alexametrics
29.9 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Bupati Cepat, ASN Jangan Lambat

Lokomotif dan Gerbong Harus Sejalan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID– Gerbong aparatur sipil negara (ASN) sepertinya terseok-seok mengikuti pergerakan Bupati Jember Hendy Siswanto. Padahal, lokomotif pemerintah kabupaten itu ingin langkah kepemimpinannya berjalan cepat dan efektif untuk menuntaskan beragam pekerjaan rumah (PR) yang ada. Salah satunya adalah penuntasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Karena hingga saat ini, draf APBD itu belum juga kelar untuk dibahas bersama DPRD.

Sebelumnya, upaya bupati dalam menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak, misalnya, dinilai cukup positif. Gerakan itu dianggap menjadi awal yang baik dalam menakhodai Jember satu periode mendatang. Apalagi, pada pemerintahan sebelumnya sempat terjadi kebuntuan komunikasi antara eksekutif dan legislatif, hingga mengakibatkan pembahasan APBD mandek.

Hanya saja, langkah itu dianggap belum seimbang dengan jajaran di bawahnya. Beberapa kali Hendy menyampaikan akan segera mengajukan draf APBD ke dewan, bahkan ada keinginan agar APBD bisa diajukan dan tuntas dua pekan saja. Namun keinginan itu belum teralisasi hingga kini. Sepertinya Aparatur Sipil Negara (ASN) belum sepenuhnya menangkap kehendak Hendy. Akibatnya, hingga sekarang draf APBD tak kunjung diajukan ke dewan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menegaskan, langkah cepat bupati seharusnya dibarengi dengan kerja taktis ASN yang menjadi peranti pendukung kinerja pimpinnya. Menurutnya, kalau ASN tidak kerja cepat, maka keinginan agar APBD bisa segera dibahas akan semakin molor. Tabroni yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember itu menyarankan, agar ASN mengikuti ritme kerja bupati. “Tanpa itu, penyusunan APBD bisa lama seperti tahun-tahun sebelumnya,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan, posisi terkait dana besar untuk Jember tahun 2021 tersebut, harus diawali dengan pengajuan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Karena yang diajukan bupati sebelumnya tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur. “Surat KUA PPAS dan Raperda APBD tetap kami tunggu,” katanya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID– Gerbong aparatur sipil negara (ASN) sepertinya terseok-seok mengikuti pergerakan Bupati Jember Hendy Siswanto. Padahal, lokomotif pemerintah kabupaten itu ingin langkah kepemimpinannya berjalan cepat dan efektif untuk menuntaskan beragam pekerjaan rumah (PR) yang ada. Salah satunya adalah penuntasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Karena hingga saat ini, draf APBD itu belum juga kelar untuk dibahas bersama DPRD.

Sebelumnya, upaya bupati dalam menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak, misalnya, dinilai cukup positif. Gerakan itu dianggap menjadi awal yang baik dalam menakhodai Jember satu periode mendatang. Apalagi, pada pemerintahan sebelumnya sempat terjadi kebuntuan komunikasi antara eksekutif dan legislatif, hingga mengakibatkan pembahasan APBD mandek.

Hanya saja, langkah itu dianggap belum seimbang dengan jajaran di bawahnya. Beberapa kali Hendy menyampaikan akan segera mengajukan draf APBD ke dewan, bahkan ada keinginan agar APBD bisa diajukan dan tuntas dua pekan saja. Namun keinginan itu belum teralisasi hingga kini. Sepertinya Aparatur Sipil Negara (ASN) belum sepenuhnya menangkap kehendak Hendy. Akibatnya, hingga sekarang draf APBD tak kunjung diajukan ke dewan.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menegaskan, langkah cepat bupati seharusnya dibarengi dengan kerja taktis ASN yang menjadi peranti pendukung kinerja pimpinnya. Menurutnya, kalau ASN tidak kerja cepat, maka keinginan agar APBD bisa segera dibahas akan semakin molor. Tabroni yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember itu menyarankan, agar ASN mengikuti ritme kerja bupati. “Tanpa itu, penyusunan APBD bisa lama seperti tahun-tahun sebelumnya,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan, posisi terkait dana besar untuk Jember tahun 2021 tersebut, harus diawali dengan pengajuan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Karena yang diajukan bupati sebelumnya tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur. “Surat KUA PPAS dan Raperda APBD tetap kami tunggu,” katanya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID– Gerbong aparatur sipil negara (ASN) sepertinya terseok-seok mengikuti pergerakan Bupati Jember Hendy Siswanto. Padahal, lokomotif pemerintah kabupaten itu ingin langkah kepemimpinannya berjalan cepat dan efektif untuk menuntaskan beragam pekerjaan rumah (PR) yang ada. Salah satunya adalah penuntasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Karena hingga saat ini, draf APBD itu belum juga kelar untuk dibahas bersama DPRD.

Sebelumnya, upaya bupati dalam menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak, misalnya, dinilai cukup positif. Gerakan itu dianggap menjadi awal yang baik dalam menakhodai Jember satu periode mendatang. Apalagi, pada pemerintahan sebelumnya sempat terjadi kebuntuan komunikasi antara eksekutif dan legislatif, hingga mengakibatkan pembahasan APBD mandek.

Hanya saja, langkah itu dianggap belum seimbang dengan jajaran di bawahnya. Beberapa kali Hendy menyampaikan akan segera mengajukan draf APBD ke dewan, bahkan ada keinginan agar APBD bisa diajukan dan tuntas dua pekan saja. Namun keinginan itu belum teralisasi hingga kini. Sepertinya Aparatur Sipil Negara (ASN) belum sepenuhnya menangkap kehendak Hendy. Akibatnya, hingga sekarang draf APBD tak kunjung diajukan ke dewan.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menegaskan, langkah cepat bupati seharusnya dibarengi dengan kerja taktis ASN yang menjadi peranti pendukung kinerja pimpinnya. Menurutnya, kalau ASN tidak kerja cepat, maka keinginan agar APBD bisa segera dibahas akan semakin molor. Tabroni yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember itu menyarankan, agar ASN mengikuti ritme kerja bupati. “Tanpa itu, penyusunan APBD bisa lama seperti tahun-tahun sebelumnya,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan, posisi terkait dana besar untuk Jember tahun 2021 tersebut, harus diawali dengan pengajuan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Karena yang diajukan bupati sebelumnya tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur. “Surat KUA PPAS dan Raperda APBD tetap kami tunggu,” katanya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/