Jawaban Bank Mandiri ke Bu Risma Terkait Penyaluran Bantuan yang Tersendat

JEMBER, RADARJEMBER.ID – AGENDA Mensos RI Tri Rismaharini ke Jember berubah-ubah pada pekan kemarin. Dari awalnya direncanakan ke Rambipuji terlebih dahulu, lantas berubah dengan rapat koordinasi di Hotel Aston Jember. Dua bank penyalur kartu keluarga penerima manfaat (KPM) juga dihadirkan, Bank BNI dan Bank Mandiri. Pembicaraan panjang terjadi pada Bank Mandiri karena ada ribuan kartu yang belum terdistribusikan. Kala itu, perwakilan Bank Mandiri pusat beralasan, KKS yang masih ngendon itu karena KPM tidak hadir saat prosesi penyerahan.

Pernyataan tersebut membuat Risma tidak percaya seratus persen. “Mosok tiga ribu sekian itu tidak hadir? Saya tidak percaya! Warga ini adalah orang tidak mampu, butuh uang, masak tidak hadir?” ucapnya.

Selain ditemukan ada angka 3.000 yang belum terdistribusikan, juga ada 5.000 kartu yang statusnya sama. Sehingga total ada 8.000 lebih. Risma pun berani bertaruh bahwa bank penyalur, yaitu Bank Mandiri Jember, tidak jalan. “Ayo taruhan. Bank Mandiri Jember diam saja. Masak sampai tiga ribu dan lima ribu, itu tidak mungkin. Kalau jalan, tidak mungkin sebesar itu. Makanya saya turun ke Jember. Tolonglah ditegur itu Mandiri cabang Jember. Kalau tidak ada reward dan punishment bagaimana?” cecar Risma yang dalam rapat koordinasi tersebut juga disiarkan di kanal Youtube Linjamsos Oke milik Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial di bawah Kemensos.

Melihat data di Jember sampai sekitar 8.000 sekian KKS yang belum termanfaatkan untuk KPM, membuat Risma heran. “Di Bandung ada 5.000, saya kira sudah tinggi. Ini ada 8.000. Ini masalahnya punya orang miskin. Kalau semua doa bersama, amblas. Itu doanya orang miskin,” ujarnya.

Risma juga menyampaikan, bila bank penyalur memang sudah tak sanggup bekerja dan menuntaskan distribusi kartu, maka sebaiknya mundur saja. “Bila tidak sanggup, mundur saja. Saya carikan yang lain. Saya sebenarnya ingin Anda (bank penyalur, Red) bergerak,” terangnya.

Sejatinya, mantan Wali Kota Surabaya itu juga paham kenapa ini terjadi di Jember. “Saya sudah tahu sebenarnya kenapa. Cuma gak etis kalau ngomong,” tuturnya.

Risma selanjutnya memberi tenggat kepada bank agar menyelesaikan dalam dua hari persoalan distribusi 3.000 sekian dan 5.000 sekian tersebut, yakni pada Senin dan Selasa (30-31/8). “Saya mau Senin–Selasa. Bila 5.000 sekian tidak transaksi karena alasan kartu rusak, maka harus diganti. Saya tidak mau KPM bolak-balik, mereka itu sudah miskin,” terangnya. Dia juga memohon, bila ada kendala, segera disampaikan ke bupati. “Karena ada masalah PPKM, bilang ke bupati. Saya yakin bupati akan mau membantu,” tuturnya.

Lantas bagaimana kondisi terakhir penyaluran KKS tersebut? Rupanya, hingga kini belum semua kartu tuntas terdistribusikan. Area Operation Manager Bank Mandiri Cabang Jember Yuli Agus Setyono menjelaskan, memang ada sekitar 8.000 kartu saat Risma datang. Ada 15 kartu yang pada saat itu disalurkan langsung bersamaan dengan datangnya Mensos tersebut.

Jika diperinci, Yuli membeberkan, dari 8.000 lebih KKS yang disebut, sebenarnya hanya 2.913 kartu yang belum terdistribusi itu. Sisanya, ada 2.941 kartu yang tidak bertransaksi. Artinya, KPM tidak melakukan transaksi, tapi kartunya telah tersalurkan. Selain itu, juga ada 2.163 data KPM ini masih di bank penyalur bantuan yang lama. “Sehingga, kami diminta untuk mendistribusikan 2.913 kartu,” paparnya.

