas tahun ini,” jelasnya. (mau/c2/nur)
SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID- Selama tahun 2022 ini, ada belasan rancangan peraturan daerah (raperda) yang diusulkan dari pemerintah daerah atau eksekutif. Raperda inisiatif eksekutif ini beberapa terdiri atas perubahan dan rancangan baru, yang semuanya ditarget masuk pembahasan tahun ini.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember Mufid mengatakan, belasan raperda inisiatif eksekutif itu sudah disetujui dan telah difasilitasi oleh Biro Hukum Pemprov Jatim. Bahkan beberapa di antaranya telah masuk dalam pembahasan di Panitia Khusus atau Pansus DPRD. “Dua raperda yang sedang dibahas di pansus, Gedung Bangunan (PBG) dan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Jember,” kata Mufid.
Dia membeberkan, 16 raperda inisiatif eksekutif itu antara lain tentang pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan penanggulangan bencana, penanaman modal, Perumda Pasar Jember, Perumda Gunung Sadeng, revisi atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, revisi kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum, revisi kedua Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Selain itu, juga ada raperda revisi kedua Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, revisi Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Jember 2015—2035, revisi Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa, tentang bangunan gedung, fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, LKPJ APBD 2021, Perubahan APBD 2022, dan Raperda APBD 2023.
“Enam belas raperda inisiatif eksekutif ini juga akan dibahas berbarengan dengan tujuh perda inisiatif dewan. Sehingga total 23 raperda yang akan dibahas tahun ini,” jelasnya. (mau/c2/nur)