alexametrics
24.8 C
Jember
Thursday, 19 May 2022

Mudik Jangan, Ngelencer Silakan

Dua Pos Pantau Gagal Didirikan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kebijakan pembatasan atau larangan mudik oleh pemerintah sepertinya masih setengah hati. Sebab, di tingkat daerah terjadi perbedaan pandangan antara pemerintah provinsi dengan pihak kepolisian tentang penyekatan. Indikasi ini bisa dilihat dari batalnya pendirian dua pos pantau yang sedianya bakal ditempatkan di ujung kulon Jember. Yakni di Kecamatan Semboro dan Jombang.

Dengan kata lain, batalnya pendirian pos pantau ini menandakan, meski para perantau dari luar kota dilarang mudik ke daerah, tapi masyarakat yang tinggal di Jember tetap diperbolehkan bersilaturahmi alias ngelencer ke sanak saudara mereka yang ada di kabupaten tetangga. Seperti Lumajang, Bondowoso, dan Banyuwangi.

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) V Jember Benny Sampirwanto bersama Kepala UPT Dinas Perhubungan (Dishub) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi Jatim Agus Wijaya telah mengumpulkan Satgas Covid-19 dari berbagai kabupaten/kota yang tergabung dalam wilayah kerja Bakorwil V. Yakni Kabupaten dan Kota Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, serta Situbondo.

Mobile_AP_Rectangle 2

Berdasarkan hasil koordinasi itu, diperoleh keputusan bakal mendirikan pos pantau di beberapa perbatasan untuk melakukan pemantauan dan pengamanan. Artinya, siapa pun yang melintas harus sesuai dengan apa yang tertera pada Adendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.

Semula, pihaknya berencana mengikuti aturan yang tertera dalam keputusan itu. Yaitu dengan mendirikan beberapa posko di sejumlah perbatasan. Jember sendiri masuk dengan menggunakan dua posko. Rencananya, ada di simpang Pondok Dalem, persisnya utara dan selatan rel di Kecamatan Semboro dan perbatasan Jember-Lumajang di Kecamatan Jombang.

Sayangnya, di hari pertama pembatasan mudik digelar kemarin (6/5), masih belum tampak tenda pos pantau di dua titik tersebut. Saat dikonfirmasi, Kepala UPT Dishub LLAJ Provinsi Jatim Agus Wijaya menjelaskan, pendirian pos pemantauan dibatalkan. “Pos itu sebenarnya wewenang kepolisian, tapi kepolisian mengikuti arahan dari Polda Jatim dengan menentukan wilayah berdasarkan pembagian antarpovinsi dan antarrayon,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jember melalui telepon.

Dia menjelaskan, Jember tergabung dalam Rayon 3 bersama empat kabupaten lain, yakni Lumajang, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. “Jadi, pos penyekatan itu hanya ada di perbatasan Lumajang dan Probolinggo,” ungkapnya.

Meski tak ada pos, Agus menyatakan, pihaknya masih harus berpedoman pada SE tersebut. “Jadi, hanya melakukan pergerakan pemantauan secara mobile tanpa ada pos pantau,” lanjutnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kebijakan pembatasan atau larangan mudik oleh pemerintah sepertinya masih setengah hati. Sebab, di tingkat daerah terjadi perbedaan pandangan antara pemerintah provinsi dengan pihak kepolisian tentang penyekatan. Indikasi ini bisa dilihat dari batalnya pendirian dua pos pantau yang sedianya bakal ditempatkan di ujung kulon Jember. Yakni di Kecamatan Semboro dan Jombang.

Dengan kata lain, batalnya pendirian pos pantau ini menandakan, meski para perantau dari luar kota dilarang mudik ke daerah, tapi masyarakat yang tinggal di Jember tetap diperbolehkan bersilaturahmi alias ngelencer ke sanak saudara mereka yang ada di kabupaten tetangga. Seperti Lumajang, Bondowoso, dan Banyuwangi.

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) V Jember Benny Sampirwanto bersama Kepala UPT Dinas Perhubungan (Dishub) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi Jatim Agus Wijaya telah mengumpulkan Satgas Covid-19 dari berbagai kabupaten/kota yang tergabung dalam wilayah kerja Bakorwil V. Yakni Kabupaten dan Kota Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, serta Situbondo.

Berdasarkan hasil koordinasi itu, diperoleh keputusan bakal mendirikan pos pantau di beberapa perbatasan untuk melakukan pemantauan dan pengamanan. Artinya, siapa pun yang melintas harus sesuai dengan apa yang tertera pada Adendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.

