alexametrics
24.1 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Jangan Ada Partai PKH

Pendamping Bantuan Harus Netral

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Netralitas pendamping penerima bantuan pemerintah kembali menjadi sorotan. Sebab, di lapangan ditemukan ada pendamping yang mengarahkan agar penerima bantuan memilih pasangan calon (paslon) tertentu pada pilkada nanti. Bahkan, ada yang sampai mengancam jika tak memilih sesuai instruksi, nama penerima akan dicoret dari daftar penerima bantuan.

Problem netralitas itu mencuat dalam rapat yang digelar di DPRD Jember, kemarin (5/11). Rapat itu dilaksanakan karena adanya dugaan oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tidak netral. Mereka disinyalir turut berpolitik praktis.

Dugaan itu kontan memicu reaksi dari para pendamping. Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jember sempat sesak dengan kehadiran pendamping PKH dan TKSK yang memenuhi panggilan dewan. Dampaknya, rapat itu digelar tanpa memperhatikan pentingnya protokol kesehatan. Selain banyak orang, di antara mereka juga tak mengenakan masker serta tidak menjaga jarak. Kapasitas pun seperti tidak dibatasi, sehingga bertolak belakang dengan langkah-langkah pencegahan wabah korona.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sekretaris Komisi D DPRD Jember Nurhasan mengatakan, pendamping PKH dan TKSK tidak perlu ikut-ikutan berpolitik. Apalagi terlibat dalam urusan mendukung di Pilkada Jember. “Jangan sampai PKH ini menjadi partai. Mohon tidak ada ancaman-ancaman (saat menyalurkan bantuan demi kepentingan calon tertentu, Red),” terangnya.

Ditambahkan, pendamping PKH dan pendamping bantuan lain tak boleh memanfaatkan posisinya, guna mengarahkan keluarga penerima manfaat untuk memilih calon tertentu. “Jangan melakukan ancaman, bila tidak mendukung, bantuan tidak diberikan lagi. Ini jangan sampai ini terjadi,” tegasnya.

Nur Hasan menyebut, pengertian netral dalam Pilkada Jember bukan berarti tidur-tiduran di rumah saat pencoblosan berlangsung. Apalagi sampai masuk menjadi golongan putih (golput). Menurutnya, sebagai pegawai yang menerima gaji dari negara, mereka harus memberi teladan yang baik kepada masyarakat dengan bersikap netral. Urusan pilih-memilih pada saatnya nanti, biarkan tetap menjadi rahasia perorangan para pendamping PKH dan TKSK.

“Saya yakin, Anda (pendamping PKH dan TKSK, Red) punya kecenderungan memilih siapa di pilkada. Mau mengajak anak, istri, dan mencoblos calon tertentu boleh. Tetapi jangan sampai mengajak keluarga penerima bantuan pemerintah,” ucapnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Netralitas pendamping penerima bantuan pemerintah kembali menjadi sorotan. Sebab, di lapangan ditemukan ada pendamping yang mengarahkan agar penerima bantuan memilih pasangan calon (paslon) tertentu pada pilkada nanti. Bahkan, ada yang sampai mengancam jika tak memilih sesuai instruksi, nama penerima akan dicoret dari daftar penerima bantuan.

Problem netralitas itu mencuat dalam rapat yang digelar di DPRD Jember, kemarin (5/11). Rapat itu dilaksanakan karena adanya dugaan oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tidak netral. Mereka disinyalir turut berpolitik praktis.

Dugaan itu kontan memicu reaksi dari para pendamping. Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jember sempat sesak dengan kehadiran pendamping PKH dan TKSK yang memenuhi panggilan dewan. Dampaknya, rapat itu digelar tanpa memperhatikan pentingnya protokol kesehatan. Selain banyak orang, di antara mereka juga tak mengenakan masker serta tidak menjaga jarak. Kapasitas pun seperti tidak dibatasi, sehingga bertolak belakang dengan langkah-langkah pencegahan wabah korona.

