alexametrics
27.8 C
Jember
Sunday, 26 June 2022

Pesisir Selatan Dibiarkan Rusak

Hingga Kini, Tiada Tindak Lanjut Sidak Tambak

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Isu kerusakan lingkungan di kawasan pesisir pantai selatan Jember sejauh ini tidak ada tindak lanjut. Padahal terakhir, isu tersebut sempat menarik perhatian Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, hingga melakukan monitoring dan bertemu dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD Jember, dan pengusaha tambak. Mereka sempat bertemu di Aula Bawah Kantor Pemkab Jember, medio Juni lalu (15/6).

Monitoring itu sendiri merupakan kelanjutan atas hasil hearing dan sidak anggota DPRD Jember ke kawasan tambak di pesisir Pantai Selatan Jember, yang digelar sepekan sebelumnya. Dalam pertemuan itu, secara umum anggota dewan telah memiliki bahan untuk dilakukan upaya tindak lanjut. Namun, sejauh ini belum terlihat ada indikasi ke arah sana.

Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono mengatakan, seusai dilakukan pertemuan itu, isu-isu dan laporan warga atas dugaan kerusakan wilayah pesisir selatan tengah menjadi kajian dewan provinsi dengan sejumlah OPD di Jawa Timur. Utamanya Dinas Perikanan Provinsi. “Karena berbicara pantai, itu wilayahnya provinsi,” katanya, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jember, kemarin (5/7).

Mobile_AP_Rectangle 2

Selain itu, lanjut dia, seusai monitoring tersebut, diakuinya, Pemkab Jember telah membentuk tim khusus untuk menyikapi isu dan laporan tersebut. Termasuk di dalamnya ada Tim Tujuh yang beranggotakan unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) dan beberapa OPD terkait. Namun, untuk tindak lanjut setelahnya, ia belum bisa memastikan. “Tindak lanjutnya seperti apa, itu wilayahnya stakeholder terkait nanti. Kami belum mengetahui. Mungkin Pemkab Jember masih terkonsentrasi pada Covid-19 ini,” sebutnya.

Sementara itu, Faqih al Haramain, Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII Jember), menyayangkan mandeknya tindak lanjut atas isu kerusakan lingkungan itu. Sebab, sejauh ini, kata dia, belum ada kabar pascasidak tersebut. Padahal, pekan lalu masih ada aktivitas pengalihan fungsi lahan di kawasan sempadan pantai. Dan itu dinilainya luput dari monitoring dewan atau pemerintah daerah.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Isu kerusakan lingkungan di kawasan pesisir pantai selatan Jember sejauh ini tidak ada tindak lanjut. Padahal terakhir, isu tersebut sempat menarik perhatian Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, hingga melakukan monitoring dan bertemu dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD Jember, dan pengusaha tambak. Mereka sempat bertemu di Aula Bawah Kantor Pemkab Jember, medio Juni lalu (15/6).

Monitoring itu sendiri merupakan kelanjutan atas hasil hearing dan sidak anggota DPRD Jember ke kawasan tambak di pesisir Pantai Selatan Jember, yang digelar sepekan sebelumnya. Dalam pertemuan itu, secara umum anggota dewan telah memiliki bahan untuk dilakukan upaya tindak lanjut. Namun, sejauh ini belum terlihat ada indikasi ke arah sana.

Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono mengatakan, seusai dilakukan pertemuan itu, isu-isu dan laporan warga atas dugaan kerusakan wilayah pesisir selatan tengah menjadi kajian dewan provinsi dengan sejumlah OPD di Jawa Timur. Utamanya Dinas Perikanan Provinsi. “Karena berbicara pantai, itu wilayahnya provinsi,” katanya, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jember, kemarin (5/7).

Selain itu, lanjut dia, seusai monitoring tersebut, diakuinya, Pemkab Jember telah membentuk tim khusus untuk menyikapi isu dan laporan tersebut. Termasuk di dalamnya ada Tim Tujuh yang beranggotakan unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) dan beberapa OPD terkait. Namun, untuk tindak lanjut setelahnya, ia belum bisa memastikan. “Tindak lanjutnya seperti apa, itu wilayahnya stakeholder terkait nanti. Kami belum mengetahui. Mungkin Pemkab Jember masih terkonsentrasi pada Covid-19 ini,” sebutnya.

Sementara itu, Faqih al Haramain, Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII Jember), menyayangkan mandeknya tindak lanjut atas isu kerusakan lingkungan itu. Sebab, sejauh ini, kata dia, belum ada kabar pascasidak tersebut. Padahal, pekan lalu masih ada aktivitas pengalihan fungsi lahan di kawasan sempadan pantai. Dan itu dinilainya luput dari monitoring dewan atau pemerintah daerah.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Isu kerusakan lingkungan di kawasan pesisir pantai selatan Jember sejauh ini tidak ada tindak lanjut. Padahal terakhir, isu tersebut sempat menarik perhatian Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, hingga melakukan monitoring dan bertemu dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD Jember, dan pengusaha tambak. Mereka sempat bertemu di Aula Bawah Kantor Pemkab Jember, medio Juni lalu (15/6).

Monitoring itu sendiri merupakan kelanjutan atas hasil hearing dan sidak anggota DPRD Jember ke kawasan tambak di pesisir Pantai Selatan Jember, yang digelar sepekan sebelumnya. Dalam pertemuan itu, secara umum anggota dewan telah memiliki bahan untuk dilakukan upaya tindak lanjut. Namun, sejauh ini belum terlihat ada indikasi ke arah sana.

Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono mengatakan, seusai dilakukan pertemuan itu, isu-isu dan laporan warga atas dugaan kerusakan wilayah pesisir selatan tengah menjadi kajian dewan provinsi dengan sejumlah OPD di Jawa Timur. Utamanya Dinas Perikanan Provinsi. “Karena berbicara pantai, itu wilayahnya provinsi,” katanya, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jember, kemarin (5/7).

Selain itu, lanjut dia, seusai monitoring tersebut, diakuinya, Pemkab Jember telah membentuk tim khusus untuk menyikapi isu dan laporan tersebut. Termasuk di dalamnya ada Tim Tujuh yang beranggotakan unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) dan beberapa OPD terkait. Namun, untuk tindak lanjut setelahnya, ia belum bisa memastikan. “Tindak lanjutnya seperti apa, itu wilayahnya stakeholder terkait nanti. Kami belum mengetahui. Mungkin Pemkab Jember masih terkonsentrasi pada Covid-19 ini,” sebutnya.

Sementara itu, Faqih al Haramain, Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII Jember), menyayangkan mandeknya tindak lanjut atas isu kerusakan lingkungan itu. Sebab, sejauh ini, kata dia, belum ada kabar pascasidak tersebut. Padahal, pekan lalu masih ada aktivitas pengalihan fungsi lahan di kawasan sempadan pantai. Dan itu dinilainya luput dari monitoring dewan atau pemerintah daerah.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/