alexametrics
22 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Terancam Tak Dapat Kuota PPPK Guru

Desak Pemerintah Perbaiki Birokrasi Pemerintahan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Wacana nasional yang meniadakan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru dan menggantinya dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) nyatanya memunculkan gejolak baru di Kabupaten Jember. Hal tersebut terjadi setelah bergesernya birokrasi di akhir masa jabatan kepala daerah. Salah satunya adalah jabatan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jember.

Lalu, bagaimana pengadaan PPPK tahun ini jika susunan kepemerintahannya masih amburadul? “Kami khawatir, PPPK Jember gagal jika perencanaannya tidak maksimal,” tutur Ketua Persatuan Guru Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember Supriyono.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, Supriyono menjelaskan bahwa proses pengadaan PPPK itu ditangani panitia nasional untuk instansi pusat dan panitia seleksi di tingkat daerah. Menurutnya, pengadaan itu diawali dengan penetapan kebutuhan dari organisasi perangkat daerah (OPD). “Ada berapa kebutuhan guru di kabupaten Jember. Kemudian, berapa kuota nasional yang didapat Jember, itu yang harus dicari,” ungkapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selanjutnya, pemerintah diharapkan transparan terhadap informasi itu, dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. Khususnya kepada para guru yang memenuhi syarat mengikuti seleksi PPPK. Seperti diketahui, syarat usia minimal untuk mengikuti PPPK adalah 20 tahun dan maksimal 59 tahun.

Terkait persoalan yang dihadapi di Jember, Supriyono mengungkapkan bahwa Jember memiliki trauma berupa tidak didapatkannya kuota CPNS karena KSOTK yang dibuat Jember tidak linier dengan yang dibutuhkan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB). “Artinya, Jember kehilangan kuota CPNS satu masa yang pada saat itu (2020, Red) sekitar 300-400 CPNS,” paparnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Wacana nasional yang meniadakan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru dan menggantinya dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) nyatanya memunculkan gejolak baru di Kabupaten Jember. Hal tersebut terjadi setelah bergesernya birokrasi di akhir masa jabatan kepala daerah. Salah satunya adalah jabatan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jember.

Lalu, bagaimana pengadaan PPPK tahun ini jika susunan kepemerintahannya masih amburadul? “Kami khawatir, PPPK Jember gagal jika perencanaannya tidak maksimal,” tutur Ketua Persatuan Guru Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember Supriyono.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, Supriyono menjelaskan bahwa proses pengadaan PPPK itu ditangani panitia nasional untuk instansi pusat dan panitia seleksi di tingkat daerah. Menurutnya, pengadaan itu diawali dengan penetapan kebutuhan dari organisasi perangkat daerah (OPD). “Ada berapa kebutuhan guru di kabupaten Jember. Kemudian, berapa kuota nasional yang didapat Jember, itu yang harus dicari,” ungkapnya.

Selanjutnya, pemerintah diharapkan transparan terhadap informasi itu, dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. Khususnya kepada para guru yang memenuhi syarat mengikuti seleksi PPPK. Seperti diketahui, syarat usia minimal untuk mengikuti PPPK adalah 20 tahun dan maksimal 59 tahun.

Terkait persoalan yang dihadapi di Jember, Supriyono mengungkapkan bahwa Jember memiliki trauma berupa tidak didapatkannya kuota CPNS karena KSOTK yang dibuat Jember tidak linier dengan yang dibutuhkan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB). “Artinya, Jember kehilangan kuota CPNS satu masa yang pada saat itu (2020, Red) sekitar 300-400 CPNS,” paparnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Wacana nasional yang meniadakan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru dan menggantinya dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) nyatanya memunculkan gejolak baru di Kabupaten Jember. Hal tersebut terjadi setelah bergesernya birokrasi di akhir masa jabatan kepala daerah. Salah satunya adalah jabatan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jember.

Lalu, bagaimana pengadaan PPPK tahun ini jika susunan kepemerintahannya masih amburadul? “Kami khawatir, PPPK Jember gagal jika perencanaannya tidak maksimal,” tutur Ketua Persatuan Guru Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember Supriyono.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, Supriyono menjelaskan bahwa proses pengadaan PPPK itu ditangani panitia nasional untuk instansi pusat dan panitia seleksi di tingkat daerah. Menurutnya, pengadaan itu diawali dengan penetapan kebutuhan dari organisasi perangkat daerah (OPD). “Ada berapa kebutuhan guru di kabupaten Jember. Kemudian, berapa kuota nasional yang didapat Jember, itu yang harus dicari,” ungkapnya.

Selanjutnya, pemerintah diharapkan transparan terhadap informasi itu, dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. Khususnya kepada para guru yang memenuhi syarat mengikuti seleksi PPPK. Seperti diketahui, syarat usia minimal untuk mengikuti PPPK adalah 20 tahun dan maksimal 59 tahun.

Terkait persoalan yang dihadapi di Jember, Supriyono mengungkapkan bahwa Jember memiliki trauma berupa tidak didapatkannya kuota CPNS karena KSOTK yang dibuat Jember tidak linier dengan yang dibutuhkan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB). “Artinya, Jember kehilangan kuota CPNS satu masa yang pada saat itu (2020, Red) sekitar 300-400 CPNS,” paparnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/