alexametrics
22.4 C
Jember
Wednesday, 29 June 2022

Giliran Bupati Faida Dipidanakan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kepemimpinan Bupati Faida dan Wabup Abdul Muqit Arief sepertinya benar-benar banyak sandungan sebelum keduanya purna tugas. Bagaimana tidak, setelah empat warga memidanakan kebijakan Muqit Arief saat menjadi Plt bupati, ternyata Bupati Faida juga dipidanakan, kemarin (6/1). Laporan kasusnya nyaris serupa, yaitu berkaitan dengan penggantian pejabat di internal Pemkab Jember.

Bupati Faida dilaporkan Raditya, warga Jalan Sentot Prawirodirjo, Kecamatan Kaliwates, ke Polres Jember. Pria ini mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Bela Kiai Muqit. Dalam melakukan laporan, Raditya menguasakannya kepada Anasrul, seorang advokat.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, Anasrul mengurai, laporan Raditya berkaitan dengan kebijakan Bupati Jember yang melakukan mutasi atau penggantian pegawai. Bupati disebut telah melanggar Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2015. Tepatnya pada pasal 71 yang mengatur larangan penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan cabup-cawabup terpilih, terkecuali seizin tertulis dari menteri.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dalam laporannya, bupati juga diduga melanggar pasal 190 serta pasal 162, sehingga dipidanakan dengan ancaman paling singkat sebulan penjara dan terlama enam bulan. Selain itu, terancam denda paling sedikit Rp 600 ribu dan paling banyak Rp 600 juta.

“Pelanggaran UU Pilkada yang dilakukan bupati sangat jelas. Melakukan penggantian pejabat tanpa izin Mendagri. Selain itu, juga melanggar larangan Kemendagri terkait usulan dan penggantian pejabat yang diterbitkan tanggal 23 Desember 2020,” ucapnya.

Anasrul menyebut, apa yang dilakukan bupati sangat berbeda dengan yang dilakukan Muqit Arief saat menjabat Plt bupati. Menurutnya, Muqit memiliki sandaran hukum yang kuat yang telah lama diperintahkan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengembalikan KSOTK. “Sementara, bupati murni melakukan penggantian tanpa ada izin dan rekomendasi,” bebernya.

Sementara itu, Raditya, yang menguasakan kepada Anasrul, juga melaporkan empat warga yang melaporkan Muqit Arief saat menjadi Plt bupati. Empat warga yang dilaporkan adalah Hari Subagyo, Kustomo, Teguh Widodo, dan Mohammad Jumari, yang tak lain merupakan pelapor Muqit Arief seperti diberitakan sebelumnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kepemimpinan Bupati Faida dan Wabup Abdul Muqit Arief sepertinya benar-benar banyak sandungan sebelum keduanya purna tugas. Bagaimana tidak, setelah empat warga memidanakan kebijakan Muqit Arief saat menjadi Plt bupati, ternyata Bupati Faida juga dipidanakan, kemarin (6/1). Laporan kasusnya nyaris serupa, yaitu berkaitan dengan penggantian pejabat di internal Pemkab Jember.

Bupati Faida dilaporkan Raditya, warga Jalan Sentot Prawirodirjo, Kecamatan Kaliwates, ke Polres Jember. Pria ini mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Bela Kiai Muqit. Dalam melakukan laporan, Raditya menguasakannya kepada Anasrul, seorang advokat.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, Anasrul mengurai, laporan Raditya berkaitan dengan kebijakan Bupati Jember yang melakukan mutasi atau penggantian pegawai. Bupati disebut telah melanggar Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2015. Tepatnya pada pasal 71 yang mengatur larangan penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan cabup-cawabup terpilih, terkecuali seizin tertulis dari menteri.

Dalam laporannya, bupati juga diduga melanggar pasal 190 serta pasal 162, sehingga dipidanakan dengan ancaman paling singkat sebulan penjara dan terlama enam bulan. Selain itu, terancam denda paling sedikit Rp 600 ribu dan paling banyak Rp 600 juta.

“Pelanggaran UU Pilkada yang dilakukan bupati sangat jelas. Melakukan penggantian pejabat tanpa izin Mendagri. Selain itu, juga melanggar larangan Kemendagri terkait usulan dan penggantian pejabat yang diterbitkan tanggal 23 Desember 2020,” ucapnya.

Anasrul menyebut, apa yang dilakukan bupati sangat berbeda dengan yang dilakukan Muqit Arief saat menjabat Plt bupati. Menurutnya, Muqit memiliki sandaran hukum yang kuat yang telah lama diperintahkan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengembalikan KSOTK. “Sementara, bupati murni melakukan penggantian tanpa ada izin dan rekomendasi,” bebernya.

Sementara itu, Raditya, yang menguasakan kepada Anasrul, juga melaporkan empat warga yang melaporkan Muqit Arief saat menjadi Plt bupati. Empat warga yang dilaporkan adalah Hari Subagyo, Kustomo, Teguh Widodo, dan Mohammad Jumari, yang tak lain merupakan pelapor Muqit Arief seperti diberitakan sebelumnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kepemimpinan Bupati Faida dan Wabup Abdul Muqit Arief sepertinya benar-benar banyak sandungan sebelum keduanya purna tugas. Bagaimana tidak, setelah empat warga memidanakan kebijakan Muqit Arief saat menjadi Plt bupati, ternyata Bupati Faida juga dipidanakan, kemarin (6/1). Laporan kasusnya nyaris serupa, yaitu berkaitan dengan penggantian pejabat di internal Pemkab Jember.

Bupati Faida dilaporkan Raditya, warga Jalan Sentot Prawirodirjo, Kecamatan Kaliwates, ke Polres Jember. Pria ini mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Bela Kiai Muqit. Dalam melakukan laporan, Raditya menguasakannya kepada Anasrul, seorang advokat.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, Anasrul mengurai, laporan Raditya berkaitan dengan kebijakan Bupati Jember yang melakukan mutasi atau penggantian pegawai. Bupati disebut telah melanggar Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2015. Tepatnya pada pasal 71 yang mengatur larangan penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan cabup-cawabup terpilih, terkecuali seizin tertulis dari menteri.

Dalam laporannya, bupati juga diduga melanggar pasal 190 serta pasal 162, sehingga dipidanakan dengan ancaman paling singkat sebulan penjara dan terlama enam bulan. Selain itu, terancam denda paling sedikit Rp 600 ribu dan paling banyak Rp 600 juta.

“Pelanggaran UU Pilkada yang dilakukan bupati sangat jelas. Melakukan penggantian pejabat tanpa izin Mendagri. Selain itu, juga melanggar larangan Kemendagri terkait usulan dan penggantian pejabat yang diterbitkan tanggal 23 Desember 2020,” ucapnya.

Anasrul menyebut, apa yang dilakukan bupati sangat berbeda dengan yang dilakukan Muqit Arief saat menjabat Plt bupati. Menurutnya, Muqit memiliki sandaran hukum yang kuat yang telah lama diperintahkan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengembalikan KSOTK. “Sementara, bupati murni melakukan penggantian tanpa ada izin dan rekomendasi,” bebernya.

Sementara itu, Raditya, yang menguasakan kepada Anasrul, juga melaporkan empat warga yang melaporkan Muqit Arief saat menjadi Plt bupati. Empat warga yang dilaporkan adalah Hari Subagyo, Kustomo, Teguh Widodo, dan Mohammad Jumari, yang tak lain merupakan pelapor Muqit Arief seperti diberitakan sebelumnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/