JEMBER, RADARJEMBER.ID – SEUSAI kedatangan Mensos Tri Rismaharini ke Jember, pihak perbankan penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) berjanji bakal mencairkan bantuan yang tersendat secara tuntas pada awal September ini. Risma juga memberi tenggat kepada bank agar distribusi itu selesai pada Selasa (31/8) lalu. Jawa Pos Radar Jember menelusuri benarkah kartu dan bantuan tersebut telah tuntas dicairkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang berjumlah ribuan itu.
Kepala Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang Jember, Sunardi Hadi menjelaskan, sebelum kedatangan Mensos Risma di Jember, terdapat sekitar 15 ribu penerima kartu keluarga sejahtera (KKS) yang belum tersalurkan. Pihaknya sempat mengikuti musyawarah bersama Dinas Sosial (Dinsos) yang menargetkan seluruh KPM dapat mencairkan bantuannya pada September ini. Baik KPM yang tercatat dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“KPM PKH ada sekitar 2.000 yang belum dicairkan. Laporannya Pak Widi (Plt Kepala Dinsos, Red), kemarin, menargetkan bulan September ini sudah selesai semua. Baik sisa KKS KPM, BPNT, maupun PKH,” kata kades yang juga pekerja sosial tersebut.
Menurutnya, permasalahan yang ada di tingkat bawah terkait banyaknya jumlah KPM yang belum mencairkan itu, ternyata saldo yang ada di rekening mereka nol rupiah. Dia menduga akibat adanya proses perbaikan data di pusat atau Kementerian Sosial (Kemensos). Kemudian, bisa juga akibat adanya pembaruan data di tingkat desa yang melibatkan RT/RW di Jember. Sehingga, ada penerima BPNT yang namanya mulai terhapus, atau bahkan ada penambahan penerima baru.
“Bisa jadi NIK (nomor induk kependudukan, Red) KPM penerima bansos itu ganda, sehingga salah satunya dihapus. Meski dia pegang KKS, saldo tetap tidak ada isinya,” ujarnya. Kemudian, dia menambahkan, juga bisa karena adanya proses validasi data di tingkat bawah. Misalnya ada KPM yang ekonominya membaik, sehingga dia tidak layak lagi menjadi penerima dan diganti kepada yang lebih membutuhkan.
Dari total KPM di desanya, tersisa 10 keluarga yang belum mencairkan karena terkendala berbagai hal. Delapan di antaranya telah mencairkan bansos PKH pada akhir Agustus lalu, sementara dua lainnya masih juga tersendat dan tidak diketahui penyebabnya. Begitu juga dengan KPM yang menggunakan KKS BPNT, masih ada di antara mereka yang belum menerima bantuan.
Sunardi menjelaskan, masyarakat penerima sering bertanya kapan cairnya bantuan tersebut. Biasanya, saat mendapat informasi bantuan telah cair, masyarakat antusias mendatangi bank. Untuk penerima BPNT, mereka langsung mendatangi agen yang ditunjuk oleh perbankan untuk mencairkan bantuan. “Semuanya langsung mencairkan dan diambil pada saat itu juga. Bahkan untuk yang cair tiga bulan kemarin, itu diambil satu kali. Padahal itu jatahnya untuk tiga bulan,” ungkapnya.
Lebih jauh, Sunardi memaparkan, data terakhir di Desa Sidomukti Jember terdapat 513 KPM BPNT. Sedangkan jumlah KPM BST total ada 56 keluarga. “Kemarin juga sudah dicairkan melalui PT Pos, itu KPM langsung terima untuk dua bulan. Dari 56 itu, ada satu KPM yang tidak diketahui atau tidak ketemu. Jadi, ada namanya tapi NIK-nya tidak cocok. Otomatis Pos tidak mau memberikan, jadi uangnya kembali ke pusat,” pungkasnya.
Sementara itu, Amina, salah satu KPM di Desa Sidomukti Jember, mengaku, dirinya baru saja mencairkan bantuan beras atau BPNT pada akhir Agustus lalu. Bantuan tersebut untuk tiga bulan terakhir, yakni terhitung sejak Juni hingga Agustus. “Sekitar Agustus itu saya dikabari sama agen. Disuruh ambil berasnya. Saya ambil berasnya dua bulan, sisanya saya ambil sembako lain. Bisa minyak, gula, atau tepung yang nilainya sejumlah beras 15 kilogram,” tutur Amina saat ditemui Jawa Pos Radar Jember, belum lama ini.
Satu kali cair atau hitungan per bulan, KPM BPNT menerima 15 kilogram beras. Sedangkan hitungan untuk KPM BST menerima uang senilai Rp 200 ribu per bulan. Pengalihan bank penyalur bansos itu juga berdampak terhadap lokasi agen penyalur BPNT. Amina mengakui, seusai bergantinya bank penyalur bansos itu, jumlah agen pun semakin sedikit. “Sekarang yang Bank Mandiri diganti juga agennya. Kayaknya semakin sedikit yang sekarang,” jelasnya.
Berbeda dengan Amina, Juhairiya, KPM BPNT di Desa Mayang Jember, justru belum menerima sepeser pun bantuan setelah pengalihan bank. Dirinya tak mengetahui musababnya, karena tidak ada informasi dari pendamping atau perangkat desa setempat. “Biasanya kalau ada, ya, dikabari, karena saya memang nggak biasa tanya dulu. Sampai sekarang masih belum ada kabar. Berarti memang belum cair,” ungkapnya, pasrah.
Juhairiya mengatakan, dirinya memang menunggu cairnya bansos tersebut sejak April lalu. Bahkan, untuk merayakan dua kali hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha, ia sangat mengharapkan adanya pencairan dari bansos itu. “Puasaan atau setelah Lebaran kemarin tak tunggu, kok ternyata belum cair-cair,” imbuhnya.
Senasib dengan Juhairiya, Rohati mengaku dirinya telah lama tak mendapat bantuan itu. Sebagai penerima KPM BST, seusai beralihnya bank penyalur bantuan dari BNI ke Mandiri, bantuan itu kini tak pernah datang lagi. “Kemarin, tanya ke pendampingnya, katanya suruh nunggu kabar. Bilangnya belum bisa diperkirakan, pokoknya nunggu kabar dari bank dulu,” pungkasnya.
Reporter : Delfi Nihayah
Fotografer :
Editor : Mahrus Sholih