alexametrics
32.1 C
Jember
Tuesday, 24 May 2022

Kemensos Tidak Boleh Cuci Tangan atas Kesalahan Pelaksana Dana Bansos

Perbankan dan Pemerintah Belum Nyambung

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – KUNJUNGAN Mensos Tri Rismaharini memantik sorotan publik soal penyaluran dana bantuan sosial di Jember. Sebab, ditemukan ribuan KKS yang masih ngendon di bank penyalur. Jika memotret dengan lensa yang lebih besar, sebenarnya masalah serupa tidak hanya terjadi di Jember, tapi juga di daerah lain. Hal inilah yang menurut pakar harus mendapat evaluasi menyeluruh di tingkat nasional. Sebab, masalahnya tidak hanya kasuistik di Jember.

Pakar kebijakan publik Universitas Jember, Hermanto Rohman, menilai pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos), harus melakukan evaluasi menyeluruh atas program yang dibuatnya. Sebab, problemnya merata hampir di semua daerah. Menurutnya, masalah itu bisa jadi karena komunikasi belum berjalan dengan baik, sehingga eksekusi di lapangan juga tidak berjalan dengan semestinya.

Hermanto menjelaskan, prinsipnya, jika sebuah program tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, biasanya disebabkan oleh tiga hal. Pertama, komunikasi antara pelaksana dan pembuat program terhambat. Kedua, pelaksana yang mendapat disposisi tidak memiliki frekuensi yang sama. Artinya, mereka tidak paham esensi dari program ini harus dilaksanakan seperti apa. Ketiga, kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lapangan tidak jalan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Mestinya, Hermanto menilai, pemerintah pusat mengevaluasi, tidak lantas menyalahkan salah satu bank pelaksana program tersebut.  Evaluasi yang dapat dilakukan di antaranya dengan melakukan komunikasi antara Kemensos sebagai penanggung jawab program, dengan pelaksana program, yaitu pihak perbankan, koordinator pendamping, atau pemerintah daerah. “Menurut saya ini bukan masalah sanksi atau tidak. Seharusnya bisa diurai ini kesalahannya di mana,” ungkap lulusan Pascasarjana Administrasi Negara UGM tersebut.

Menurut dia, dimungkinkan pihak perbankan bukan menjadi akar persoalan atas tersendatnya penyaluran bantuan. Sebab, perbankan punya standard operating procedure (SOP) ketika akan melakukan pencairan. Padahal proses pencarian harus mengikuti mekanisme yang berlaku di perbankan. “Bisa jadi, itu logika perbankan dengan pemerintah belum ketemu. Karena ini tidak hanya terjadi di satu daerah saja, namun di semua daerah. Jadi, mekanisme program ini yang harus dievaluasi,” bebernya.

Kemensos, kata dia, tidak bisa cuci tangan atas kesalahan pelaksana di lapangan. Kecuali, jika kasusnya hanya di Jember. Sebab, para pelaksana di lapangan juga diposisikan pada kondisi tertentu yang membuat mereka menjadi gamang untuk melakukan, karena tertutupnya akses komunikasi dengan pemerintah pusat.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – KUNJUNGAN Mensos Tri Rismaharini memantik sorotan publik soal penyaluran dana bantuan sosial di Jember. Sebab, ditemukan ribuan KKS yang masih ngendon di bank penyalur. Jika memotret dengan lensa yang lebih besar, sebenarnya masalah serupa tidak hanya terjadi di Jember, tapi juga di daerah lain. Hal inilah yang menurut pakar harus mendapat evaluasi menyeluruh di tingkat nasional. Sebab, masalahnya tidak hanya kasuistik di Jember.

Pakar kebijakan publik Universitas Jember, Hermanto Rohman, menilai pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos), harus melakukan evaluasi menyeluruh atas program yang dibuatnya. Sebab, problemnya merata hampir di semua daerah. Menurutnya, masalah itu bisa jadi karena komunikasi belum berjalan dengan baik, sehingga eksekusi di lapangan juga tidak berjalan dengan semestinya.

Hermanto menjelaskan, prinsipnya, jika sebuah program tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, biasanya disebabkan oleh tiga hal. Pertama, komunikasi antara pelaksana dan pembuat program terhambat. Kedua, pelaksana yang mendapat disposisi tidak memiliki frekuensi yang sama. Artinya, mereka tidak paham esensi dari program ini harus dilaksanakan seperti apa. Ketiga, kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lapangan tidak jalan.