Semula, pihaknya berencana mengikuti aturan yang tertera dalam keputusan itu. Yaitu dengan mendirikan beberapa posko di sejumlah perbatasan. Jember sendiri masuk dengan menggunakan dua posko. Rencananya, ada di simpang Pondok Dalem, persisnya utara dan selatan rel di Kecamatan Semboro dan perbatasan Jember-Lumajang di Kecamatan Jombang.

Sayangnya, di hari pertama pembatasan mudik digelar kemarin (6/5), masih belum tampak tenda pos pantau di dua titik tersebut. Saat dikonfirmasi, Kepala UPT Dishub LLAJ Provinsi Jatim Agus Wijaya menjelaskan, pendirian pos pemantauan dibatalkan. “Pos itu sebenarnya wewenang kepolisian, tapi kepolisian mengikuti arahan dari Polda Jatim dengan menentukan wilayah berdasarkan pembagian antarpovinsi dan antarrayon,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jember melalui telepon.

Dia menjelaskan, Jember tergabung dalam Rayon 3 bersama empat kabupaten lain, yakni Lumajang, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. “Jadi, pos penyekatan itu hanya ada di perbatasan Lumajang dan Probolinggo,” ungkapnya.

Meski tak ada pos, Agus menyatakan, pihaknya masih harus berpedoman pada SE tersebut. “Jadi, hanya melakukan pergerakan pemantauan secara mobile tanpa ada pos pantau,” lanjutnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kebijakan pembatasan atau larangan mudik oleh pemerintah sepertinya masih setengah hati. Sebab, di tingkat daerah terjadi perbedaan pandangan antara pemerintah provinsi dengan pihak kepolisian tentang penyekatan. Indikasi ini bisa dilihat dari batalnya pendirian dua pos pantau yang sedianya bakal ditempatkan di ujung kulon Jember. Yakni di Kecamatan Semboro dan Jombang.

Dengan kata lain, batalnya pendirian pos pantau ini menandakan, meski para perantau dari luar kota dilarang mudik ke daerah, tapi masyarakat yang tinggal di Jember tetap diperbolehkan bersilaturahmi alias ngelencer ke sanak saudara mereka yang ada di kabupaten tetangga. Seperti Lumajang, Bondowoso, dan Banyuwangi.

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) V Jember Benny Sampirwanto bersama Kepala UPT Dinas Perhubungan (Dishub) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi Jatim Agus Wijaya telah mengumpulkan Satgas Covid-19 dari berbagai kabupaten/kota yang tergabung dalam wilayah kerja Bakorwil V. Yakni Kabupaten dan Kota Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, serta Situbondo.

Berdasarkan hasil koordinasi itu, diperoleh keputusan bakal mendirikan pos pantau di beberapa perbatasan untuk melakukan pemantauan dan pengamanan. Artinya, siapa pun yang melintas harus sesuai dengan apa yang tertera pada Adendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.

Semula, pihaknya berencana mengikuti aturan yang tertera dalam keputusan itu. Yaitu dengan mendirikan beberapa posko di sejumlah perbatasan. Jember sendiri masuk dengan menggunakan dua posko. Rencananya, ada di simpang Pondok Dalem, persisnya utara dan selatan rel di Kecamatan Semboro dan perbatasan Jember-Lumajang di Kecamatan Jombang.

Sayangnya, di hari pertama pembatasan mudik digelar kemarin (6/5), masih belum tampak tenda pos pantau di dua titik tersebut. Saat dikonfirmasi, Kepala UPT Dishub LLAJ Provinsi Jatim Agus Wijaya menjelaskan, pendirian pos pemantauan dibatalkan. “Pos itu sebenarnya wewenang kepolisian, tapi kepolisian mengikuti arahan dari Polda Jatim dengan menentukan wilayah berdasarkan pembagian antarpovinsi dan antarrayon,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jember melalui telepon.

Dia menjelaskan, Jember tergabung dalam Rayon 3 bersama empat kabupaten lain, yakni Lumajang, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. “Jadi, pos penyekatan itu hanya ada di perbatasan Lumajang dan Probolinggo,” ungkapnya.

Meski tak ada pos, Agus menyatakan, pihaknya masih harus berpedoman pada SE tersebut. “Jadi, hanya melakukan pergerakan pemantauan secara mobile tanpa ada pos pantau,” lanjutnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/