alexametrics
31.8 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Minta Anggaran Covid-19 Dicermati Lagi

Surat Gubernur Jatim ke Pemkab Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Refocusing anggaran untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (covid-19) juga menjadi cacatan penting yang patut diperhatikan. Surat Gubernur Jawa Timur tertanggal 22 Mei yang ditembuskan 26 Mei 2020, secara khusus juga meminta agar dana sebesar Rp 479,4 miliar itu kembali dicermati dan diteliti.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indah Parawansa meminta agar refocusing anggaran memerhatikan ketentuan di atasnya. Di antara yang harus diperhatikan yaitu Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 terkait refocusing anggaran dan Surat Eradaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 8 Tahun 2020 berkaitan dengan penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19.

Dalam suratnya, Khofifah menyebut, berkaitan dengan adanya target pendapatan daerah, maka Pemkab Jember diminta agar menyesuaikan belanja-belanja. “Termasuk juga mencermati kembali besaran alokasi belanja untuk penanganan Covid-19,” tulisnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dalam perubahan anggaran tersebut, ada beberapa program kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan. Tetapi dianggarkan setelah dalam usulan perubahan Perkada Penggunaan APBD. Ini terjadi di beberapa instansi perangkat daerah. Dengan usulan perubahan yang tidak berkaitan dengan penanganan Covid-19 tersebut, juga diminta agar dicermati dan diteliti kembali. “Pemkab Jember agar mencermati dan dan meneliti kembali penambahan alokasi anggaran program kegiatan,” kata gubernur dalam suratnya.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyebut, besaran dana Rp 479 miliar lebih tersebut sudah bukan menjadi rahasia lagi. Dana yang diusulkan oleh eksekutif tanpa ada tukar pendapat dengan dewan ini menurutnya patut dicermati dan diteliti kembali. “Seperti diketahui, DPRD tidak pernah diajak ngobrol untuk anggaran penanganan Covid-19. Wajar kalau gubernur meminta agar ditelaah kembali,” ucapnya.

Itqon menyebut, refocusing anggaran seharusnya dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif. Sayang, kata dia, eksekutif tidak melibatkan DPRD. “Sebenarnya dana penanganan Covid-19 bisa dibahas bersama, tetapi tidak. Termasuk APBD penyusunan raperdanya juga patut dibahas bersama. Jadi DPRD siap membahas bersama-sama. Mau membahas dana Covid-19 atau Raperda APBD,” ulasnya.

Politisi PKB ini mengaku, setelah membaca surat gubernur, dana refocusing yang nilainya mencapai Rp 479 miliar lebih itu angkanya berpotensi berubah. Hal ini karena ada beberapa catatan yang disampaikan dalam surat Gubernur Jawa Timur. “Kalau dibahas bersama, saya yakin angkanya akan masuk akal dan bisa transparan. Potensi berubah sangat besar,” jelasnya.

Sementara itu, gubernur yang meminta perhatian agar Bupati Jember dan DPRD segera menyusun dan membahas Raperda APBD Tahun 2020, Itqon mengaku siap sejak lama sesuai dengan prosedur hukum yang ada. “Hanya Jember, APBD dan refocusing dana penanganan Covid-19 tidak dibahas bersama DPRD,” sebutnya.

 

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Refocusing anggaran untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (covid-19) juga menjadi cacatan penting yang patut diperhatikan. Surat Gubernur Jawa Timur tertanggal 22 Mei yang ditembuskan 26 Mei 2020, secara khusus juga meminta agar dana sebesar Rp 479,4 miliar itu kembali dicermati dan diteliti.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indah Parawansa meminta agar refocusing anggaran memerhatikan ketentuan di atasnya. Di antara yang harus diperhatikan yaitu Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 terkait refocusing anggaran dan Surat Eradaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 8 Tahun 2020 berkaitan dengan penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19.

Dalam suratnya, Khofifah menyebut, berkaitan dengan adanya target pendapatan daerah, maka Pemkab Jember diminta agar menyesuaikan belanja-belanja. “Termasuk juga mencermati kembali besaran alokasi belanja untuk penanganan Covid-19,” tulisnya.

Dalam perubahan anggaran tersebut, ada beberapa program kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan. Tetapi dianggarkan setelah dalam usulan perubahan Perkada Penggunaan APBD. Ini terjadi di beberapa instansi perangkat daerah. Dengan usulan perubahan yang tidak berkaitan dengan penanganan Covid-19 tersebut, juga diminta agar dicermati dan diteliti kembali. “Pemkab Jember agar mencermati dan dan meneliti kembali penambahan alokasi anggaran program kegiatan,” kata gubernur dalam suratnya.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyebut, besaran dana Rp 479 miliar lebih tersebut sudah bukan menjadi rahasia lagi. Dana yang diusulkan oleh eksekutif tanpa ada tukar pendapat dengan dewan ini menurutnya patut dicermati dan diteliti kembali. “Seperti diketahui, DPRD tidak pernah diajak ngobrol untuk anggaran penanganan Covid-19. Wajar kalau gubernur meminta agar ditelaah kembali,” ucapnya.