Sekretaris Komisi D DPRD Jember Nurhasan mengatakan, pendamping PKH dan TKSK tidak perlu ikut-ikutan berpolitik. Apalagi terlibat dalam urusan mendukung di Pilkada Jember. “Jangan sampai PKH ini menjadi partai. Mohon tidak ada ancaman-ancaman (saat menyalurkan bantuan demi kepentingan calon tertentu, Red),” terangnya.

Ditambahkan, pendamping PKH dan pendamping bantuan lain tak boleh memanfaatkan posisinya, guna mengarahkan keluarga penerima manfaat untuk memilih calon tertentu. “Jangan melakukan ancaman, bila tidak mendukung, bantuan tidak diberikan lagi. Ini jangan sampai ini terjadi,” tegasnya.

Nur Hasan menyebut, pengertian netral dalam Pilkada Jember bukan berarti tidur-tiduran di rumah saat pencoblosan berlangsung. Apalagi sampai masuk menjadi golongan putih (golput). Menurutnya, sebagai pegawai yang menerima gaji dari negara, mereka harus memberi teladan yang baik kepada masyarakat dengan bersikap netral. Urusan pilih-memilih pada saatnya nanti, biarkan tetap menjadi rahasia perorangan para pendamping PKH dan TKSK.

“Saya yakin, Anda (pendamping PKH dan TKSK, Red) punya kecenderungan memilih siapa di pilkada. Mau mengajak anak, istri, dan mencoblos calon tertentu boleh. Tetapi jangan sampai mengajak keluarga penerima bantuan pemerintah,” ucapnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Netralitas pendamping penerima bantuan pemerintah kembali menjadi sorotan. Sebab, di lapangan ditemukan ada pendamping yang mengarahkan agar penerima bantuan memilih pasangan calon (paslon) tertentu pada pilkada nanti. Bahkan, ada yang sampai mengancam jika tak memilih sesuai instruksi, nama penerima akan dicoret dari daftar penerima bantuan.

Problem netralitas itu mencuat dalam rapat yang digelar di DPRD Jember, kemarin (5/11). Rapat itu dilaksanakan karena adanya dugaan oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tidak netral. Mereka disinyalir turut berpolitik praktis.

Dugaan itu kontan memicu reaksi dari para pendamping. Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jember sempat sesak dengan kehadiran pendamping PKH dan TKSK yang memenuhi panggilan dewan. Dampaknya, rapat itu digelar tanpa memperhatikan pentingnya protokol kesehatan. Selain banyak orang, di antara mereka juga tak mengenakan masker serta tidak menjaga jarak. Kapasitas pun seperti tidak dibatasi, sehingga bertolak belakang dengan langkah-langkah pencegahan wabah korona.

Sekretaris Komisi D DPRD Jember Nurhasan mengatakan, pendamping PKH dan TKSK tidak perlu ikut-ikutan berpolitik. Apalagi terlibat dalam urusan mendukung di Pilkada Jember. “Jangan sampai PKH ini menjadi partai. Mohon tidak ada ancaman-ancaman (saat menyalurkan bantuan demi kepentingan calon tertentu, Red),” terangnya.

Ditambahkan, pendamping PKH dan pendamping bantuan lain tak boleh memanfaatkan posisinya, guna mengarahkan keluarga penerima manfaat untuk memilih calon tertentu. “Jangan melakukan ancaman, bila tidak mendukung, bantuan tidak diberikan lagi. Ini jangan sampai ini terjadi,” tegasnya.

Nur Hasan menyebut, pengertian netral dalam Pilkada Jember bukan berarti tidur-tiduran di rumah saat pencoblosan berlangsung. Apalagi sampai masuk menjadi golongan putih (golput). Menurutnya, sebagai pegawai yang menerima gaji dari negara, mereka harus memberi teladan yang baik kepada masyarakat dengan bersikap netral. Urusan pilih-memilih pada saatnya nanti, biarkan tetap menjadi rahasia perorangan para pendamping PKH dan TKSK.

“Saya yakin, Anda (pendamping PKH dan TKSK, Red) punya kecenderungan memilih siapa di pilkada. Mau mengajak anak, istri, dan mencoblos calon tertentu boleh. Tetapi jangan sampai mengajak keluarga penerima bantuan pemerintah,” ucapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/