alexametrics
27.9 C
Jember
Wednesday, 29 June 2022

Jumlah Pengangguran di Jember Terus Meningkat dari tahun 2018-2021

Mobile_AP_Rectangle 1

Cara lain yang bisa dilakukan, kata Ardi, adalah dengan menggenjot berbagai macam pelatihan. Dalam hal ini, upaya Disnaker harus lebih dipacu. Misalnya pelatihan menjahit dan obras yang nanti disambungkan dengan Disperindag.

Di samping itu, dia juga mengkhawatirkan kedatangan pekerja migran Indonesia (PMI) yang bakal menambah jumlah pengangguran di Jember. “Kalau bisa jangan dibiarkan. Harus ditampung, lalu diberikan skill,” sarannya.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, tahun 2022 memang masih terhitung beberapa hari. Namun, dia menegaskan, program yang ada di dinas terkait harus segera tereksekusi. “Jangan hanya menggugurkan kewajiban untuk menghabiskan anggaran. Namun, harus ada output yang jelas,” urainya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Jember Bambang Rudianto mengakui jumlah pengangguran masih tinggi akibat pandemi yang terjadi dua tahun belakangan ini. “Yang jelas, kami juga menunggu upaya dari OPD lain. Kalau level PPKM bisa turun, peluang kerja bisa lebih besar,” jelasnya.

Dia berkata, pihaknya juga bakal berupaya membuat pelatihan demi menekan angka pengangguran. Contohnya, mantan Camat Rambipuji ini menyebut, baru-baru ini pihaknya bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jember untuk menyediakan sarana informasi digital bagi para pencari kerja. “Minimal kami permudah dulu pelayanan para pencari kerja dengan digitalisasi,” ungkap pria yang baru menjabat Kepala Disnaker sejak empat hari lalu tersebut.

Sebelumnya, Disnaker masih mengandalkan sistem manual untuk pengurusan berbagai persyaratan kerja. Seperti kartu kuning. Model layanan semacam ini justru terkesan menghambat. Belum lagi jika terjadi antrean panjang. “Kami akan membuat aplikasi. Jadi, para calon pencari kerja tidak perlu datang ke sini. Akan kami validasi dan buktikan,” pungkasnya. (nen/c2/rus)

- Advertisement -

Cara lain yang bisa dilakukan, kata Ardi, adalah dengan menggenjot berbagai macam pelatihan. Dalam hal ini, upaya Disnaker harus lebih dipacu. Misalnya pelatihan menjahit dan obras yang nanti disambungkan dengan Disperindag.

Di samping itu, dia juga mengkhawatirkan kedatangan pekerja migran Indonesia (PMI) yang bakal menambah jumlah pengangguran di Jember. “Kalau bisa jangan dibiarkan. Harus ditampung, lalu diberikan skill,” sarannya.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, tahun 2022 memang masih terhitung beberapa hari. Namun, dia menegaskan, program yang ada di dinas terkait harus segera tereksekusi. “Jangan hanya menggugurkan kewajiban untuk menghabiskan anggaran. Namun, harus ada output yang jelas,” urainya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Jember Bambang Rudianto mengakui jumlah pengangguran masih tinggi akibat pandemi yang terjadi dua tahun belakangan ini. “Yang jelas, kami juga menunggu upaya dari OPD lain. Kalau level PPKM bisa turun, peluang kerja bisa lebih besar,” jelasnya.

Dia berkata, pihaknya juga bakal berupaya membuat pelatihan demi menekan angka pengangguran. Contohnya, mantan Camat Rambipuji ini menyebut, baru-baru ini pihaknya bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jember untuk menyediakan sarana informasi digital bagi para pencari kerja. “Minimal kami permudah dulu pelayanan para pencari kerja dengan digitalisasi,” ungkap pria yang baru menjabat Kepala Disnaker sejak empat hari lalu tersebut.

Sebelumnya, Disnaker masih mengandalkan sistem manual untuk pengurusan berbagai persyaratan kerja. Seperti kartu kuning. Model layanan semacam ini justru terkesan menghambat. Belum lagi jika terjadi antrean panjang. “Kami akan membuat aplikasi. Jadi, para calon pencari kerja tidak perlu datang ke sini. Akan kami validasi dan buktikan,” pungkasnya. (nen/c2/rus)

Cara lain yang bisa dilakukan, kata Ardi, adalah dengan menggenjot berbagai macam pelatihan. Dalam hal ini, upaya Disnaker harus lebih dipacu. Misalnya pelatihan menjahit dan obras yang nanti disambungkan dengan Disperindag.

Di samping itu, dia juga mengkhawatirkan kedatangan pekerja migran Indonesia (PMI) yang bakal menambah jumlah pengangguran di Jember. “Kalau bisa jangan dibiarkan. Harus ditampung, lalu diberikan skill,” sarannya.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, tahun 2022 memang masih terhitung beberapa hari. Namun, dia menegaskan, program yang ada di dinas terkait harus segera tereksekusi. “Jangan hanya menggugurkan kewajiban untuk menghabiskan anggaran. Namun, harus ada output yang jelas,” urainya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Jember Bambang Rudianto mengakui jumlah pengangguran masih tinggi akibat pandemi yang terjadi dua tahun belakangan ini. “Yang jelas, kami juga menunggu upaya dari OPD lain. Kalau level PPKM bisa turun, peluang kerja bisa lebih besar,” jelasnya.

Dia berkata, pihaknya juga bakal berupaya membuat pelatihan demi menekan angka pengangguran. Contohnya, mantan Camat Rambipuji ini menyebut, baru-baru ini pihaknya bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jember untuk menyediakan sarana informasi digital bagi para pencari kerja. “Minimal kami permudah dulu pelayanan para pencari kerja dengan digitalisasi,” ungkap pria yang baru menjabat Kepala Disnaker sejak empat hari lalu tersebut.

Sebelumnya, Disnaker masih mengandalkan sistem manual untuk pengurusan berbagai persyaratan kerja. Seperti kartu kuning. Model layanan semacam ini justru terkesan menghambat. Belum lagi jika terjadi antrean panjang. “Kami akan membuat aplikasi. Jadi, para calon pencari kerja tidak perlu datang ke sini. Akan kami validasi dan buktikan,” pungkasnya. (nen/c2/rus)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/