alexametrics
23.4 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

DPRD Jember Anggap Pembongkaran Baliho Idul Fitri sebagai Pelecehan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID- Beberapa hari terakhir, baliho-baliho milik sejumlah parpol di Jember mendadak diturunkan oleh Satpol PP. Upaya penertiban yang terkesan grusa-grusu itu sontak menuai sorotan sejumlah politisi. Bahkan beberapa dari mereka mengaku kecewa atas tindakan tersebut.

Pencopotan baliho itu juga menuai reaksi keras dan menilai pemerintah daerah terkesan diskriminatif dan keliru menerapkan regulasi. “Ini pelecehan terhadap partai. Eh, ini yang dari parpol dibersihkan, sedangkan yang lain dibiarkan. Ini zalim,” gerutu Ketua DPC PKB Jember, HM Ayub Junaidi.

Ayub menilai, Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tidak tepat jika dijadikan dasar menurunkan baliho parpol yang sebatas memuat ucapan Idul Fitri. Sebab, dalam beleid itu menurutnya konten pesan parpol kategori pengecualian objek yang dipungut pajak reklame. “Perda tersebut, saya ini termasuk yang ikut membuat (sewaktu masih jadi anggota DPRD Jember). Jadi, kalau baliho parpol tidak kena pajak,” jelasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ayub juga merasa dirinya berikut sejumlah parpol dan para politisi yang balihonya dicopot, telah secara terbuka dipermalukan. Alasannya, baliho dibuat dengan tujuan sebagai sarana komunikasi dan eksistensi. Senada dengan Ayub, Wakil Ketua DPD Partai NasDem Jember David Handoko Seto, juga menilai demikian.

BACA JUGA: Pembongkaran Baliho Ucapan Idul Fitri di Jember Menuai Protes

David menilai, langkah Bupati Jember Hendy Siswanto cenderung sembrono tanpa didahului sosialisasi pemberitahuan ataupun bentuk koordinasi lainnya. Terlebih, baliho parpol bukan bersifat komersial, melainkan untuk menyemarakkan Idul Fitri. “Pencopotan ini lebai karena momennya pas Hari Raya. Menurut kami ini juga pelecehan terhadap kami para politisi dan parpol-parpol,” sesalnya.

Karenanya, dalam waktu dekat, pihaknya bakal memanggil sejumlah pihak untuk diminta koordinasi. “Kami akan panggil Satpol PP, Dinas PTSP, dan Bapenda. Sekalian diusut tuntas, apakah benar satu-satunya parpol yang balihonya tidak diturunkan itu membayar pajak reklame? Ayo dibuktikan,” imbuh Sekretaris Komisi B DPRD Jember ini.

Ketua Bidang Organisasi DPC PDIP Jember, Edi Cahyo Purnomo, berharap, Bupati Hendy bisa tegas dalam memberikan perintah terkait pencopotan tersebut ke bawahannya. Ia meyakini pencopotan baliho itu bersumber dari perintah. “Kami ini telah mendapatkan bukti pesan bupati yang jelas perintahnya kepada para camat isinya penertiban baliho. Jangan kesannya nanti mengadu domba Satpol PP dengan parpol,” pinta Cak Ipung, sapaan akrabnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID- Beberapa hari terakhir, baliho-baliho milik sejumlah parpol di Jember mendadak diturunkan oleh Satpol PP. Upaya penertiban yang terkesan grusa-grusu itu sontak menuai sorotan sejumlah politisi. Bahkan beberapa dari mereka mengaku kecewa atas tindakan tersebut.

Pencopotan baliho itu juga menuai reaksi keras dan menilai pemerintah daerah terkesan diskriminatif dan keliru menerapkan regulasi. “Ini pelecehan terhadap partai. Eh, ini yang dari parpol dibersihkan, sedangkan yang lain dibiarkan. Ini zalim,” gerutu Ketua DPC PKB Jember, HM Ayub Junaidi.

Ayub menilai, Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tidak tepat jika dijadikan dasar menurunkan baliho parpol yang sebatas memuat ucapan Idul Fitri. Sebab, dalam beleid itu menurutnya konten pesan parpol kategori pengecualian objek yang dipungut pajak reklame. “Perda tersebut, saya ini termasuk yang ikut membuat (sewaktu masih jadi anggota DPRD Jember). Jadi, kalau baliho parpol tidak kena pajak,” jelasnya.

Ayub juga merasa dirinya berikut sejumlah parpol dan para politisi yang balihonya dicopot, telah secara terbuka dipermalukan. Alasannya, baliho dibuat dengan tujuan sebagai sarana komunikasi dan eksistensi. Senada dengan Ayub, Wakil Ketua DPD Partai NasDem Jember David Handoko Seto, juga menilai demikian.

