alexametrics
24.3 C
Jember
Tuesday, 17 May 2022

Puluhan Ribu Pelampung Masih Ngendon

DPRD Nilai Pemkab Tidak Transparan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPj) Tahun 2019 DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Perikanan Jember, kemarin (5/5). Sayangnya, kedatangan anggota DPRD Jember hanya ditemui beberapa staf tanpa ada satu pun pejabat dinas. Lantaran tak digubris, keinginan untuk mengetahui dugaan puluhan ribu life jacket (jaket pelampung) yang ngendon tak bisa dilakukan. Beberapa anggota dewan itu balik kanan. Mereka merasa kecewa.

Informasi yang dikumpulkan, salah satu Program Dinas Perikanan Pemkab Jember tahun 2019 lalu yakni melakukan pengadaan berupa pelampung untuk diberikan kepada nelayan. Alat keselamatan untuk nelayan yang mencapai sekitar Rp 1,7 miliar tersebut juga dilelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di tahun 2019.

Hanya saja, pelampung senilai Rp 1,7 miliar itu diduga masih diberikan secara simbolis, sedangkan puluhan ribu lainnya belum terdistribusikan kepada nelayan. “Informasi adanya 55 ribu pelampung belum didistribusikan itu dari pegawai dinas saat kami undang di DPRD. Sehingga, kami datang ke sini untuk menanyakan apakah benar ada 55 ribu pelampung yang belum diserahkan kepada nelayan,” kata Agusta Jaka Purwana, anggota DPRD Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Politisi Partai Demokrat yang datang bersama sejumlah anggota DPRD lainnya menambahkan, sebanyak 55 ribu pelampung juga diinformasikan oleh pegawai dinas masih disimpan di sebuah gudang. “Sayangnya, kami datang ke sini hanya ditemui staf pegawai. Mereka tidak berani memberi keterangan. Sedangkan pejabat dinasnya tidak ada di kantor. Tadi sempat ditelepon, katanya Plt Kepala Dinas mau datang, tapi ditunggu sampai lama malah HP-nya tidak aktif,” tuturnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPj) Tahun 2019 DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Perikanan Jember, kemarin (5/5). Sayangnya, kedatangan anggota DPRD Jember hanya ditemui beberapa staf tanpa ada satu pun pejabat dinas. Lantaran tak digubris, keinginan untuk mengetahui dugaan puluhan ribu life jacket (jaket pelampung) yang ngendon tak bisa dilakukan. Beberapa anggota dewan itu balik kanan. Mereka merasa kecewa.

Informasi yang dikumpulkan, salah satu Program Dinas Perikanan Pemkab Jember tahun 2019 lalu yakni melakukan pengadaan berupa pelampung untuk diberikan kepada nelayan. Alat keselamatan untuk nelayan yang mencapai sekitar Rp 1,7 miliar tersebut juga dilelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di tahun 2019.

Hanya saja, pelampung senilai Rp 1,7 miliar itu diduga masih diberikan secara simbolis, sedangkan puluhan ribu lainnya belum terdistribusikan kepada nelayan. “Informasi adanya 55 ribu pelampung belum didistribusikan itu dari pegawai dinas saat kami undang di DPRD. Sehingga, kami datang ke sini untuk menanyakan apakah benar ada 55 ribu pelampung yang belum diserahkan kepada nelayan,” kata Agusta Jaka Purwana, anggota DPRD Jember.

Politisi Partai Demokrat yang datang bersama sejumlah anggota DPRD lainnya menambahkan, sebanyak 55 ribu pelampung juga diinformasikan oleh pegawai dinas masih disimpan di sebuah gudang. “Sayangnya, kami datang ke sini hanya ditemui staf pegawai. Mereka tidak berani memberi keterangan. Sedangkan pejabat dinasnya tidak ada di kantor. Tadi sempat ditelepon, katanya Plt Kepala Dinas mau datang, tapi ditunggu sampai lama malah HP-nya tidak aktif,” tuturnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPj) Tahun 2019 DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Perikanan Jember, kemarin (5/5). Sayangnya, kedatangan anggota DPRD Jember hanya ditemui beberapa staf tanpa ada satu pun pejabat dinas. Lantaran tak digubris, keinginan untuk mengetahui dugaan puluhan ribu life jacket (jaket pelampung) yang ngendon tak bisa dilakukan. Beberapa anggota dewan itu balik kanan. Mereka merasa kecewa.

Informasi yang dikumpulkan, salah satu Program Dinas Perikanan Pemkab Jember tahun 2019 lalu yakni melakukan pengadaan berupa pelampung untuk diberikan kepada nelayan. Alat keselamatan untuk nelayan yang mencapai sekitar Rp 1,7 miliar tersebut juga dilelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di tahun 2019.

Hanya saja, pelampung senilai Rp 1,7 miliar itu diduga masih diberikan secara simbolis, sedangkan puluhan ribu lainnya belum terdistribusikan kepada nelayan. “Informasi adanya 55 ribu pelampung belum didistribusikan itu dari pegawai dinas saat kami undang di DPRD. Sehingga, kami datang ke sini untuk menanyakan apakah benar ada 55 ribu pelampung yang belum diserahkan kepada nelayan,” kata Agusta Jaka Purwana, anggota DPRD Jember.

Politisi Partai Demokrat yang datang bersama sejumlah anggota DPRD lainnya menambahkan, sebanyak 55 ribu pelampung juga diinformasikan oleh pegawai dinas masih disimpan di sebuah gudang. “Sayangnya, kami datang ke sini hanya ditemui staf pegawai. Mereka tidak berani memberi keterangan. Sedangkan pejabat dinasnya tidak ada di kantor. Tadi sempat ditelepon, katanya Plt Kepala Dinas mau datang, tapi ditunggu sampai lama malah HP-nya tidak aktif,” tuturnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/