alexametrics
31.8 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Jangan Bingung, Ini Ketentuan Biaya Pemulasaraan Jenazah

Gratis Bila di RSD, Selain Itu Bagaimana?

Mobile_AP_Rectangle 1

PATRANG, RADARJEMBER.ID – Timbulnya biaya pemulasaraan jenazah pria yang mati di rumah kos Jalan Sumatera, Sumbersari Jember, baru-baru ini, belum ada penjelasan memadai dari pemerintah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Jember juga tak membeberkan seperti apa ketentuan pembiayaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah yang dalam prosesnya menggunakan standar Covid-19. Sebab, masih ada peluang biaya itu dibebankan kepada keluarga. Bagaimana jika mereka adalah warga miskin?

Plt Kepala BPBD Pemkab Jember Mohammad Jamil mengatakan, jika ada warga meninggal tanpa diketahui hingga berhari-hari sampai menimbulkan bau tak sedap, tentu menimbulkan pertanyaan semua pihak. Karena itu, seharusnya aparat kepolisian dulu yang turun untuk memastikan penyebab kematiannya.

Bila meninggal karena sakit, kata dia, tentu tenaga kesehatan yang paham. Namun, jika kematian dengan kondisi fisik seperti itu, tentu ada potensi sebab lain. Misalnya akibat tindakan kriminal. Dan itu menjadi ranah kepolisian. “Kalau meninggal terkait peristiwa Covid-19, maka satgas yang harus turun tangan,” terangnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Jamil tak menjelaskan secara gamblang apakah pemulasaraan jenazah bagi warga yang meninggal di rumah dan proses pemakamannya menggunakan protokol Covid-19 berbiaya atau tidak. Dia hanya memastikan, bila yang meninggal tersebut dirawat di rumah sakit dan merupakan pasien Covid-19, maka biaya pemulasaraan sampai pengantaran masuk rumah sakit dikaver oleh pemerintah Jember. “Di Jember sendiri ada 12 rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit (rujukan, Red) Covid-19. Untuk petugas pemakaman sendiri, baru BPBD,” tuturnya.

Kendati begitu, Jamil menyatakan bahwa petugas pemakaman untuk kasus lelaki yang meninggal di rumah kos Jalan Sumatera tersebut adalah petugas dari BPBD. Namun, untuk pemulasaraannya menjadi ranah kesehatan. Apakah dari Dinas Kesehatan atau rumah sakit. Apakah berbiaya? Jamil mengaku tidak paham.

Sementara, untuk yang isoman di rumah dan meninggal dunia, Jamil menjelaskan, ada beberapa klasifikasi. Artinya, terkadang warga yang isoman tersebut merupakan inisiatif sendiri, tanpa rekomendasi dari petugas medis. Biasanya karena merasa tidak enak badan, lalu memilih isoman. Lantas, ketika meninggal, pihak desa atau kelurahan mencari gampangnya saja, dan menyatakan terindikasi Covid-19. “Padahal belum melakukan tes,” ujarnya.

Menurut dia, jika warga  Jember isoman itu benar sudah tes hasilnya positif dan meninggal, maka untuk biaya pemulasaraan dan lainnya dilihat dari wilayah masing-masing. Artinya, setiap daerah, desa, kelurahan, atau kecamatan, berbeda. Melihat apakah ada anggarannya atau tidak.

Jamil menambahkan, semisal dari anggaran pemulasaraan tersebut telah habis, maka menggunakan kesepakatan di tingkat lokal. Contohnya, bila keluarga mampu membayar, maka mereka yang membiayai, yang terpenting tidak memberatkan. “Semisal anggarannya ada tujuh kuota, tapi yang meninggal ada delapan orang karena korona, maka selebihnya memakai kearifan lokal,” ucapnya.

- Advertisement -

PATRANG, RADARJEMBER.ID – Timbulnya biaya pemulasaraan jenazah pria yang mati di rumah kos Jalan Sumatera, Sumbersari Jember, baru-baru ini, belum ada penjelasan memadai dari pemerintah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Jember juga tak membeberkan seperti apa ketentuan pembiayaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah yang dalam prosesnya menggunakan standar Covid-19. Sebab, masih ada peluang biaya itu dibebankan kepada keluarga. Bagaimana jika mereka adalah warga miskin?

Plt Kepala BPBD Pemkab Jember Mohammad Jamil mengatakan, jika ada warga meninggal tanpa diketahui hingga berhari-hari sampai menimbulkan bau tak sedap, tentu menimbulkan pertanyaan semua pihak. Karena itu, seharusnya aparat kepolisian dulu yang turun untuk memastikan penyebab kematiannya.

Bila meninggal karena sakit, kata dia, tentu tenaga kesehatan yang paham. Namun, jika kematian dengan kondisi fisik seperti itu, tentu ada potensi sebab lain. Misalnya akibat tindakan kriminal. Dan itu menjadi ranah kepolisian. “Kalau meninggal terkait peristiwa Covid-19, maka satgas yang harus turun tangan,” terangnya.

Jamil tak menjelaskan secara gamblang apakah pemulasaraan jenazah bagi warga yang meninggal di rumah dan proses pemakamannya menggunakan protokol Covid-19 berbiaya atau tidak. Dia hanya memastikan, bila yang meninggal tersebut dirawat di rumah sakit dan merupakan pasien Covid-19, maka biaya pemulasaraan sampai pengantaran masuk rumah sakit dikaver oleh pemerintah Jember. “Di Jember sendiri ada 12 rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit (rujukan, Red) Covid-19. Untuk petugas pemakaman sendiri, baru BPBD,” tuturnya.