Sebanyak 2.913 kartu yang belum terdistribusikan tersebut diberi waktu dua hari diselesaikan. “Kami sudah ada di 31 kantor kecamatan. Ternyata masih banyak yang tidak ambil,” tuturnya. Akhirnya, kata dia, untuk pengambilan kartu bisa di Bank Mandiri Cabang yaitu di Alun-Alun Jember. “Akhirnya, kami buka loket di Mandiri alun-alun,” terangnya.

Posisi berapa jumlah yang sudah diambil atau tersalurkan, menurutnya, sekitar 63 persen dari 2.913. “Posisi kemarin (Kamis, 2/9, Red) sekitar 65 persen,” terangnya. Untuk mengatasi tersebut, pada hari Selasa–Sabtu, 7–11 September, besok pihaknya kembali membuka di kantor kecamatan dengan harapan 35 persen kartu yang belum diambil bisa terdistribusi.

Dia menjelaskan mengapa ribuan kartu KPM belum terdistribusikan. Menurut Yuli, sejak awal, yaitu Februari sampai dengan Agustus, pihaknya terus berupaya melakukan distribusi melalui empat tahap. Pertama diambil di balai desa sebanyak 245 desa/kelurahan di Jember. “Semua desa kami datangi. Satu sampai dua hari ada di balai desa, ternyata masih ada sisa,” paparnya.

Selanjutnya, dibuka lagi di kantor kecamatan 1–4 hari, juga masih ada KPM yang belum mengambil. “Gak habis di kecamatan, maka menyalurkan di Bank Mandiri terdekat dengan KPM 7–10 hari, juga tidak habis. Selanjutnya, di Bank Mandiri alun-alun,” akunya.

Dia mengakui, pada saat distribusi pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos), tidak langsung koordinasi dengan pendamping yang tersebar di setiap kecamatan. “Menetapkan jadwal itu dari Dinsos. Komunikasi kami juga ke kecamatan dan kelurahan. Pendamping itu juga bagian dari Dinsos,’ terangnya.

Dia menjelaskan, tidak ada petugas secara khusus di setiap kecamatan bila ada KPM penerima kartu itu bermasalah seperti salah pin dan lainnya. “Kalau ada masalah, datang ke Bank Mandiri terdekat,” tuturnya.

Yuli juga mengaku, ada grup WA yang berisi Dinsos, Kantor Mandiri Pusat, dan pendamping. Selain itu, juga sudah ada tim yang menangani kendala ATM, penanggung jawab distribusi, hingga tim yang menangani komplain di setiap cabang.

Reporter : Dwi Siswanto
Fotografer : Dwi Siswanto
Editor : Mahrus Sholih

JEMBER, RADARJEMBER.ID – AGENDA Mensos RI Tri Rismaharini ke Jember berubah-ubah pada pekan kemarin. Dari awalnya direncanakan ke Rambipuji terlebih dahulu, lantas berubah dengan rapat koordinasi di Hotel Aston Jember. Dua bank penyalur kartu keluarga penerima manfaat (KPM) juga dihadirkan, Bank BNI dan Bank Mandiri. Pembicaraan panjang terjadi pada Bank Mandiri karena ada ribuan kartu yang belum terdistribusikan. Kala itu, perwakilan Bank Mandiri pusat beralasan, KKS yang masih ngendon itu karena KPM tidak hadir saat prosesi penyerahan.

Pernyataan tersebut membuat Risma tidak percaya seratus persen. “Mosok tiga ribu sekian itu tidak hadir? Saya tidak percaya! Warga ini adalah orang tidak mampu, butuh uang, masak tidak hadir?” ucapnya.

