Mobile_AP_Rectangle 1
JEMBER, RADARJEMBER.ID – Adanya sejumlah warga yang bukan petani menjadi pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) mulai dibersihkan. Hal itu tampak dalam pelantikan pengurus Gapoktan baru oleh Bupati Jember dr Faida MMR di Pondok Pesantren An Nidhomiyah, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, kemarin (5/12).
Faida juga mengukuhkan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). Menurutnya, pergantian pengurus Gapoktan dan HIPPA dilakukan berdasar verifikasi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Verifikasi itu sendiri dilakukan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pemkab Jember.
Pergantian pengurus dilakukan karena banyak Gapoktan yang tidak ada pengurusnya alias tidak lengkap. “Ada beberapa di antara pengurus yang sudah tidak aktif,” tuturnya
- Advertisement -
JEMBER, RADARJEMBER.ID – Adanya sejumlah warga yang bukan petani menjadi pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) mulai dibersihkan. Hal itu tampak dalam pelantikan pengurus Gapoktan baru oleh Bupati Jember dr Faida MMR di Pondok Pesantren An Nidhomiyah, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, kemarin (5/12).
Faida juga mengukuhkan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). Menurutnya, pergantian pengurus Gapoktan dan HIPPA dilakukan berdasar verifikasi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Verifikasi itu sendiri dilakukan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pemkab Jember.
Pergantian pengurus dilakukan karena banyak Gapoktan yang tidak ada pengurusnya alias tidak lengkap. “Ada beberapa di antara pengurus yang sudah tidak aktif,” tuturnya
JEMBER, RADARJEMBER.ID – Adanya sejumlah warga yang bukan petani menjadi pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) mulai dibersihkan. Hal itu tampak dalam pelantikan pengurus Gapoktan baru oleh Bupati Jember dr Faida MMR di Pondok Pesantren An Nidhomiyah, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, kemarin (5/12).
Faida juga mengukuhkan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). Menurutnya, pergantian pengurus Gapoktan dan HIPPA dilakukan berdasar verifikasi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Verifikasi itu sendiri dilakukan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pemkab Jember.
Pergantian pengurus dilakukan karena banyak Gapoktan yang tidak ada pengurusnya alias tidak lengkap. “Ada beberapa di antara pengurus yang sudah tidak aktif,” tuturnya