Mestinya, Hermanto menilai, pemerintah pusat mengevaluasi, tidak lantas menyalahkan salah satu bank pelaksana program tersebut.  Evaluasi yang dapat dilakukan di antaranya dengan melakukan komunikasi antara Kemensos sebagai penanggung jawab program, dengan pelaksana program, yaitu pihak perbankan, koordinator pendamping, atau pemerintah daerah. “Menurut saya ini bukan masalah sanksi atau tidak. Seharusnya bisa diurai ini kesalahannya di mana,” ungkap lulusan Pascasarjana Administrasi Negara UGM tersebut.

Menurut dia, dimungkinkan pihak perbankan bukan menjadi akar persoalan atas tersendatnya penyaluran bantuan. Sebab, perbankan punya standard operating procedure (SOP) ketika akan melakukan pencairan. Padahal proses pencarian harus mengikuti mekanisme yang berlaku di perbankan. “Bisa jadi, itu logika perbankan dengan pemerintah belum ketemu. Karena ini tidak hanya terjadi di satu daerah saja, namun di semua daerah. Jadi, mekanisme program ini yang harus dievaluasi,” bebernya.

Kemensos, kata dia, tidak bisa cuci tangan atas kesalahan pelaksana di lapangan. Kecuali, jika kasusnya hanya di Jember. Sebab, para pelaksana di lapangan juga diposisikan pada kondisi tertentu yang membuat mereka menjadi gamang untuk melakukan, karena tertutupnya akses komunikasi dengan pemerintah pusat.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – KUNJUNGAN Mensos Tri Rismaharini memantik sorotan publik soal penyaluran dana bantuan sosial di Jember. Sebab, ditemukan ribuan KKS yang masih ngendon di bank penyalur. Jika memotret dengan lensa yang lebih besar, sebenarnya masalah serupa tidak hanya terjadi di Jember, tapi juga di daerah lain. Hal inilah yang menurut pakar harus mendapat evaluasi menyeluruh di tingkat nasional. Sebab, masalahnya tidak hanya kasuistik di Jember.

Pakar kebijakan publik Universitas Jember, Hermanto Rohman, menilai pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos), harus melakukan evaluasi menyeluruh atas program yang dibuatnya. Sebab, problemnya merata hampir di semua daerah. Menurutnya, masalah itu bisa jadi karena komunikasi belum berjalan dengan baik, sehingga eksekusi di lapangan juga tidak berjalan dengan semestinya.

Hermanto menjelaskan, prinsipnya, jika sebuah program tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, biasanya disebabkan oleh tiga hal. Pertama, komunikasi antara pelaksana dan pembuat program terhambat. Kedua, pelaksana yang mendapat disposisi tidak memiliki frekuensi yang sama. Artinya, mereka tidak paham esensi dari program ini harus dilaksanakan seperti apa. Ketiga, kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lapangan tidak jalan.

Mestinya, Hermanto menilai, pemerintah pusat mengevaluasi, tidak lantas menyalahkan salah satu bank pelaksana program tersebut.  Evaluasi yang dapat dilakukan di antaranya dengan melakukan komunikasi antara Kemensos sebagai penanggung jawab program, dengan pelaksana program, yaitu pihak perbankan, koordinator pendamping, atau pemerintah daerah. “Menurut saya ini bukan masalah sanksi atau tidak. Seharusnya bisa diurai ini kesalahannya di mana,” ungkap lulusan Pascasarjana Administrasi Negara UGM tersebut.

Menurut dia, dimungkinkan pihak perbankan bukan menjadi akar persoalan atas tersendatnya penyaluran bantuan. Sebab, perbankan punya standard operating procedure (SOP) ketika akan melakukan pencairan. Padahal proses pencarian harus mengikuti mekanisme yang berlaku di perbankan. “Bisa jadi, itu logika perbankan dengan pemerintah belum ketemu. Karena ini tidak hanya terjadi di satu daerah saja, namun di semua daerah. Jadi, mekanisme program ini yang harus dievaluasi,” bebernya.

Kemensos, kata dia, tidak bisa cuci tangan atas kesalahan pelaksana di lapangan. Kecuali, jika kasusnya hanya di Jember. Sebab, para pelaksana di lapangan juga diposisikan pada kondisi tertentu yang membuat mereka menjadi gamang untuk melakukan, karena tertutupnya akses komunikasi dengan pemerintah pusat.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/