BACA JUGA: Pembongkaran Baliho Ucapan Idul Fitri di Jember Menuai Protes

David menilai, langkah Bupati Jember Hendy Siswanto cenderung sembrono tanpa didahului sosialisasi pemberitahuan ataupun bentuk koordinasi lainnya. Terlebih, baliho parpol bukan bersifat komersial, melainkan untuk menyemarakkan Idul Fitri. “Pencopotan ini lebai karena momennya pas Hari Raya. Menurut kami ini juga pelecehan terhadap kami para politisi dan parpol-parpol,” sesalnya.

Karenanya, dalam waktu dekat, pihaknya bakal memanggil sejumlah pihak untuk diminta koordinasi. “Kami akan panggil Satpol PP, Dinas PTSP, dan Bapenda. Sekalian diusut tuntas, apakah benar satu-satunya parpol yang balihonya tidak diturunkan itu membayar pajak reklame? Ayo dibuktikan,” imbuh Sekretaris Komisi B DPRD Jember ini.

Ketua Bidang Organisasi DPC PDIP Jember, Edi Cahyo Purnomo, berharap, Bupati Hendy bisa tegas dalam memberikan perintah terkait pencopotan tersebut ke bawahannya. Ia meyakini pencopotan baliho itu bersumber dari perintah. “Kami ini telah mendapatkan bukti pesan bupati yang jelas perintahnya kepada para camat isinya penertiban baliho. Jangan kesannya nanti mengadu domba Satpol PP dengan parpol,” pinta Cak Ipung, sapaan akrabnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID- Beberapa hari terakhir, baliho-baliho milik sejumlah parpol di Jember mendadak diturunkan oleh Satpol PP. Upaya penertiban yang terkesan grusa-grusu itu sontak menuai sorotan sejumlah politisi. Bahkan beberapa dari mereka mengaku kecewa atas tindakan tersebut.

Pencopotan baliho itu juga menuai reaksi keras dan menilai pemerintah daerah terkesan diskriminatif dan keliru menerapkan regulasi. “Ini pelecehan terhadap partai. Eh, ini yang dari parpol dibersihkan, sedangkan yang lain dibiarkan. Ini zalim,” gerutu Ketua DPC PKB Jember, HM Ayub Junaidi.

Ayub menilai, Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tidak tepat jika dijadikan dasar menurunkan baliho parpol yang sebatas memuat ucapan Idul Fitri. Sebab, dalam beleid itu menurutnya konten pesan parpol kategori pengecualian objek yang dipungut pajak reklame. “Perda tersebut, saya ini termasuk yang ikut membuat (sewaktu masih jadi anggota DPRD Jember). Jadi, kalau baliho parpol tidak kena pajak,” jelasnya.

Ayub juga merasa dirinya berikut sejumlah parpol dan para politisi yang balihonya dicopot, telah secara terbuka dipermalukan. Alasannya, baliho dibuat dengan tujuan sebagai sarana komunikasi dan eksistensi. Senada dengan Ayub, Wakil Ketua DPD Partai NasDem Jember David Handoko Seto, juga menilai demikian.

BACA JUGA: Pembongkaran Baliho Ucapan Idul Fitri di Jember Menuai Protes

David menilai, langkah Bupati Jember Hendy Siswanto cenderung sembrono tanpa didahului sosialisasi pemberitahuan ataupun bentuk koordinasi lainnya. Terlebih, baliho parpol bukan bersifat komersial, melainkan untuk menyemarakkan Idul Fitri. “Pencopotan ini lebai karena momennya pas Hari Raya. Menurut kami ini juga pelecehan terhadap kami para politisi dan parpol-parpol,” sesalnya.

Karenanya, dalam waktu dekat, pihaknya bakal memanggil sejumlah pihak untuk diminta koordinasi. “Kami akan panggil Satpol PP, Dinas PTSP, dan Bapenda. Sekalian diusut tuntas, apakah benar satu-satunya parpol yang balihonya tidak diturunkan itu membayar pajak reklame? Ayo dibuktikan,” imbuh Sekretaris Komisi B DPRD Jember ini.

Ketua Bidang Organisasi DPC PDIP Jember, Edi Cahyo Purnomo, berharap, Bupati Hendy bisa tegas dalam memberikan perintah terkait pencopotan tersebut ke bawahannya. Ia meyakini pencopotan baliho itu bersumber dari perintah. “Kami ini telah mendapatkan bukti pesan bupati yang jelas perintahnya kepada para camat isinya penertiban baliho. Jangan kesannya nanti mengadu domba Satpol PP dengan parpol,” pinta Cak Ipung, sapaan akrabnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/