Selain ditemukan ada angka 3.000 yang belum terdistribusikan, juga ada 5.000 kartu yang statusnya sama. Sehingga total ada 8.000 lebih. Risma pun berani bertaruh bahwa bank penyalur, yaitu Bank Mandiri Jember, tidak jalan. “Ayo taruhan. Bank Mandiri Jember diam saja. Masak sampai tiga ribu dan lima ribu, itu tidak mungkin. Kalau jalan, tidak mungkin sebesar itu. Makanya saya turun ke Jember. Tolonglah ditegur itu Mandiri cabang Jember. Kalau tidak ada reward dan punishment bagaimana?” cecar Risma yang dalam rapat koordinasi tersebut juga disiarkan di kanal Youtube Linjamsos Oke milik Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial di bawah Kemensos.

Melihat data di Jember sampai sekitar 8.000 sekian KKS yang belum termanfaatkan untuk KPM, membuat Risma heran. “Di Bandung ada 5.000, saya kira sudah tinggi. Ini ada 8.000. Ini masalahnya punya orang miskin. Kalau semua doa bersama, amblas. Itu doanya orang miskin,” ujarnya.

Risma juga menyampaikan, bila bank penyalur memang sudah tak sanggup bekerja dan menuntaskan distribusi kartu, maka sebaiknya mundur saja. “Bila tidak sanggup, mundur saja. Saya carikan yang lain. Saya sebenarnya ingin Anda (bank penyalur, Red) bergerak,” terangnya.

Sejatinya, mantan Wali Kota Surabaya itu juga paham kenapa ini terjadi di Jember. “Saya sudah tahu sebenarnya kenapa. Cuma gak etis kalau ngomong,” tuturnya.

Risma selanjutnya memberi tenggat kepada bank agar menyelesaikan dalam dua hari persoalan distribusi 3.000 sekian dan 5.000 sekian tersebut, yakni pada Senin dan Selasa (30-31/8). “Saya mau Senin–Selasa. Bila 5.000 sekian tidak transaksi karena alasan kartu rusak, maka harus diganti. Saya tidak mau KPM bolak-balik, mereka itu sudah miskin,” terangnya. Dia juga memohon, bila ada kendala, segera disampaikan ke bupati. “Karena ada masalah PPKM, bilang ke bupati. Saya yakin bupati akan mau membantu,” tuturnya.

Lantas bagaimana kondisi terakhir penyaluran KKS tersebut? Rupanya, hingga kini belum semua kartu tuntas terdistribusikan. Area Operation Manager Bank Mandiri Cabang Jember Yuli Agus Setyono menjelaskan, memang ada sekitar 8.000 kartu saat Risma datang. Ada 15 kartu yang pada saat itu disalurkan langsung bersamaan dengan datangnya Mensos tersebut.

Jika diperinci, Yuli membeberkan, dari 8.000 lebih KKS yang disebut, sebenarnya hanya 2.913 kartu yang belum terdistribusi itu. Sisanya, ada 2.941 kartu yang tidak bertransaksi. Artinya, KPM tidak melakukan transaksi, tapi kartunya telah tersalurkan. Selain itu, juga ada 2.163 data KPM ini masih di bank penyalur bantuan yang lama. “Sehingga, kami diminta untuk mendistribusikan 2.913 kartu,” paparnya.

Sebanyak 2.913 kartu yang belum terdistribusikan tersebut diberi waktu dua hari diselesaikan. “Kami sudah ada di 31 kantor kecamatan. Ternyata masih banyak yang tidak ambil,” tuturnya. Akhirnya, kata dia, untuk pengambilan kartu bisa di Bank Mandiri Cabang yaitu di Alun-Alun Jember. “Akhirnya, kami buka loket di Mandiri alun-alun,” terangnya.

Posisi berapa jumlah yang sudah diambil atau tersalurkan, menurutnya, sekitar 63 persen dari 2.913. “Posisi kemarin (Kamis, 2/9, Red) sekitar 65 persen,” terangnya. Untuk mengatasi tersebut, pada hari Selasa–Sabtu, 7–11 September, besok pihaknya kembali membuka di kantor kecamatan dengan harapan 35 persen kartu yang belum diambil bisa terdistribusi.

Dia menjelaskan mengapa ribuan kartu KPM belum terdistribusikan. Menurut Yuli, sejak awal, yaitu Februari sampai dengan Agustus, pihaknya terus berupaya melakukan distribusi melalui empat tahap. Pertama diambil di balai desa sebanyak 245 desa/kelurahan di Jember. “Semua desa kami datangi. Satu sampai dua hari ada di balai desa, ternyata masih ada sisa,” paparnya.