Kendati begitu, Jamil menyatakan bahwa petugas pemakaman untuk kasus lelaki yang meninggal di rumah kos Jalan Sumatera tersebut adalah petugas dari BPBD. Namun, untuk pemulasaraannya menjadi ranah kesehatan. Apakah dari Dinas Kesehatan atau rumah sakit. Apakah berbiaya? Jamil mengaku tidak paham.

Sementara, untuk yang isoman di rumah dan meninggal dunia, Jamil menjelaskan, ada beberapa klasifikasi. Artinya, terkadang warga yang isoman tersebut merupakan inisiatif sendiri, tanpa rekomendasi dari petugas medis. Biasanya karena merasa tidak enak badan, lalu memilih isoman. Lantas, ketika meninggal, pihak desa atau kelurahan mencari gampangnya saja, dan menyatakan terindikasi Covid-19. “Padahal belum melakukan tes,” ujarnya.

Menurut dia, jika warga  Jember isoman itu benar sudah tes hasilnya positif dan meninggal, maka untuk biaya pemulasaraan dan lainnya dilihat dari wilayah masing-masing. Artinya, setiap daerah, desa, kelurahan, atau kecamatan, berbeda. Melihat apakah ada anggarannya atau tidak.

Jamil menambahkan, semisal dari anggaran pemulasaraan tersebut telah habis, maka menggunakan kesepakatan di tingkat lokal. Contohnya, bila keluarga mampu membayar, maka mereka yang membiayai, yang terpenting tidak memberatkan. “Semisal anggarannya ada tujuh kuota, tapi yang meninggal ada delapan orang karena korona, maka selebihnya memakai kearifan lokal,” ucapnya.

PATRANG, RADARJEMBER.ID – Timbulnya biaya pemulasaraan jenazah pria yang mati di rumah kos Jalan Sumatera, Sumbersari Jember, baru-baru ini, belum ada penjelasan memadai dari pemerintah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Jember juga tak membeberkan seperti apa ketentuan pembiayaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah yang dalam prosesnya menggunakan standar Covid-19. Sebab, masih ada peluang biaya itu dibebankan kepada keluarga. Bagaimana jika mereka adalah warga miskin?

Plt Kepala BPBD Pemkab Jember Mohammad Jamil mengatakan, jika ada warga meninggal tanpa diketahui hingga berhari-hari sampai menimbulkan bau tak sedap, tentu menimbulkan pertanyaan semua pihak. Karena itu, seharusnya aparat kepolisian dulu yang turun untuk memastikan penyebab kematiannya.

Bila meninggal karena sakit, kata dia, tentu tenaga kesehatan yang paham. Namun, jika kematian dengan kondisi fisik seperti itu, tentu ada potensi sebab lain. Misalnya akibat tindakan kriminal. Dan itu menjadi ranah kepolisian. “Kalau meninggal terkait peristiwa Covid-19, maka satgas yang harus turun tangan,” terangnya.

Jamil tak menjelaskan secara gamblang apakah pemulasaraan jenazah bagi warga yang meninggal di rumah dan proses pemakamannya menggunakan protokol Covid-19 berbiaya atau tidak. Dia hanya memastikan, bila yang meninggal tersebut dirawat di rumah sakit dan merupakan pasien Covid-19, maka biaya pemulasaraan sampai pengantaran masuk rumah sakit dikaver oleh pemerintah Jember. “Di Jember sendiri ada 12 rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit (rujukan, Red) Covid-19. Untuk petugas pemakaman sendiri, baru BPBD,” tuturnya.

Kendati begitu, Jamil menyatakan bahwa petugas pemakaman untuk kasus lelaki yang meninggal di rumah kos Jalan Sumatera tersebut adalah petugas dari BPBD. Namun, untuk pemulasaraannya menjadi ranah kesehatan. Apakah dari Dinas Kesehatan atau rumah sakit. Apakah berbiaya? Jamil mengaku tidak paham.

Sementara, untuk yang isoman di rumah dan meninggal dunia, Jamil menjelaskan, ada beberapa klasifikasi. Artinya, terkadang warga yang isoman tersebut merupakan inisiatif sendiri, tanpa rekomendasi dari petugas medis. Biasanya karena merasa tidak enak badan, lalu memilih isoman. Lantas, ketika meninggal, pihak desa atau kelurahan mencari gampangnya saja, dan menyatakan terindikasi Covid-19. “Padahal belum melakukan tes,” ujarnya.

Menurut dia, jika warga  Jember isoman itu benar sudah tes hasilnya positif dan meninggal, maka untuk biaya pemulasaraan dan lainnya dilihat dari wilayah masing-masing. Artinya, setiap daerah, desa, kelurahan, atau kecamatan, berbeda. Melihat apakah ada anggarannya atau tidak.

Jamil menambahkan, semisal dari anggaran pemulasaraan tersebut telah habis, maka menggunakan kesepakatan di tingkat lokal. Contohnya, bila keluarga mampu membayar, maka mereka yang membiayai, yang terpenting tidak memberatkan. “Semisal anggarannya ada tujuh kuota, tapi yang meninggal ada delapan orang karena korona, maka selebihnya memakai kearifan lokal,” ucapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/