alexametrics
26.5 C
Jember
Wednesday, 29 June 2022

Wabup Muqit Dipidanakan

Giliran Warga Mempersoalkan Pengembalian KSOTK

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pengembalian ratusan pegawai di lingkungan Pemkab Jember, November 2020 lalu, masih menyisakan pro dan kontra. Kali ini, empat warga memidanakan Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief atas dugaan penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai Plt Bupati Jember.

Seperti diketahui, pada 13 dan 27 November 2020, Plt Bupati Muqit Arief melakukan pengembalian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja (KSOTK). Hal itu berdampak pada pergeseran jabatan ratusan pegawai. Ada kepala dinas yang kembali menjadi kepala bidang. Ada camat yang tidak lagi menjadi camat. Serta masih banyak lagi. Pengembalian KSOTK itulah yang dinilai melanggar dan dipermasalahkan.

Keempat warga yang memidanakan Wabup Muqit seluruhnya merupakan pegawai swasta yang tinggal di Jember. Masing-masing adalah Hari Subagyo dan Kustomo, warga Kelurahan Mangli, Kaliwates, Teguh Widodo, warga Desa Kaliwining, Rambipuji, dan Mohammad Jumari, warga asal Desa Balung Lor, Balung.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Bersama dengan ini melaporkan A Muqit Arief atas dugaan penyalahgunaan wewenang,” demikian inti dalam surat laporan tertanggal 5 Januari 2021. Laporan itu pun disampaikan ke Polres Jember dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember.

Hari Subagyo menyebut, ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Muqit ketika menjabat Plt bupati. Eksekusi terhadap pengembalian KSOTK, atau menurutnya mutasi pegawai, telah menabrak sejumlah peraturan hukum. “Sebagai warga, kami mencari pembenaran. Yang benar jabatan di ASN Pemkab Jember seperti apa,” jelas Hari, kemarin (5/1).

Dia berkata, sejak kebijakan Plt Bupati Jember kala itu diterbitkan, hiruk-pikuk jabatan di internal pemkab mengakibatkan warga bingung. Melalui laporan dugaan tindak pidana tersebut, Hari ingin ada kejelasan. “Biar nanti yang memutuskan pengadilan. Ini bukan mencari siapa yang salah dan benar. Hanya cari kejelasan,” bebernya.

Dalam surat laporannya juga diurai sejumlah alasan. Pertama, kebijakan yang merotasi ratusan pegawai menabrak Undang-Undang Pilkada. Terkhusus, melanggar pasal 71 ayat 2 yang berisi larangan penggantian pejabat, terkecuali dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pasal berikutnya yang digunakan yakni pasal 190. Isinya, pejabat yang melanggar pasal tersebut dipidana paling singkat sebulan dan paling lama enam bulan. Sementara dendanya minimal Rp 600 ribu dan maksimal Rp 600 juta.

Hari dan tiga warga lain juga memasukkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai dasar laporan. Bahkan, ketiganya juga memasukkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang mengatur terkait penjelasan kewenangan pejabat kepala daerah. Keempat warga juga mencantumkan kronologis dugaan penyalahgunaan Wabup Muqit saat menjabat Plt bupati.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pengembalian ratusan pegawai di lingkungan Pemkab Jember, November 2020 lalu, masih menyisakan pro dan kontra. Kali ini, empat warga memidanakan Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief atas dugaan penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai Plt Bupati Jember.

Seperti diketahui, pada 13 dan 27 November 2020, Plt Bupati Muqit Arief melakukan pengembalian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja (KSOTK). Hal itu berdampak pada pergeseran jabatan ratusan pegawai. Ada kepala dinas yang kembali menjadi kepala bidang. Ada camat yang tidak lagi menjadi camat. Serta masih banyak lagi. Pengembalian KSOTK itulah yang dinilai melanggar dan dipermasalahkan.

Keempat warga yang memidanakan Wabup Muqit seluruhnya merupakan pegawai swasta yang tinggal di Jember. Masing-masing adalah Hari Subagyo dan Kustomo, warga Kelurahan Mangli, Kaliwates, Teguh Widodo, warga Desa Kaliwining, Rambipuji, dan Mohammad Jumari, warga asal Desa Balung Lor, Balung.

“Bersama dengan ini melaporkan A Muqit Arief atas dugaan penyalahgunaan wewenang,” demikian inti dalam surat laporan tertanggal 5 Januari 2021. Laporan itu pun disampaikan ke Polres Jember dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember.