Selanjutnya, dibuka lagi di kantor kecamatan 1–4 hari, juga masih ada KPM yang belum mengambil. “Gak habis di kecamatan, maka menyalurkan di Bank Mandiri terdekat dengan KPM 7–10 hari, juga tidak habis. Selanjutnya, di Bank Mandiri alun-alun,” akunya.

Dia mengakui, pada saat distribusi pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos), tidak langsung koordinasi dengan pendamping yang tersebar di setiap kecamatan. “Menetapkan jadwal itu dari Dinsos. Komunikasi kami juga ke kecamatan dan kelurahan. Pendamping itu juga bagian dari Dinsos,’ terangnya.

Dia menjelaskan, tidak ada petugas secara khusus di setiap kecamatan bila ada KPM penerima kartu itu bermasalah seperti salah pin dan lainnya. “Kalau ada masalah, datang ke Bank Mandiri terdekat,” tuturnya.

Yuli juga mengaku, ada grup WA yang berisi Dinsos, Kantor Mandiri Pusat, dan pendamping. Selain itu, juga sudah ada tim yang menangani kendala ATM, penanggung jawab distribusi, hingga tim yang menangani komplain di setiap cabang.

Reporter : Dwi Siswanto
Fotografer : Dwi Siswanto
Editor : Mahrus Sholih

JEMBER, RADARJEMBER.ID – AGENDA Mensos RI Tri Rismaharini ke Jember berubah-ubah pada pekan kemarin. Dari awalnya direncanakan ke Rambipuji terlebih dahulu, lantas berubah dengan rapat koordinasi di Hotel Aston Jember. Dua bank penyalur kartu keluarga penerima manfaat (KPM) juga dihadirkan, Bank BNI dan Bank Mandiri. Pembicaraan panjang terjadi pada Bank Mandiri karena ada ribuan kartu yang belum terdistribusikan. Kala itu, perwakilan Bank Mandiri pusat beralasan, KKS yang masih ngendon itu karena KPM tidak hadir saat prosesi penyerahan.

Pernyataan tersebut membuat Risma tidak percaya seratus persen. “Mosok tiga ribu sekian itu tidak hadir? Saya tidak percaya! Warga ini adalah orang tidak mampu, butuh uang, masak tidak hadir?” ucapnya.

Selain ditemukan ada angka 3.000 yang belum terdistribusikan, juga ada 5.000 kartu yang statusnya sama. Sehingga total ada 8.000 lebih. Risma pun berani bertaruh bahwa bank penyalur, yaitu Bank Mandiri Jember, tidak jalan. “Ayo taruhan. Bank Mandiri Jember diam saja. Masak sampai tiga ribu dan lima ribu, itu tidak mungkin. Kalau jalan, tidak mungkin sebesar itu. Makanya saya turun ke Jember. Tolonglah ditegur itu Mandiri cabang Jember. Kalau tidak ada reward dan punishment bagaimana?” cecar Risma yang dalam rapat koordinasi tersebut juga disiarkan di kanal Youtube Linjamsos Oke milik Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial di bawah Kemensos.

Melihat data di Jember sampai sekitar 8.000 sekian KKS yang belum termanfaatkan untuk KPM, membuat Risma heran. “Di Bandung ada 5.000, saya kira sudah tinggi. Ini ada 8.000. Ini masalahnya punya orang miskin. Kalau semua doa bersama, amblas. Itu doanya orang miskin,” ujarnya.

Risma juga menyampaikan, bila bank penyalur memang sudah tak sanggup bekerja dan menuntaskan distribusi kartu, maka sebaiknya mundur saja. “Bila tidak sanggup, mundur saja. Saya carikan yang lain. Saya sebenarnya ingin Anda (bank penyalur, Red) bergerak,” terangnya.

Sejatinya, mantan Wali Kota Surabaya itu juga paham kenapa ini terjadi di Jember. “Saya sudah tahu sebenarnya kenapa. Cuma gak etis kalau ngomong,” tuturnya.