Itqon menyebut, refocusing anggaran seharusnya dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif. Sayang, kata dia, eksekutif tidak melibatkan DPRD. “Sebenarnya dana penanganan Covid-19 bisa dibahas bersama, tetapi tidak. Termasuk APBD penyusunan raperdanya juga patut dibahas bersama. Jadi DPRD siap membahas bersama-sama. Mau membahas dana Covid-19 atau Raperda APBD,” ulasnya.

Politisi PKB ini mengaku, setelah membaca surat gubernur, dana refocusing yang nilainya mencapai Rp 479 miliar lebih itu angkanya berpotensi berubah. Hal ini karena ada beberapa catatan yang disampaikan dalam surat Gubernur Jawa Timur. “Kalau dibahas bersama, saya yakin angkanya akan masuk akal dan bisa transparan. Potensi berubah sangat besar,” jelasnya.

Sementara itu, gubernur yang meminta perhatian agar Bupati Jember dan DPRD segera menyusun dan membahas Raperda APBD Tahun 2020, Itqon mengaku siap sejak lama sesuai dengan prosedur hukum yang ada. “Hanya Jember, APBD dan refocusing dana penanganan Covid-19 tidak dibahas bersama DPRD,” sebutnya.

 

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Refocusing anggaran untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (covid-19) juga menjadi cacatan penting yang patut diperhatikan. Surat Gubernur Jawa Timur tertanggal 22 Mei yang ditembuskan 26 Mei 2020, secara khusus juga meminta agar dana sebesar Rp 479,4 miliar itu kembali dicermati dan diteliti.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indah Parawansa meminta agar refocusing anggaran memerhatikan ketentuan di atasnya. Di antara yang harus diperhatikan yaitu Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 terkait refocusing anggaran dan Surat Eradaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 8 Tahun 2020 berkaitan dengan penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19.

Dalam suratnya, Khofifah menyebut, berkaitan dengan adanya target pendapatan daerah, maka Pemkab Jember diminta agar menyesuaikan belanja-belanja. “Termasuk juga mencermati kembali besaran alokasi belanja untuk penanganan Covid-19,” tulisnya.

Dalam perubahan anggaran tersebut, ada beberapa program kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan. Tetapi dianggarkan setelah dalam usulan perubahan Perkada Penggunaan APBD. Ini terjadi di beberapa instansi perangkat daerah. Dengan usulan perubahan yang tidak berkaitan dengan penanganan Covid-19 tersebut, juga diminta agar dicermati dan diteliti kembali. “Pemkab Jember agar mencermati dan dan meneliti kembali penambahan alokasi anggaran program kegiatan,” kata gubernur dalam suratnya.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyebut, besaran dana Rp 479 miliar lebih tersebut sudah bukan menjadi rahasia lagi. Dana yang diusulkan oleh eksekutif tanpa ada tukar pendapat dengan dewan ini menurutnya patut dicermati dan diteliti kembali. “Seperti diketahui, DPRD tidak pernah diajak ngobrol untuk anggaran penanganan Covid-19. Wajar kalau gubernur meminta agar ditelaah kembali,” ucapnya.

Itqon menyebut, refocusing anggaran seharusnya dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif. Sayang, kata dia, eksekutif tidak melibatkan DPRD. “Sebenarnya dana penanganan Covid-19 bisa dibahas bersama, tetapi tidak. Termasuk APBD penyusunan raperdanya juga patut dibahas bersama. Jadi DPRD siap membahas bersama-sama. Mau membahas dana Covid-19 atau Raperda APBD,” ulasnya.

Politisi PKB ini mengaku, setelah membaca surat gubernur, dana refocusing yang nilainya mencapai Rp 479 miliar lebih itu angkanya berpotensi berubah. Hal ini karena ada beberapa catatan yang disampaikan dalam surat Gubernur Jawa Timur. “Kalau dibahas bersama, saya yakin angkanya akan masuk akal dan bisa transparan. Potensi berubah sangat besar,” jelasnya.

Sementara itu, gubernur yang meminta perhatian agar Bupati Jember dan DPRD segera menyusun dan membahas Raperda APBD Tahun 2020, Itqon mengaku siap sejak lama sesuai dengan prosedur hukum yang ada. “Hanya Jember, APBD dan refocusing dana penanganan Covid-19 tidak dibahas bersama DPRD,” sebutnya.

 

Previous articleAutis
Next articleWaduh, Bangku Sekolah Dimakan Rayap

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/