Hari Subagyo menyebut, ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Muqit ketika menjabat Plt bupati. Eksekusi terhadap pengembalian KSOTK, atau menurutnya mutasi pegawai, telah menabrak sejumlah peraturan hukum. “Sebagai warga, kami mencari pembenaran. Yang benar jabatan di ASN Pemkab Jember seperti apa,” jelas Hari, kemarin (5/1).

Dia berkata, sejak kebijakan Plt Bupati Jember kala itu diterbitkan, hiruk-pikuk jabatan di internal pemkab mengakibatkan warga bingung. Melalui laporan dugaan tindak pidana tersebut, Hari ingin ada kejelasan. “Biar nanti yang memutuskan pengadilan. Ini bukan mencari siapa yang salah dan benar. Hanya cari kejelasan,” bebernya.

Dalam surat laporannya juga diurai sejumlah alasan. Pertama, kebijakan yang merotasi ratusan pegawai menabrak Undang-Undang Pilkada. Terkhusus, melanggar pasal 71 ayat 2 yang berisi larangan penggantian pejabat, terkecuali dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pasal berikutnya yang digunakan yakni pasal 190. Isinya, pejabat yang melanggar pasal tersebut dipidana paling singkat sebulan dan paling lama enam bulan. Sementara dendanya minimal Rp 600 ribu dan maksimal Rp 600 juta.

Hari dan tiga warga lain juga memasukkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai dasar laporan. Bahkan, ketiganya juga memasukkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang mengatur terkait penjelasan kewenangan pejabat kepala daerah. Keempat warga juga mencantumkan kronologis dugaan penyalahgunaan Wabup Muqit saat menjabat Plt bupati.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pengembalian ratusan pegawai di lingkungan Pemkab Jember, November 2020 lalu, masih menyisakan pro dan kontra. Kali ini, empat warga memidanakan Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief atas dugaan penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai Plt Bupati Jember.

Seperti diketahui, pada 13 dan 27 November 2020, Plt Bupati Muqit Arief melakukan pengembalian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja (KSOTK). Hal itu berdampak pada pergeseran jabatan ratusan pegawai. Ada kepala dinas yang kembali menjadi kepala bidang. Ada camat yang tidak lagi menjadi camat. Serta masih banyak lagi. Pengembalian KSOTK itulah yang dinilai melanggar dan dipermasalahkan.

Keempat warga yang memidanakan Wabup Muqit seluruhnya merupakan pegawai swasta yang tinggal di Jember. Masing-masing adalah Hari Subagyo dan Kustomo, warga Kelurahan Mangli, Kaliwates, Teguh Widodo, warga Desa Kaliwining, Rambipuji, dan Mohammad Jumari, warga asal Desa Balung Lor, Balung.

“Bersama dengan ini melaporkan A Muqit Arief atas dugaan penyalahgunaan wewenang,” demikian inti dalam surat laporan tertanggal 5 Januari 2021. Laporan itu pun disampaikan ke Polres Jember dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember.

Hari Subagyo menyebut, ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Muqit ketika menjabat Plt bupati. Eksekusi terhadap pengembalian KSOTK, atau menurutnya mutasi pegawai, telah menabrak sejumlah peraturan hukum. “Sebagai warga, kami mencari pembenaran. Yang benar jabatan di ASN Pemkab Jember seperti apa,” jelas Hari, kemarin (5/1).

Dia berkata, sejak kebijakan Plt Bupati Jember kala itu diterbitkan, hiruk-pikuk jabatan di internal pemkab mengakibatkan warga bingung. Melalui laporan dugaan tindak pidana tersebut, Hari ingin ada kejelasan. “Biar nanti yang memutuskan pengadilan. Ini bukan mencari siapa yang salah dan benar. Hanya cari kejelasan,” bebernya.

Dalam surat laporannya juga diurai sejumlah alasan. Pertama, kebijakan yang merotasi ratusan pegawai menabrak Undang-Undang Pilkada. Terkhusus, melanggar pasal 71 ayat 2 yang berisi larangan penggantian pejabat, terkecuali dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pasal berikutnya yang digunakan yakni pasal 190. Isinya, pejabat yang melanggar pasal tersebut dipidana paling singkat sebulan dan paling lama enam bulan. Sementara dendanya minimal Rp 600 ribu dan maksimal Rp 600 juta.

Hari dan tiga warga lain juga memasukkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai dasar laporan. Bahkan, ketiganya juga memasukkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang mengatur terkait penjelasan kewenangan pejabat kepala daerah. Keempat warga juga mencantumkan kronologis dugaan penyalahgunaan Wabup Muqit saat menjabat Plt bupati.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/