Risma selanjutnya memberi tenggat kepada bank agar menyelesaikan dalam dua hari persoalan distribusi 3.000 sekian dan 5.000 sekian tersebut, yakni pada Senin dan Selasa (30-31/8). “Saya mau Senin–Selasa. Bila 5.000 sekian tidak transaksi karena alasan kartu rusak, maka harus diganti. Saya tidak mau KPM bolak-balik, mereka itu sudah miskin,” terangnya. Dia juga memohon, bila ada kendala, segera disampaikan ke bupati. “Karena ada masalah PPKM, bilang ke bupati. Saya yakin bupati akan mau membantu,” tuturnya.

Lantas bagaimana kondisi terakhir penyaluran KKS tersebut? Rupanya, hingga kini belum semua kartu tuntas terdistribusikan. Area Operation Manager Bank Mandiri Cabang Jember Yuli Agus Setyono menjelaskan, memang ada sekitar 8.000 kartu saat Risma datang. Ada 15 kartu yang pada saat itu disalurkan langsung bersamaan dengan datangnya Mensos tersebut.

Jika diperinci, Yuli membeberkan, dari 8.000 lebih KKS yang disebut, sebenarnya hanya 2.913 kartu yang belum terdistribusi itu. Sisanya, ada 2.941 kartu yang tidak bertransaksi. Artinya, KPM tidak melakukan transaksi, tapi kartunya telah tersalurkan. Selain itu, juga ada 2.163 data KPM ini masih di bank penyalur bantuan yang lama. “Sehingga, kami diminta untuk mendistribusikan 2.913 kartu,” paparnya.

Sebanyak 2.913 kartu yang belum terdistribusikan tersebut diberi waktu dua hari diselesaikan. “Kami sudah ada di 31 kantor kecamatan. Ternyata masih banyak yang tidak ambil,” tuturnya. Akhirnya, kata dia, untuk pengambilan kartu bisa di Bank Mandiri Cabang yaitu di Alun-Alun Jember. “Akhirnya, kami buka loket di Mandiri alun-alun,” terangnya.

Posisi berapa jumlah yang sudah diambil atau tersalurkan, menurutnya, sekitar 63 persen dari 2.913. “Posisi kemarin (Kamis, 2/9, Red) sekitar 65 persen,” terangnya. Untuk mengatasi tersebut, pada hari Selasa–Sabtu, 7–11 September, besok pihaknya kembali membuka di kantor kecamatan dengan harapan 35 persen kartu yang belum diambil bisa terdistribusi.

Dia menjelaskan mengapa ribuan kartu KPM belum terdistribusikan. Menurut Yuli, sejak awal, yaitu Februari sampai dengan Agustus, pihaknya terus berupaya melakukan distribusi melalui empat tahap. Pertama diambil di balai desa sebanyak 245 desa/kelurahan di Jember. “Semua desa kami datangi. Satu sampai dua hari ada di balai desa, ternyata masih ada sisa,” paparnya.

Selanjutnya, dibuka lagi di kantor kecamatan 1–4 hari, juga masih ada KPM yang belum mengambil. “Gak habis di kecamatan, maka menyalurkan di Bank Mandiri terdekat dengan KPM 7–10 hari, juga tidak habis. Selanjutnya, di Bank Mandiri alun-alun,” akunya.

Dia mengakui, pada saat distribusi pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos), tidak langsung koordinasi dengan pendamping yang tersebar di setiap kecamatan. “Menetapkan jadwal itu dari Dinsos. Komunikasi kami juga ke kecamatan dan kelurahan. Pendamping itu juga bagian dari Dinsos,’ terangnya.

Dia menjelaskan, tidak ada petugas secara khusus di setiap kecamatan bila ada KPM penerima kartu itu bermasalah seperti salah pin dan lainnya. “Kalau ada masalah, datang ke Bank Mandiri terdekat,” tuturnya.

Yuli juga mengaku, ada grup WA yang berisi Dinsos, Kantor Mandiri Pusat, dan pendamping. Selain itu, juga sudah ada tim yang menangani kendala ATM, penanggung jawab distribusi, hingga tim yang menangani komplain di setiap cabang.

Reporter : Dwi Siswanto
Fotografer : Dwi Siswanto
Editor : Mahrus Sholih